Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Rapat Paripurna DPRD tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas LKPJ Bupati Indramayu Tahun 2024.

Rapat Paripurna DPRD tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas LKPJ Bupati Indramayu Tahun 2024.

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 9 Mar 2025
  • visibility 864
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INDRAMAYU JarrakPos Com- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun 2024, sangat perlu dicermati oleh semua fraksi-fraksi yang ada di DPRD Indramayu hal ini bertujuaan agar arah program pembangunan sudah sesuai dengan biaya yang ada, hal ini berlandaskan dasar hukum , pedoman dan semangat yang sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (GOOD GIVERMENT).
Bertempat diruang sidang DPRD Indramayu Selasa (04/03/25) diadakan Rapat Paripurna DPRD tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas LKPJ Bupati Indramayu Tahun 2024, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Amroni SIP, didampingi oleh Wakil DPRD Sirojudin SP, Kiki Zakiah dengan jumlah anggota yang hadir 28 anggota.
Dihadiri oleh Bupati Indramayu yang diwakili Sekda Aep Surahman, Forkopimda, Kepala SKPD dan para camat.
Pandangan fraksi -fraksi dibacakan secara bergantian dengan hasil sebagai berikut:

Fraksi Partai Golkar pemandangan Umum di bacakan Siti aminah antara lain:
Memerlukan penjelasan pada substansi berikut:
1 Pendapatan daerah, komponen
2. Belanja daerah 3 belanja modal tidak efisien?
3.Bidang Pendidikan, pengelolaan pendidikan nonformal tidak maksimal
4.Bidang Kesehatan pelayanan kesehatan ibu hamil, ballita tidak maksimal dengan anggaran? Sedangkan
5. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang panjang jalan yang di bangun hanya 83,4% pembangunan infrastruktur baru 66,5%?
6.Akuntabilitas pengelolaan penyelenggaraan pemerintah daerah masih sangat buruk dan banyak yang kosong.
7. Program Icetak kurang berjalan secara signifikan.
8.Program desa kabeh terang ternyata masih banyak desa yang gelap terutama penerangan di daerah protokol.
9.Program Perempuan berdikari, pendidikan ketrampilan kepada perempuan jauh dari harapan dan tidak ada monitoring
10.Program Bersuling tidak sesuai dengan ekspetasi masyarakat.
Harapan semoga kritik yang kontruktif bisa membuat pemerintah daerah lebih baik lagi.

Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan di bacakan oleh Wanirih antara lain:
1 Pendapatan asli daerah.
2.Belanja Daerah

Catatan untuk Pemda Indramayu selanjutnya harus melakukan secara prioritas program dengan memfokuskan alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan progran yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur daerah yang mendesak.

Pemandangan umum Fraksi PKB Kiki Arindi
1.Penilaian kelengkapan dan Kelayakan dokumen LKPJ tahun 2024.
2.Capaian Kinerja pembangunan ekonomi makro daerah.
3. Capaian Kinerja Pendapatan dan belanja daerah .
Masih banyak pendapat lain yang harus di gali oleh Pemda Indramayu, Honorer Pemda Indramayu harus di perhatikan
4.Belanja daerah pada belanja modal masih sangat tinggi

Capaian kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
a. Program kesehatan pelayanan masih sangat kurang
b. Sektor pertaniaan kurangnya penganggaran dan perhatiaan pada sektor pertanian
c Sektor Koperasi, Usaha kecil dan Menengah.
Sektor UMKM Pemda harus membuka akses permodalan
d.Program Peri tidak jelas.
e. Program Ledik (Lebu Digital) Mengapa progran Ledik dibebankan pada desa saja.
f.Program Lada Tumpang tindih
g. Program Dekar (desa Kabeh terang). banyak lampu penerangan yang mati.

Pandangan Umum Fraksu Gerinda di bacakan oleh: Dulah antara lain;
Pada prinsipnya subtansi nota pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2024 telah memenuhi aturan yang berlaku dan telah berjalan dengan baik namun ada beberapa saran yaitu:
1.Penyelesaian masalah BPR dengan LPS mohon penjelasan.

Pandangan Umum Fraksi PKS -Perindo Bisma Panji D antara lain:
1. Angka kemiskinan yang masih tinggi karena pembangunan yang belum merata.
2.Pengangguran yang masih tinggi
3. Pengelolaan Birokrasi dan rangkap jabatan.
4. Data kependudukan yang masih belum berubah tetutama pendidikan.
5.Masalah guru honorer dan tenaga kesehatan yang masih tinggi.
6.terjadinya kesenjangan peraturan daerah mengakibatkan ketidak pastian hikum.

Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat-Nasdem oleh Nico antara lain:
I.Mengenai Kesesuaian Arah Kebijakan Pembangunan daerah Terhadap kebijakan Nasional.
II.Mengenai Kebijakan Umum APBD terhadap Pencapaian Visi Misi Daerah.
III.Mengenai Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IV. Mengenai Pelaksanaan APBD.

Semoga dengan pembacaan LKPJ Bupati tahun 2024 ini bisa menjadikan sebuah bentuk sinergi yang kontruktif antara legislatif dan eksekutif dalam membangun tatanan pemerintah yang bersih dan berwibawa demi kemakmuran masyarakat Indramayu. *****(GUS Wahyu Ratusan)****

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dispora Bengkulu Dukung Penuh Pengembangan Gulat untuk Prestasi Nasional

    Dispora Bengkulu Dukung Penuh Pengembangan Gulat untuk Prestasi Nasional

    • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 62
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu terus berkomitmen mengembangkan cabang olahraga gulat sebagai salah satu unggulan daerah. Dengan pencapaian medali perunggu pada Pekan Olahraga Nasional (PON) sebelumnya, Dispora optimis bahwa gulat memiliki potensi besar untuk membawa Bengkulu semakin bersinar di tingkat nasional. Sekretaris Dispora Bengkulu, Mike Van Hope, menyampaikan bahwa prestasi […]

  • Gubernur Melki Apresiasi Keterlibatan UKAW Kupang dalam Pembangunan NTT

    Gubernur Melki Apresiasi Keterlibatan UKAW Kupang dalam Pembangunan NTT

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.322
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena Menerima Audiensi dari Universitas Kristen Artha Wacana ( UKAW ) Kupang dalam rangka Silahturahmi dan Kerjasama Universitas Kristen Artha Wacana dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam Percepatan Capaian Visi dan Misi Tahun 2025-2030, bertempat di Ruang Kerja Gubernur NTT, Kamis (27/3/2025). Gubernur NTT, E.Melkiades Laka Lena memberikan apresiasi […]

  • 100 Hari Kerja Bupati, Pemkab Labuhanbatu Serius Atasi Permasalahan Sampah

    100 Hari Kerja Bupati, Pemkab Labuhanbatu Serius Atasi Permasalahan Sampah

    • calendar_month Kamis, 13 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 705
    • 0Komentar

    Labuhanbatu – Mendukung program 100 kerja Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Hasan Heri Rambe menegaskan pentingnya aksi nyata dalam upaya membersihkan Kabupaten Labuhanbatu dari permasalahan sampah. Hal ini disampaikan Hasan Heri pada Rapat Koordinasi terkait Pengelolaan dan Penanganan Sampah yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Rapat tersebut berlangsung di ruang Rapat Bupati, Jl. Gose Gautama, Ujung […]

  • Motif Batik Cirebon Diakui sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

    Motif Batik Cirebon Diakui sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 711
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM — Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk perlindungan terhadap motif batik khas daerah tersebut. Sertifikat tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jabar Asep Sutandar kepada Bupati Cirebon Imron di ruang rapat Bupati Cirebon, […]

  • Dukung Pansus TRAP, Pengamat Minta Pemerintah Bela Wong Cilik dan Selamatkan Subak Bali

    Dukung Pansus TRAP, Pengamat Minta Pemerintah Bela Wong Cilik dan Selamatkan Subak Bali

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Pengamat Kebijakan Publik Putu Suasta yang juga Pendiri LSM JARRAK dan Yayasan Wisnu, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Pansus TRAP DPRD Bali dalam menutup bangunan liar yang merusak kawasan Subak Jatiluwih.  Menurutnya, tindakan Satpol PP Bali dalam penyegelan saat sidak Pansus di Tabanan, Selasa, 2 Desember 2025 merupakan langkah nyata menjaga wajah […]

  • IPW Usulkan Kapolri Agar Setiap Polsek Lakukan Uji Kualitas BBM Pertamax Dan Pertalite Pada Setiap SPBU

    IPW Usulkan Kapolri Agar Setiap Polsek Lakukan Uji Kualitas BBM Pertamax Dan Pertalite Pada Setiap SPBU

    • calendar_month Minggu, 2 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 978
    • 0Komentar

    Jakarta, (JarrakPos)- Indonesia Police Watch (IPW) mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Polsek di seluruh Indonesia untuk mengambil sampel BBM pertamax dan pertalite di setiap SPBU serta melakulan uji kualitas BBM untuk memastikan kualitas Pertamax sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengujian ini dapat menenangkan gejolak masyarakat terkait tuduhan adanya BBM oplosan yang diduga […]

expand_less