Bimtek Bina Posyandu Angkatan XI Ditutup, Putri Koster Dorong Kader Perluas Peran hingga Enam SPM.

DENPASAR, Matakompas.com – Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Posyandu Angkatan XI Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Bali resmi ditutup, Jumat (28/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak Rabu (26/8/2026) tersebut ditutup langsung oleh Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster. Bimtek kali ini diikuti sebanyak 111 peserta yang berasal dari Kabupaten Jembrana.

Penutupan kegiatan dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada peserta terbaik sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kesungguhan peserta selama mengikuti rangkaian pelatihan.

Dalam sambutannya, Ny. Putri Koster mengungkapkan bahwa hingga pelaksanaan Bimtek Bina Posyandu Angkatan XI, sebanyak 1.257 pengurus TP Posyandu telah mengikuti pelatihan tersebut.

Menurutnya, seluruh peserta yang telah memperoleh pemahaman mengenai transformasi dan perluasan tugas Posyandu memiliki tanggung jawab untuk meneruskan pengetahuan tersebut kepada kader Posyandu di wilayah masing-masing.

Ia menegaskan, ilmu dan pemahaman yang diperoleh selama Bimtek tidak boleh berhenti pada peserta, tetapi harus disosialisasikan secara berkelanjutan hingga ke tingkat banjar.

“Apa yang diperoleh di sini, sosialisasikan hingga kader Posyandu yang bertugas di masing-masing banjar. Kalau apa yang diperoleh dalam Bimtek didiamkan, ya tidak akan ada gunanya,” ujarnya.

Putri Koster juga memberikan perhatian terhadap persoalan keterbatasan anggaran yang kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan di daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong jajaran TP Posyandu agar dapat membangun kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di masing-masing kabupaten dan kota.

Pemanfaatan teknologi digital, menurutnya, dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas jangkauan sosialisasi tanpa harus selalu mengandalkan kegiatan tatap muka.

Selain mendorong penyebarluasan hasil Bimtek, Putri Koster juga mengajak seluruh pengurus dan kader Posyandu di setiap jenjang untuk memahami secara utuh transformasi Posyandu yang kini telah memiliki kedudukan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Transformasi tersebut membawa perubahan besar terhadap pola kerja Posyandu. Jika sebelumnya Posyandu lebih dikenal sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar dan kegiatan penimbangan bayi, kini perannya telah berkembang dengan cakupan tugas yang lebih luas dan mengacu pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurut Putri Koster, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah mengubah pola pikir kader dan masyarakat terhadap keberadaan Posyandu.

“Kita harus cepat mengalihkan pemikiran bahwa saat ini ada bidang-bidang selain kesehatan yang menjadi tugas Posyandu,” cetusnya.

Ia pun mengingatkan para kader agar tidak memandang perluasan tugas tersebut sebagai sesuatu yang rumit atau membebani. Kader Posyandu tidak dituntut untuk mengambil alih pekerjaan instansi teknis maupun perangkat pemerintah.

Sebagai contoh, kader yang bertugas pada bidang pekerjaan umum bukan berarti harus turun langsung memperbaiki jalan, membangun infrastruktur, ataupun memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan.

Sebaliknya, kader Posyandu diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan warga, serta menyampaikan dan mengoordinasikan permasalahan tersebut dengan perangkat desa maupun pihak terkait.

Dengan pola tersebut, Posyandu diharapkan dapat semakin berperan sebagai wadah yang dekat dengan masyarakat dan mampu menjembatani berbagai kebutuhan warga dengan pemerintah desa serta instansi terkait.

Melalui pelaksanaan Bimtek Bina Posyandu secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Bali berharap pengurus dan kader Posyandu memiliki pemahaman yang semakin kuat terhadap perubahan peran dan fungsi Posyandu.

Sebanyak 111 peserta dari Kabupaten Jembrana yang telah mengikuti Bimtek Angkatan XI diharapkan dapat menjadi agen penyebaran informasi dan penggerak transformasi Posyandu di wilayah masing-masing, sehingga perluasan layanan berbasis enam Standar Pelayanan Minimal dapat benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat desa dan banjar. (red).