Breaking News
light_mode
Trending Tags

Rochineng Bongkar Aspek Hukum Pembangunan ITDC, Tegaskan Kewenangan Laut 0–12 Mil Milik Provinsi

  • account_circle admin
  • calendar_month 17 jam yang lalu
  • visibility 10
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BADUNG, MATACOMPAS.COM – Aspek kewenangan pemerintah dalam pembangunan kawasan pesisir di lingkungan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Nusa Dua, Kabupaten Badung, menjadi sorotan anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Dr I Ketut Rochineng, S.H., M.H.

Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN) tidak cukup hanya didasarkan pada tujuan baik atau kepentingan pembangunan. Seluruh tindakan harus memiliki landasan kewenangan yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sorotan tersebut disampaikan Rochineng saat mengikuti inspeksi mendadak (sidak) Komisi I DPRD Bali terkait pengawasan kelengkapan perizinan pembangunan KRIB di kawasan ITDC, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Senin (16/11/2026).

Dalam sidak tersebut, Rochineng mengajak pihak ITDC melihat persoalan pembangunan dari perspektif hukum administrasi pemerintahan. Menurutnya, suatu tindakan pemerintahan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi tiga unsur utama, yakni kewenangan, prosedur, dan substansi.

Ia menegaskan, unsur kewenangan menjadi hal pertama yang harus dipastikan sebelum suatu tindakan pembangunan dilaksanakan.

“Kalau kita berbicara dari sisi peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah itu dianggap legal atau sah apabila memenuhi ketentuan hukum. Pertama, harus ada kewenangan. Kedua, tindakannya harus melalui prosedur. Ketiga, substansinya harus sesuai,” tegas Rochineng.

Menurutnya, dalam persoalan pembangunan di kawasan pesisir ITDC, aspek kewenangan menjadi salah satu hal yang perlu didalami secara serius.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan ruang laut memiliki pembagian kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan di kawasan pesisir dan laut harus terlebih dahulu memastikan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan maupun melakukan tindakan tertentu.

Rochineng secara khusus menyinggung kewenangan pengelolaan ruang laut hingga 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini kan menyangkut kewenangan pantai dan ruang laut. Kewenangan 0 sampai 12 mil itu berada pada provinsi. Jadi, kalau ada tindakan yang dilakukan di sini, harus jelas dasar kewenangannya. Jangan sampai ada tindakan yang melampaui kewenangan,” ujarnya.

INGATKAN TINDAKAN TANPA KEWENANGAN BERPOTENSI BERMASALAH HUKUM

Lebih jauh, Rochineng mengingatkan bahwa tujuan pembangunan yang diklaim untuk kepentingan publik tidak otomatis membuat suatu tindakan menjadi sah secara hukum.

Menurutnya, sekalipun pembangunan dilakukan dengan alasan melindungi pantai, mengatasi abrasi, atau menjaga kawasan pariwisata, pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Ia menilai, apabila aspek kewenangan tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum administrasi pemerintahan.

“Misalnya, seseorang memiliki keinginan untuk melindungi kawasan ini. Itu tujuan yang baik. Tetapi kalau kewenangannya tidak ada, maka tindakannya tetap bermasalah. Kepentingan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewenangan yang sudah diatur undang-undang,” sorotnya.

Karena itu, ia meminta seluruh dasar hukum pembangunan, termasuk kewenangan pelaksanaan kegiatan dan dokumen pendukung perizinan, diperlihatkan secara jelas dalam pembahasan lanjutan.

Rochineng juga mengingatkan bahwa status ITDC sebagai perusahaan BUMN tidak serta-merta memberikan kewenangan tanpa batas dalam melakukan kegiatan pembangunan, terlebih ketika kegiatan tersebut bersinggungan dengan ruang laut dan kepentingan publik.

MINTA PENDALAMAN MELALUI RDP

Rochineng berharap seluruh persoalan yang muncul dalam sidak tidak berhenti pada perdebatan di lapangan. Seluruh aspek hukum perlu diperdalam melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.

Ia meminta agar penjelasan mengenai kewenangan, prosedur perizinan, serta substansi pembangunan disampaikan secara terbuka sehingga Komisi I DPRD Bali dapat melakukan pengawasan berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Hal-hal yang sudah disampaikan tadi agar diperdalam lagi dalam RDP. Kita ingin semuanya jelas, terutama dari aspek peraturan perundang-undangan dan dasar kewenangannya,” ujarnya.

Dalam sidak tersebut turut hadir Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., Sekretaris Komisi I I Nyoman Oka Antara, S.H., Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., Ketua Fraksi Demokrat-NasDem Dr Somvir, serta anggota Komisi I Anak Agung Gede Agung Suyoga, S.H., M.Kn., Drs. I Wayan Tagel Winarta, M.A.P., dan Dr I Ketut Rochineng, S.H., M.H., bersama OPD terkait.

