Dewa Nyoman Rai Warning ITDC! DPRD Bali Siapkan RDP, Dokumen AMDAL dan Dasar Hukum Pembangunan Dibongkar
- account_circle admin
- calendar_month 17 jam yang lalu
- visibility 15
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BADUNG, MATACOMPAS.COM – Komisi I DPRD Provinsi Bali tidak ingin pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, berjalan tanpa pengawasan ketat. Persoalan perizinan, kajian lingkungan, hingga keterlibatan masyarakat adat menjadi perhatian serius legislatif.
Hal tersebut mengemuka saat Komisi I DPRD Bali bersama pihak terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pembangunan struktur pemecah gelombang (groin) atau bangunan pelindung pantai di kawasan ITDC, Senin (16/11/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendalami berbagai persoalan yang ditemukan dalam sidak tersebut.
Menurutnya, pembangunan yang bersinggungan dengan ruang laut dan kawasan pesisir tidak bisa semata-mata dipandang sebagai urusan privat perusahaan. Sebab, ruang laut merupakan bagian dari ruang publik yang pemanfaatannya harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami melihat ada beberapa hal yang perlu dipertajam. Program pembangunan ini pada dasarnya bagus, tetapi ada sejumlah dokumen dan aspek yang harus dikaji lebih mendalam, terutama terkait kajian AMDAL dan prosedur pelaksanaannya,” tegas Dewa Nyoman Rai.
Dalam sidak tersebut, ia secara khusus mempertanyakan sejauh mana proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah melibatkan desa adat, unsur pemerintahan, serta tokoh masyarakat di sekitar kawasan pembangunan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat bukan sekadar formalitas administratif. Apalagi pembangunan yang dilakukan berada di kawasan pesisir dan laut yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta keberlangsungan ekosistem.
Ia menilai, setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan harus melalui kajian yang benar-benar komprehensif, termasuk memperhatikan aspirasi masyarakat yang terdampak.
“Kalau berbicara AMDAL, tentu harus ada prosedur yang dijalankan. Desa adat, unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat secara luas perlu mengetahui apa yang akan dilakukan. Ini menyangkut kepentingan bersama,” ujarnya.
RUANG LAUT BUKAN MILIK PRIVAT
Dewa Nyoman Rai juga mengingatkan bahwa kawasan laut dan pesisir tidak bisa diperlakukan sebagai ruang privat yang sepenuhnya berada dalam kewenangan perusahaan.
Menurutnya, pemanfaatan ruang laut harus memperhatikan kepentingan publik, tata ruang, serta regulasi yang mengatur perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ia turut menyinggung Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai salah satu landasan penting dalam melihat persoalan pembangunan di kawasan tersebut.
Legislatif, lanjutnya, perlu memastikan bahwa setiap pembangunan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan, termasuk keberadaan biota laut dan ekosistem bawah laut.

Ia mengingatkan, pembangunan struktur pemecah gelombang memang dapat memiliki tujuan positif untuk melindungi pantai dari ancaman abrasi. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan laut.
“Jangan sampai pembangunan justru mengorbankan biota laut dan merusak kehidupan ekosistem di dalamnya. Perlindungan pantai harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan,” sorotnya.
ITDC DIMINTA SIAPKAN SELURUH DOKUMEN
Sebagai tindak lanjut sidak, Dewa Nyoman Rai memastikan Komisi I DPRD Bali akan segera mengundang pihak ITDC dalam RDP.
Ia meminta manajemen ITDC menyiapkan seluruh dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan, termasuk dokumen perizinan, kajian lingkungan, serta ketentuan hukum yang digunakan sebagai landasan kegiatan tersebut.
Menurutnya, RDP menjadi ruang untuk mempertemukan seluruh pihak agar perbedaan pandangan yang muncul dalam sidak dapat dijelaskan secara terbuka berdasarkan data dan regulasi.
“Kami akan mengadakan RDP secepat mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya minta pihak ITDC, termasuk direktur utamanya, menyiapkan dan mengumpulkan seluruh data serta dokumen pendukung. Dasar hukum yang digunakan untuk membenarkan pembangunan ini juga harus disampaikan kepada kami,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Bali akan mencermati seluruh dokumen dan keterangan yang disampaikan dalam RDP sebelum menentukan langkah pengawasan selanjutnya.
Dalam sidak tersebut, Komisi I DPRD Bali juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk unsur pemerintah daerah, agar persoalan pembangunan di kawasan ITDC dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., Sekretaris Komisi I I Nyoman Oka Antara, S.H., Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., Ketua Fraksi Demokrat-NasDem Dr Somvir, serta anggota Komisi I Anak Agung Gede Agung Suyoga, S.H., M.Kn., Drs. I Wayan Tagel Winarta, M.A.P., dan Dr Ketut Rochineng, S.H., M.H., bersama OPD terkait.
Sidak ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kawasan pesisir.
Dewa Nyoman Rai menegaskan, pembangunan pariwisata Bali harus tetap mengedepankan kepastian hukum, transparansi perizinan, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Bagi DPRD, investasi dan pembangunan memang penting. Namun, kelestarian laut dan keberlanjutan lingkungan tidak boleh menjadi taruhan.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar