Rochineng Bongkar Aspek Hukum Pembangunan ITDC, Tegaskan Kewenangan Laut 0–12 Mil Milik Provinsi
- account_circle admin
- calendar_month 17 jam yang lalu
- visibility 10
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BADUNG, MATACOMPAS.COM – Aspek kewenangan pemerintah dalam pembangunan kawasan pesisir di lingkungan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Nusa Dua, Kabupaten Badung, menjadi sorotan anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Dr I Ketut Rochineng, S.H., M.H.
Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN) tidak cukup hanya didasarkan pada tujuan baik atau kepentingan pembangunan. Seluruh tindakan harus memiliki landasan kewenangan yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sorotan tersebut disampaikan Rochineng saat mengikuti inspeksi mendadak (sidak) Komisi I DPRD Bali terkait pengawasan kelengkapan perizinan pembangunan KRIB di kawasan ITDC, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Senin (16/11/2026).
Dalam sidak tersebut, Rochineng mengajak pihak ITDC melihat persoalan pembangunan dari perspektif hukum administrasi pemerintahan. Menurutnya, suatu tindakan pemerintahan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi tiga unsur utama, yakni kewenangan, prosedur, dan substansi.
Ia menegaskan, unsur kewenangan menjadi hal pertama yang harus dipastikan sebelum suatu tindakan pembangunan dilaksanakan.
“Kalau kita berbicara dari sisi peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah itu dianggap legal atau sah apabila memenuhi ketentuan hukum. Pertama, harus ada kewenangan. Kedua, tindakannya harus melalui prosedur. Ketiga, substansinya harus sesuai,” tegas Rochineng.
Menurutnya, dalam persoalan pembangunan di kawasan pesisir ITDC, aspek kewenangan menjadi salah satu hal yang perlu didalami secara serius.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan ruang laut memiliki pembagian kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan di kawasan pesisir dan laut harus terlebih dahulu memastikan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan maupun melakukan tindakan tertentu.
Rochineng secara khusus menyinggung kewenangan pengelolaan ruang laut hingga 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini kan menyangkut kewenangan pantai dan ruang laut. Kewenangan 0 sampai 12 mil itu berada pada provinsi. Jadi, kalau ada tindakan yang dilakukan di sini, harus jelas dasar kewenangannya. Jangan sampai ada tindakan yang melampaui kewenangan,” ujarnya.
INGATKAN TINDAKAN TANPA KEWENANGAN BERPOTENSI BERMASALAH HUKUM
Lebih jauh, Rochineng mengingatkan bahwa tujuan pembangunan yang diklaim untuk kepentingan publik tidak otomatis membuat suatu tindakan menjadi sah secara hukum.
Menurutnya, sekalipun pembangunan dilakukan dengan alasan melindungi pantai, mengatasi abrasi, atau menjaga kawasan pariwisata, pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
Ia menilai, apabila aspek kewenangan tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum administrasi pemerintahan.
“Misalnya, seseorang memiliki keinginan untuk melindungi kawasan ini. Itu tujuan yang baik. Tetapi kalau kewenangannya tidak ada, maka tindakannya tetap bermasalah. Kepentingan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewenangan yang sudah diatur undang-undang,” sorotnya.
Karena itu, ia meminta seluruh dasar hukum pembangunan, termasuk kewenangan pelaksanaan kegiatan dan dokumen pendukung perizinan, diperlihatkan secara jelas dalam pembahasan lanjutan.
Rochineng juga mengingatkan bahwa status ITDC sebagai perusahaan BUMN tidak serta-merta memberikan kewenangan tanpa batas dalam melakukan kegiatan pembangunan, terlebih ketika kegiatan tersebut bersinggungan dengan ruang laut dan kepentingan publik.
MINTA PENDALAMAN MELALUI RDP
Rochineng berharap seluruh persoalan yang muncul dalam sidak tidak berhenti pada perdebatan di lapangan. Seluruh aspek hukum perlu diperdalam melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.
Ia meminta agar penjelasan mengenai kewenangan, prosedur perizinan, serta substansi pembangunan disampaikan secara terbuka sehingga Komisi I DPRD Bali dapat melakukan pengawasan berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Hal-hal yang sudah disampaikan tadi agar diperdalam lagi dalam RDP. Kita ingin semuanya jelas, terutama dari aspek peraturan perundang-undangan dan dasar kewenangannya,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut turut hadir Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., Sekretaris Komisi I I Nyoman Oka Antara, S.H., Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., Ketua Fraksi Demokrat-NasDem Dr Somvir, serta anggota Komisi I Anak Agung Gede Agung Suyoga, S.H., M.Kn., Drs. I Wayan Tagel Winarta, M.A.P., dan Dr I Ketut Rochineng, S.H., M.H., bersama OPD terkait.
Sidak ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Bali terhadap kebijakan daerah, khususnya terkait kelengkapan perizinan pembangunan di kawasan ITDC.
Sorotan Rochineng menjadi penegasan bahwa pembangunan di kawasan pesisir tidak cukup hanya mengedepankan kepentingan investasi maupun alasan perlindungan pantai. Kepastian kewenangan, kepatuhan prosedur, dan kesesuaian substansi hukum harus menjadi fondasi utama agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar