Kuasa Hukum RU Soroti Surat Perpanjangan Penahanan 9 Mei Tak Diberitahukan ke Keluarga, Bakal Masuk Materi Pleidoi

DENPASAR, MATACOMPAS.COM – Tim penasihat hukum RU menyoroti persoalan administrasi pemberitahuan perpanjangan penahanan yang disebut tidak pernah disampaikan kepada keluarga terdakwa II. Persoalan tersebut kini menjadi salah satu perhatian dalam pengaduan yang tengah ditindaklanjuti dan akan dimasukkan sebagai materi pembelaan dalam persidangan.

Kuasa hukum RU, Timoteus Mordan, mengungkapkan bahwa persoalan utama yang menjadi dasar pengaduan adalah tidak adanya pemberitahuan kepada keluarga terdakwa II terkait perpanjangan masa penahanan melalui surat tertanggal 9 Mei 2026.

Menurutnya, pemberitahuan mengenai perpanjangan penahanan seharusnya disampaikan kepada pihak keluarga agar mereka mengetahui perkembangan status hukum dan masa penahanan yang sedang dijalani terdakwa.

Namun, berdasarkan informasi dan dokumen yang diterima pihaknya, surat pemberitahuan tersebut baru diterima keluarga terdakwa II pada 2 Juni 2026.

“Seharusnya surat tanggal 9 Mei itu ada pemberitahuan lagi terkait perpanjangan penahanan. Nah, terkait perpanjangan penahanan itu tidak diberikan. Di situlah menjadi alasan mendasar kenapa dilakukan pengaduan,” ungkap Timoteus Mordan saat diwawancarai di Polda Bali, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai rentang waktu antara tanggal surat dan penerimaan oleh keluarga tersebut menimbulkan persoalan tersendiri. Sebab, selama belum memperoleh informasi yang jelas, keluarga terdakwa dinilai tidak memiliki kepastian untuk menentukan langkah hukum yang dapat ditempuh.

Kondisi tersebut juga disebut menjadi kendala bagi keluarga dalam melakukan koordinasi maupun upaya hukum terkait proses penahanan yang dijalani terdakwa.

Timoteus menjelaskan, pihaknya saat ini masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses pengaduan yang telah disampaikan. Ia menegaskan, belum dapat menyimpulkan apakah persoalan tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara atau terdapat aspek lain yang perlu didalami.

Meski demikian, fakta mengenai tidak dicantumkannya pemberitahuan perpanjangan penahanan dalam dokumen yang menjadi perhatian pihaknya akan tetap dikaji secara hukum.

“Kalau dilihat dari faktanya, memang di dalam surat itu tidak ada pemberitahuan. Tetapi untuk menyimpulkan apakah ini masuk ketidakprofesionalan atau seperti apa, kami masih menunggu tahapan dan perkembangan selanjutnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Timoteus memastikan persoalan tersebut akan menjadi bagian dari materi pembelaan atau pleidoi yang disiapkan tim penasihat hukum RU.

Menurutnya, seluruh materi pembelaan akan disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan, dokumen yang diperoleh, serta analisis hukum yang telah dipersiapkan oleh tim kuasa hukum.

Ia juga menyebutkan bahwa hasil pengembangan atas pengaduan tersebut menjadi salah satu dokumen yang akan dipertimbangkan dalam menyusun argumentasi pembelaan.

“Di dalam surat hasil pengembangan terkait pengaduan ini ditemukan cukup bukti. Sehingga kami perlu memasukkan hal tersebut sebagai bagian dari materi pembelaan kami,” tegas Timoteus.

Tim penasihat hukum RU dijadwalkan mengajukan pleidoi pada Kamis (12/11/2026). Dalam agenda tersebut, pihaknya akan menyampaikan sejumlah argumentasi hukum berdasarkan fakta materi perkara dan hasil analisis yang telah disiapkan.

Dengan demikian, persoalan pemberitahuan perpanjangan penahanan tertanggal 9 Mei yang baru diterima keluarga pada 2 Juni akan menjadi salah satu poin yang diangkat dalam pembelaan.

Perkembangan ini sekaligus menambah perhatian terhadap aspek prosedural penanganan perkara, khususnya menyangkut pemenuhan hak-hak terdakwa dan keluarga untuk memperoleh informasi mengenai status penahanan.

Sementara itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur maupun ketidakprofesionalan dalam proses tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut berdasarkan dokumen resmi dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.