Luhut Pimpin Rakor Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI di Bali

DENPASAR, Matakompas.com | Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jend. TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah VII di Gedung Kerta Sabha, Jalan Surapati 1 Denpasar, Kamis, 26 Pebruari 2026.

Kegiatan Rakor yang berlangsung tertutup ini juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster beserta seluruh Bupati/ Walikota di Bali.

Rakor tersebut membahas piloting pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) berbasis Digital

Public Infrastructure (DPI) di Provinsi Bali yang mencakup 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Rapat Koordinasi (Rakor) ini difokuskan pada penyelarasan tahapan operasional, kesiapan wilayah serta pembagian peran dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan agar pelaksanaan perluasan piloting dapat berjalan sesuai rencana dan timeline yang telah ditetapkan.

Untuk itu, perlu dilakukan persiapan dan pembahasan teknis secara terkoordinasi guna memastikan kesiapan implementasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan memastikan rencana uji coba Bantuan Sosial (Bansos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) segera dilakukan dalam waktu dekat.

Secara nasional, uji coba ini menjadi yang kedua setelah Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim).

“Bali, satu provinsi dari sekian provinsi. Tapi kita ambil Bali, ini ada delapan kabupaten dan satu Kota,”

kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) pada era Presiden Joko Widodo.

Luhut mengatakan saat ini ada 27 ribu aplikasi digital di lingkup pemerintahan, dimulai dari pemerintah daerah, lembaga hingga kementerian. Selama ini aplikasi itu bekerja sendiri-sendiri. Kini, pemerintah menggabungkan ribuan aplikasi menjadi satu terpadu dengan basis Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, sehingga lebih efektif.

“Dari Banyuwangi, menjadi contoh model dan saya kira akan membuat Indonesia menjadi transparan dan lebih efisien,” kata Luhut yang didampingi Gubernur Koster.

Luhut menargetkan transformasi digital itu akan diluncurkan pada Oktober 2026. “Banyuwangi sudah ada masa sanggahnya, selesai minggu depan. Jadi, kami akan jalan paralel sekarang ke Bali,” paparnya.

Sebelum itu, pada April 2026, rencananya dilakukan uji coba digitalisasi di 200 kabupaten/kota. “Kami berharap sudah ada 200 juta penduduk Indonesia yang punya digital apps ini,” paparnya.

Hadir pula, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yaitu Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi, Rahmat Danu Andika, Principal Expert Govtech DEN dan Kementerian PPN/Bappenas diwakili

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial selaku Koordinator Wilayah VII (Provinsi Bali) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diwakili Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah selaku Koordinator Wilayah VII (Provinsi Bali).

Turut hadir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, dalam hal ini

Bupati Banyuwangi dan pemangku kepentingan terkait, Vice President United in Diversity (UID), Cokorda Istri Dewi. (red).