Komisi I DPRD Bali Sidak Dua Bangunan di Temukus, Made Supartha Soroti Pelanggaran Sempadan Pantai dan Ancaman Abrasi

BULELENG, MATACOMPAS.COM – Dugaan pelanggaran tata ruang di kawasan pesisir Bali kembali menjadi sorotan. Kali ini, Komisi I DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua bangunan di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Jumat (13/11/2026).

Dua lokasi yang menjadi sasaran sidak tersebut adalah rumah pribadi milik Made Jayadi di Dusun Pegayaman dan Villa Baba Sunset di Dusun Bungin Banjah. Keduanya diduga melanggar ketentuan sempadan pantai karena terdapat bagian bangunan yang mengarah hingga ke kawasan laut.

Dalam sidak tersebut, rombongan Komisi I DPRD Bali menemukan sejumlah indikasi yang perlu ditindaklanjuti. Pada lokasi pertama, bangunan rumah pribadi milik Made Jayadi disoroti karena diduga melewati batas hak kepemilikan dan menjorok ke arah laut.

Bahkan, berdasarkan komunikasi dengan pihak pengelola, pemilik disebut mengakui terdapat bagian bangunan yang melebihi batas hak kepemilikan.

Sementara di lokasi kedua, Villa Baba Sunset, perhatian dewan tertuju pada keberadaan bangunan tambahan berupa dermaga permanen berbahan beton yang diduga mengambil ruang sempadan pantai.

Keberadaan bangunan tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang membutuhkan ruang untuk menambatkan perahu.

Made Supartha: Jangan Sampai Investor Merusak Pesisir, Pemerintah Justru Menanggung Biaya Abrasi

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali yang juga Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan persoalan pelanggaran kawasan pesisir tidak boleh dipandang sebagai persoalan pembangunan semata.

Menurutnya, pembangunan yang tidak memperhatikan ketentuan tata ruang dan perlindungan kawasan pantai berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, termasuk abrasi yang kini terjadi di sejumlah wilayah Bali.

Ia mengingatkan, ketika aktivitas pembangunan investor diduga mengambil ruang pesisir atau mengubah kondisi alami pantai, dampak lingkungannya tidak boleh kemudian dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah.

“Kalau terjadi abrasi di mana-mana, kemudian pemerintah yang harus membangun tanggul dan mengeluarkan anggaran untuk penanganannya. Seharusnya ada kewajiban dan tanggung jawab investor juga untuk ikut membantu, jangan sampai seluruh biaya akibat kerusakan lingkungan justru ditanggung pemerintah,” tegas Made Supartha yang merupakan Politisi Partai PDI Perjuangan ini.

Ia menyebutkan, persoalan abrasi bukan hanya terjadi di Buleleng, melainkan sudah menjadi ancaman di berbagai kawasan pesisir Bali. Bahkan, sejumlah desa di Karangasem dan Badung juga menghadapi persoalan serupa.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi peringatan serius bahwa pembangunan di kawasan pantai membutuhkan pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap aturan.

Made Supartha yang merupakan Politisi asal Tabanan ini juga menyoroti masih adanya aktivitas pembangunan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah (Perda) Provinsi Bali, khususnya berkaitan dengan tata ruang, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sempadan pantai, serta perlindungan kawasan pesisir lainnya.

“Perda-perda yang sudah dibuat itu tujuannya untuk menjaga alam Bali, menjaga wilayah Bali, dan melindungi masyarakat Bali. Kita tidak pernah menolak investor datang ke Bali. Silakan berinvestasi, tetapi harus tertib dan mengikuti aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia menegaskan, investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan regulasi. Apalagi, jika pembangunan yang dilakukan berpotensi merugikan lingkungan dan menghilangkan ruang hidup masyarakat pesisir.

“Jangan sampai ada kegiatan pembangunan yang melanggar aturan, tetapi seolah-olah dibiarkan. Kita melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai ketentuan. Jangan ada perlakuan khusus terhadap investor yang melanggar aturan,” tegasnya.

Komisi I Dalami PBG hingga KKPR

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Bali, Gede Harja Astawa, S.H., M.H., menjelaskan sidak tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja sekaligus tindak lanjut atas pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran sempadan pantai.

Sebelum turun ke lapangan, Komisi I telah melakukan koordinasi dengan aparat desa, desa adat, serta Satpol PP guna memastikan pengawasan berjalan sesuai kewenangan.

Harja Astawa mengatakan, hasil pengecekan sementara menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang perlu didalami lebih lanjut, baik dari aspek tata ruang maupun kelengkapan dokumen perizinan.

Untuk rumah pribadi milik Made Jayadi, proses administrasi menuju penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebut masih berjalan.

Sedangkan terhadap Villa Baba Sunset, pemeriksaan dokumen perizinan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena belum diperoleh kepastian mengenai kelengkapan dokumen dari pihak terkait.

Komisi I selanjutnya akan menelusuri sejumlah dokumen, termasuk PBG, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta perizinan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan pesisir.

“Kami akan meminta OPD terkait melengkapi data dan dokumen terlebih dahulu. Setelah itu, persoalan ini akan kami dalami melalui rapat dengar pendapat (RDP),” jelasnya.

Ia menambahkan, kepastian mengenai batas dan luas bagian bangunan yang diduga melanggar sempadan pantai masih membutuhkan pengukuran serta penataan batas oleh instansi teknis terkait.

Pengawasan Pesisir Bali Tidak Boleh Berhenti pada Sidak

Sidak ini menjadi pengingat bahwa pengawasan pembangunan di kawasan pesisir tidak boleh berhenti pada pemeriksaan lapangan. Kepastian status lahan, kesesuaian tata ruang, legalitas bangunan, hingga dampak lingkungan harus diperiksa secara menyeluruh.

Terlebih, kawasan pantai bukan hanya memiliki nilai ekonomi dan pariwisata, tetapi juga menjadi ruang hidup masyarakat, nelayan, serta bagian penting dari keseimbangan ekosistem Bali.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Komisi I DPRD Bali Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., Anggota Komisi I Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., Dr. Somvir, Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H., Gede Harja Astawa, S.H., M.H., Zulfikar, serta Drs. I Wayan Gunawan, M.A.P.

Komisi I DPRD Bali menegaskan, pengawasan terhadap dugaan pelanggaran tata ruang akan terus dilakukan. Prinsipnya, pembangunan dan investasi tetap harus berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, hak masyarakat, dan masa depan kawasan pesisir Bali.

Sebab, jangan sampai keuntungan pembangunan dinikmati segelintir pihak, sementara kerusakan pantai dan biaya penanggulangan abrasi justru menjadi beban pemerintah serta masyarakat.