Insiden Kejurda Silat, Ketua IPSI Sumut Dilaporkan ke Polisi

Medan – Insiden yang menewaskan pesilat dari perguruan Tapak Suci Said Ali Rabbani asal Tapteng di GOR Lubuk Pakam, 12-16 Pebruari 2025 berbuntut.

Aliansi Masyarakat Peduli Pencak Silat Sumatera Utara melaporkan ketua umum IPSI Sumut 2020-204 Dahliana ke Poldasu. Ini terlihat dari laporan Aliansi Masyarakat Pencak silat tanggal 22 Pebruari 2025 dan diterima sekretariat staf Poldasu tanggal 24 Pebruari 2025.

Aliansi Masyarakat Pencak silat melibatkan berbagai pendekar seperti Shmad Arif ( Ketua Dewan Pendekar Tapak Suci Sumut ), Ahmad Fauzan Daulay SE, MM Pma ( Ketua Umum Tapak Suci Sumut ), M Nur Dasarta Sinaga  ( Ketua Umum Satria Muda Indonesia Sumut ) , Suprapto, S.Pd ( Pelatih Pencak Silat Sumut ) , Zulfikar Simangunsong, S.Pd, M.Ikom ( Sekretaris ISORI Sumut ), Zuhairian Syahputra, S.Pd ( Pemerhati Olahraga Pencak Silat Sumut), Drs. Pesta Gaol ( Wasi/Juri Pencak Silat Sumut ), M Syahrul Albantani BSc ( Guru Besar PS Kombinasi Cimande Sumut), Risman Junaedi Nst, S.P.d ( Ketua PPS Kota Binjai), Gunawan Sinulingga, S.Pd., M.Or ( Ketua IPSI LABURA), Drs. H. Joni Wolker Manik, M.M ( Ketua Penjuru Angin Sumut ), Nila ( Sekretaris Pengcab IPSI Kota Medan ) dan Ario Wulan ( Insan Pencak Silat Sumut )

Seperti diketahui IPSI Sumut Kejuaraan Daerah tanggal 12 s.d 16 Februari 2025 di GOR Lubuk Pakam, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi insiden yang memilukan hati seluruh insan olahraga se Sumatera Utara dan Indonesia. Salah seorang pesilat yang berasal dari perguruan Tapak Suci Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Said Ali Rabbani meninggal dunia.

Dugaan sementara penyebab insiden tragis tersebut adalah benturan dibagian tulang kepala dan leher pada saat pertandingan berlangsung dan lambatnya upaya penanganan dan penyelamatan dari pihak wasit juri dan tim medis.

Hal tersebut terlihat dalam cuplikan video yang beredar di media sosial dimana korban terlihat tertunduk seperti menahan rasa sakit, namun tidak ada pihak wasit/ juri dan tim medis yang menghampiri dan melakukan tindakan.

Untuk itu, Aliansi Masyarakat Peduli Pencak Silat Sumatera Utara mendesak dan meminta kepada Kapolda Sumatera Utara agar menindaklanjuti permasalahan ini dengan memeriksa terlapor.

Ada pelanggaran. kejuaraan ilegal tanpa struktur kepengurusan Pengprov IPSI Sumut yang sah.

Selain itu kegiatan tersebut juga diduga ilegal, karena tidak memiliki payung organisasi yang jelas dalam struktur kepengurusan Pengprov IPSI Sumatera Utara. Dapat kami jelaskan bahwa Dahliana dan jajaran Pengurus Provinsi IPSI Sumatera Utara periodesasi 2020-2024 telah dinyatakan Demisioner/Purna Tugas. Belum terbentuk, disahkan, dan dikukuhkan. Dengan demikian penanggungjawab kegiatan ini tidak jelas secara hukum, karena periodesasi yang sah secara konstitusi organisasi PB IPSI adalah yang telah disahkan dan dikukuhkan.

Aliansi Masyarakat Peduli Pencak Silat Sumut mendesak dan meminta kepada Kapolda Sumatera Utara agar secara tegas dan cepat menindaklanjuti permasalahan atas meninggalnya pesilat perguruan Tapak Suci Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengusut dan memeriksa terlapor (Dahliana) atas dugaan dengan sengaja melanggar ketentuan dan aturan organisasi dengan membuat kejuaraan ilegal tanpa struktur kepengurusan Pengprov IPSI Sumut yang sah, Dengan sengaja tidak melibatkan organisasi pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa (BAPOPSI dan BAPOMI) dalam pelaksanaan event tersebut, padahal outputnya untuk POPNAS dan POMNAS dan Dengan sengaja tidak melengkapi prosedur dan persyaratan teknis pelaksanaan event olahraga.

Memeriksa rangkaian peristiwa dari mulai tahapan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dengan mengusut faktor kesengajaan dan kelalaian wasit/ juri dan tim medis hingga menghilangkan nyawa orang lain.
Memeriksa terlapor atas dugaan korupsi yang dilakukan dengan membebankan pembiayaan kegiatan kepada peserta (atlet, pengurus kabupaten/ kota, dan/ atau perguruan) serta permasalahan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan para peserta kegiatan yang diduga tidak dibayar dan didaftarkan oleh pihak penyelenggara.
Menangkap dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada terlapor, dan pihak- pihak lain yang terlibat, agar memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban dan juga olahraga beladiri se-Sumatera Utara. Karena dampak negatif dari insiden ini adalah turunnya tingkat kepercayaan sekolah, masyarakat, dan orangtua pada cabang olahraga beladiri.

Aliansi Masyarakat Peduli Pencak Silat Sumut meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia agar tidak memberikan izin atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengprov IPSI Sumatera Utara termasuk rencana kegiatan Event 3th Internasional Pencak Silat Indonesia Open Championship 2025 in North Sumatera Utara yang direncanakan pada bulan Agustus 2025 sampai dengan penjatuhan sanksi dan hukuman kepada terlapor.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI PUSAT), Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Ketua Umum KONI Sumatera Utara, Ketua Umum BAPOPSI Sumatera Utara dan Ketua Umum BAPOMI Sumatera Utara agar tidak memberi dukungan dan memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengprov IPSI Sumatera Utara termasuk rencana kegiatan Event 3th Internasional Pencak Silat Indonesia Open Championship 2025 in North Sumatera Utara yang direncanakan pada bulan Agustus 2025 hingga permasalahan ini diusut tuntas dan penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terlapor.

PB IPSI agar mempertimbangkan kembali rencana Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah kegiatan Event 3th Internasional Pencak Silat Indonesia Open Championship 2025 in North Sumatera Utara sampai dengan permasalahan ini diusut tuntas dan penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terlapor.

PB IPSI membekukan dan menganulir hasil Musyawarah Provinsi IPSI Sumatera Utara tanggal 1 sampai dengan Februari 2025 serta mengambil alih Pengprov IPSI Sumatera Utara guna independensi penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan pihak Kepolisian Republik Indonesia serta mencabut kewenangan yang melekat pada terlapor sesuai dengan fungsi jabatan dan keahliannya (lisensi pelatih, wasit/ juri, izin perguruan, dan lainnya).

Aliansi Masyarakat Peduli Pencak Silat Sumut meminta pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk serius dan independen dalam mengusut permasalahan ini serta mengedepankan prinsip Facta Sunt Potentiora Verbis, karena prinsip dasar hukum adalah memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.