Sidak ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Bali terhadap kebijakan daerah, khususnya terkait kelengkapan perizinan pembangunan di kawasan ITDC.

Sorotan Rochineng menjadi penegasan bahwa pembangunan di kawasan pesisir tidak cukup hanya mengedepankan kepentingan investasi maupun alasan perlindungan pantai. Kepastian kewenangan, kepatuhan prosedur, dan kesesuaian substansi hukum harus menjadi fondasi utama agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akibat Curah Hujan Deras Desa Jambak kecamatan Cikedung Terendam Banjir, BPBD Indramayu memberikan Bantuan.

    Akibat Curah Hujan Deras Desa Jambak kecamatan Cikedung Terendam Banjir, BPBD Indramayu memberikan Bantuan.

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 422
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos.Com- Hujan yang turun deras menerjang wilayah Indramayu dan sekitarnya berdampak luas pada kehidupan masyarakat, dengan adanya normalisasi saluran primer dan tersier yang di lakukan oleh BWWS Cisanggarung yang belum selesai berdampak pada tersendatnya aliran pembuangan dari dan penuju ke pemukiman penduduk. Pasca hujan deras hari Senin mulai dari jam 17.00 wib sampai 22.00 […]

  • Dinas Kimrum Bantu 57 Unit Rumah yang Terdampak Angin Puting Beliung di desa Bugis Kecamatan Anjatan.

    Dinas Kimrum Bantu 57 Unit Rumah yang Terdampak Angin Puting Beliung di desa Bugis Kecamatan Anjatan.

    • calendar_month Senin, 14 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 288
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos.Com- Diketahui bencana angin puting beliung yang terjadi pada Minggu (16/3/2025) telah merusak ratusan rumah warga. Sesuai dengan protap yang ada bila suatu daerah terkena bencana maka tugas BPBD Indramayu yang mengeluarkan surat keterangan tanggap bencana, hal ini bertujuaan agar dinas terkait dapat mengambil langkah strategis apa yang harus dilakukan dalam pemulihan masyarakat yang […]

  • Perdana, Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Berlangsung di Kuningan

    Perdana, Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Berlangsung di Kuningan

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 288
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – Penjabat Bupati Kuningan, Dr. Agus Toyib, S.Sos., M.Si bersama jajaran Forkopimda meninjau pelaksanaan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan, Senin (13/01/2025). Peninjauan dilakukan di SDN 1 Ciporang, dimana peserta didik mendapatkan program MBG pada jam makan siang pukul 09.15 WIB. Sementara, di titik yang lain, di SMPN 4 […]

  • Pertamina Buka Layanan Antar LPG Gratis Jenis Bright Gas, HAM; Meringankan Masyarakat

    Pertamina Buka Layanan Antar LPG Gratis Jenis Bright Gas, HAM; Meringankan Masyarakat

    • calendar_month Senin, 24 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 847
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – PT Pertamina (Persero) menyediakan layanan antar LPG jenis Bright Gas, Gerakan ini mendapat respon baik dari masyarakat, salah satunya dari Himpunan Aktivis Millennial (HAM). Jakarta, Senin (24/3/2025) Koordinator HAM Mohammad Qusyairi mengatakan bahwa Pertamina dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam membantu masyarakat. “Positif sekali, layanan ini untuk mempermudah masyarakat yang enggan untuk […]

  • Kobarkan Api Perjuangan I Gusti Ngurah Rai, Sedana Arta Ajak Generasi Muda Bangli Bersiap Menuju Indonesia Emas 2045

    Kobarkan Api Perjuangan I Gusti Ngurah Rai, Sedana Arta Ajak Generasi Muda Bangli Bersiap Menuju Indonesia Emas 2045

    • calendar_month Minggu, 15 Nov 2026
    • account_circle admin
    • visibility 9
    • 0Komentar

    BANGLI, MATACOMPAS.COM – Semangat patriotisme dan nasionalisme berkobar di Kabupaten Bangli. Pemerintah Kabupaten Bangli menerima Kirab Pataka, Panji-panji, dan Surat Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai, Minggu (15/11/2026). Momentum bersejarah ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga pengingat akan keberanian, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi […]

  • Los Angeles, Api Sulit Dipadamkan Karena Angin Kencang

    Los Angeles, Api Sulit Dipadamkan Karena Angin Kencang

    • calendar_month Sabtu, 11 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 675
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat terjadi pada (7/1/2025). Petugas kebakaran sudah berusaha keras, namun kobaran api sulit dipadamkan karena dipicu angin kencang dan kondisi cuaca kering. Penyebab Kebakaran Los Angeles, Sebabkan 10 Orang Tewas dan 70.000 Warga Lainnya Mengungsi 8 Rumah Artis Terbakar Insiden Kebakaran Los Angeles, Paris Hilton Rugi Rp 136 […]

expand_less