DKI Jakarta

Matacompas.com Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PP PABPDSI), H. Fery Radiansyah, S.T., M.M., diterima langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Pertemuan strategis ini membahas penguatan kelembagaan dan kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa […]

Matacompas.com Jakarta — Ketua Umum Relawan All Cipayung Nusantara, David Pajung, memberikan klarifikasi sekaligus tanggapan tegas atas beredarnya pernyataan di media sosial yang menuding Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai pihak yang berada di balik tidak ditahannya Roy Suryo dan kawan-kawan dalam perkara dugaan penyebaran berita bohong terkait ijazah Presiden Jokowi. Pernyataan […]

Matacompas.com Jakarta — Sebaran abu vulkanik Anak Krakatau yang mencapai wilayah Jakarta menjadi perhatian DPD Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta. Alih-alih hanya menyampaikan imbauan, GMPK DKI memilih turun langsung membagikan 10.000 masker dan 700 nasi kotak kepada masyarakat, Jumat (11/9/2026). Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan GMPK DKI Jakarta Berdampak. Masker dibagikan […]

Matacompas.com Jakarta — Penegakan hukum korupsi yang kerap menampilkan tumpukan uang ratusan miliar bahkan triliunan rupiah di gedung Kejaksaan Agung dinilai belum menjamin keadilan bagi rakyat. Sebaliknya, di saat panggung kemenangan itu dipajang, harga kebutuhan pokok terus naik, daya beli rakyat merosot, dan kesenjangan kian melebar. Pandangan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, dalam […]

Matacompas.com Jakarta — Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) mendesak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, segera menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) periode 2015–2023. Dugaan penyimpangan tersebut diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp176,1 triliun, yang justru dinikmati oleh 25 korporasi perkebunan sawit […]

Matacompas.com Jakarta — Di tengah memanasnya perbincangan politik nasional menyusul pernyataan Ketua Umum Persatuan Relawan Indonesia untuk Jokowi (PROJO), Budi Arie Setiadi, terkait wacana kemungkinan percepatan Pemilu 2029, muncul klarifikasi hukum yang penting untuk dipahami publik. Tim Hukum Pejuang Demokrasi dan HAM menegaskan, secara substansi maupun bentuk, pernyataan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana makar […]

Matacompas.com Jakarta — Di tengah gelombang keraguan publik yang semakin membesar terkait transparansi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah, Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, mengemukakan pandangan yang tegas, lugas, dan menyentuh inti persoalan keadilan di Indonesia saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan saat berdiskusi dengan sejumlah wartawan Forum Wartawan Kejaksaan Agung […]

Matacompas.com Jakarta — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Fredy Alex Damanik, secara tegas membantah klaim yang menyebut organisasi tersebut telah mendeklarasikan pembentukan “Poros Solo” sebagai kekuatan politik baru untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Penegasan ini disampaikan merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang sebelumnya menyebut Projo dan Jokowi sebagai salah satu poros […]

Matacompas.com Sumenap – Lebih dari 1.000 warga Pulau Giliraja, Kabupaten Sumenep, antusias menyaksikan pagelaran kerapan sapi betina yang digelar secara mandiri oleh masyarakat. Mengusung tema “Merawat Bumi, Menjaga Jagat”, kegiatan tersebut berlangsung di kediaman Selor Margosono dan diikuti tujuh rombongan komunitas kerapan sapi betina. Bagi masyarakat Giliraja, kegiatan tersebut bukan sekadar hiburan. Kerapan sapi betina menjadi […]

Matacompas.co Jakarta – Puluhan pemilik garapan tanah adat masyarakat dari Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, meminta kejelasan standar operasional kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai mengabaikan sejumlah aturan hukum dan penghormatan terhadap masyarakat adat. Hal itu merupakan aspirasi langsung yang disampaikan perwakilan masyarakat Distrik Makimi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik […]