20 Tahun Jalan Kabupaten Dibiarkan Rusak, Warga Gulinten Terpaksa Patungan Semen: Pajak Wisata Puluhan Juta, Mana Perhatian Pemkab Karangasem?

KARANGASEM – Dua puluh tahun bukan waktu yang singkat. Namun bagi warga Banjar Dinas Gulinten, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem, jalan yang menjadi urat nadi kehidupan mereka justru seolah dibiarkan menua tanpa kepastian perbaikan.

Jalan yang menghubungkan Desa Tribhuana menuju Desa Bunutan, Br. Dinas Lebuh, hingga Banjar Dinas Gulinten sepanjang kurang lebih 15,8 kilometer itu kini kondisinya memprihatinkan. Aspal mengelupas, lubang menganga, sejumlah sisi jalan jebol, bahkan terdapat titik rawan longsor yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Ironisnya, jalan tersebut bukan sekadar akses menuju destinasi wisata. Jalan itu merupakan jalur utama masyarakat untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian, menjalankan aktivitas ekonomi hingga mengakses layanan kesehatan.

Warga mengaku kondisi tersebut telah berlangsung bertahun-tahun. Jalan terakhir kali diaspal sekitar 2006 dan sejak itu perbaikan yang dilakukan dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Karena menunggu pemerintah tak kunjung membuahkan hasil, warga akhirnya bergerak dengan kemampuan sendiri.

Kelian Desa Adat Gulinten, Ketut Winata, mengatakan masyarakat terpaksa mengumpulkan iuran sebesar Rp50 ribu per kepala keluarga setiap bulan. Uang tersebut digunakan untuk membeli semen dan melakukan tambal sulam secara swadaya.

“Jalan itu paling bertahan satu tahun sebelum hancur kembali. Bagi masyarakat kami, Rp50 ribu setiap bulan bukan perkara ringan karena sebagian besar pekerjaannya petani dan buruh bangunan,” ujar Ketut Winata, Senin (10/8/2026).

Bagi warga, iuran tersebut bukan pilihan, melainkan bentuk keterpaksaan. Jalan harus tetap bisa dilalui karena menjadi satu-satunya akses untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

“Mau gimana lagi, harus iuran. Karena itu akses satu-satunya kami untuk hidup,” keluh seorang warga, Wayan Suryati.

Tak hanya mengeluarkan uang, warga juga turun langsung memperbaiki jalan secara gotong royong. Bahkan pekerjaan dilakukan hingga malam hari demi memastikan kendaraan masih bisa melintas.

WARGA PATUNGAN SEMEN, PEMERINTAH KE MANA?

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap infrastruktur dasar masyarakat.

Jalan yang disebut sebagai jalan kabupaten semestinya menjadi bagian dari pelayanan publik. Namun warga Gulinten justru harus mengandalkan uang patungan untuk menutup lubang dan memperkuat tepian jalan yang rusak.

Persoalannya semakin kontras ketika kawasan tersebut juga menjadi jalur menuju Lahangan Sweet, salah satu destinasi wisata yang berkembang di Desa Bunutan.

Sejak kembali dikembangkan setelah pandemi Covid-19 melandai pada 2022, aktivitas wisata di Lahangan Sweet terus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Wisatawan lokal, domestik hingga mancanegara datang dan menggerakkan ekonomi warga.

Ketut Winata menyebut pengelolaan objek wisata melalui PT Pesona Bukit Lahangan telah memenuhi berbagai perizinan. Bahkan, menurut keterangannya, pajak yang dibayarkan dari aktivitas objek wisata tersebut mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.

“Pada Juni 2026, pembayaran pajak disebut sekitar Rp21 juta, sedangkan pada Juli mencapai sekitar Rp26,9 juta,” ungkapnya.

Di sinilah rasa kecewa masyarakat semakin kuat.

Di satu sisi, aktivitas wisata memberikan kontribusi penerimaan pajak. Di sisi lain, akses menuju kawasan wisata dan permukiman warga justru masih menghadapi kerusakan serius.

Warga tidak menuntut perlakuan istimewa. Mereka hanya mempertanyakan apakah pembangunan dan pelayanan publik sudah berjalan secara adil.

“Kami tidak memojokkan pemerintah. Kami hanya meminta yang namanya berkeadilan dan perhatian,” tegas Ketut Winata.

Bahkan, keluhan wisatawan terhadap kondisi jalan mulai bermunculan. Ada tamu yang menyindir kondisi tersebut dengan perumpamaan yang cukup menohok.

“Kalau di Ubud kayunya yang diukir, tetapi di sini kok jalan yang diukir,” demikian keluhan yang disampaikan Ketut Winata menggambarkan banyaknya lubang di sepanjang akses jalan.

BUKAN SEKADAR JALAN WISATA

Kepala Dusun setempat, I Nyoman Suandana, menegaskan persoalan jalan tidak boleh dilihat semata-mata sebagai persoalan akses menuju objek wisata.

Menurutnya, jalan tersebut merupakan akses masyarakat sekaligus jalur menuju kawasan wisata. Kondisinya telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah, namun hingga kini warga masih menunggu tindak lanjut nyata.

“Di depan itu (objek wisata) adalah jalan kabupaten, rusak parah. Hal ini sudah disampaikan berulang kali, sampai saat ini belum juga mendapatkan tindak lanjutnya,” jelasnya.

Ia mempertanyakan bagaimana pariwisata di Karangasem dapat berkembang apabila infrastruktur dasar justru dibiarkan dalam kondisi rusak.

“Bagaimana pariwisata itu bisa berkembang kalau fasilitas jalannya seperti sungai? Banyak keluh kesah dari tamu pengunjung. Jalannya rusak dan berbahaya,” tegasnya.

Padahal, pengembangan Lahangan Sweet juga memberikan efek ekonomi langsung kepada masyarakat. Destinasi tersebut disebut mampu menyerap sekitar 40 tenaga kerja lokal. Di sisi lain, masyarakat Gulinten sendiri berjumlah sekitar 300 kepala keluarga atau sekitar 1.200 jiwa.

Artinya, persoalan jalan ini menyangkut kehidupan masyarakat dalam jumlah besar, bukan sekadar kenyamanan wisatawan.

TANJAKAN ADALAH ALAM, LUBANG JALAN BUKAN TAKDIR

Kekhawatiran juga disampaikan para pengemudi yang membawa wisatawan menuju Lahangan Sweet.

Putu (40), seorang driver wisatawan, mengatakan Lahangan Sweet merupakan destinasi yang memiliki daya tarik kuat dan banyak diminati. Namun kondisi akses jalan menjadi salah satu persoalan yang berpotensi mengganggu kenyamanan sekaligus keselamatan wisatawan.

Ia menyoroti sejumlah titik jalan yang longsor dan dinilai berbahaya, bahkan terdapat lokasi yang hanya diberi pembatas sederhana menggunakan tali rafia.

Menurutnya, tanjakan dan kontur wilayah merupakan bagian dari kondisi alam yang memang tidak mudah diubah. Namun lubang, kerusakan aspal, serta infrastruktur jalan yang rusak merupakan persoalan berbeda.

“Tanjakan itu alam. Tetapi jalan berlubang bisa diperbaiki,” menjadi gambaran sederhana atas tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.

Kini warga Gulinten kembali menunggu.

Bukan menunggu jalan sempurna. Mereka hanya ingin jalan yang aman untuk dilalui, tidak membuat petani kesulitan mengangkut hasil bumi, tidak membahayakan warga yang membutuhkan akses medis, dan tidak membuat wisatawan kapok datang.

Selama hampir dua dekade, warga telah membuktikan bahwa gotong royong masih hidup. Mereka patungan membeli semen, memperbaiki jalan dengan tenaga sendiri, bahkan bekerja hingga larut malam.

Namun pertanyaannya kini sederhana:

Sampai kapan warga harus membangun jalan kabupaten dengan uang sendiri?

Dan jika dari aktivitas wisata pemerintah menerima pajak puluhan juta rupiah setiap bulan, kapan kontribusi itu kembali dirasakan masyarakat dalam bentuk infrastruktur yang layak?

Warga Gulinten tidak sedang meminta jalan istimewa.

Mereka hanya meminta jalan yang semestinya menjadi hak mereka.