Jimbaran Hijau Memanas! Wayan Luwir Wiana Desak BPN Turun Ukur Ulang, Deadline Desember: Jangan Takut Oligarki
- account_circle admin
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 6
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR, MATACOMPAS.COM – Polemik pertanahan antara PT Jimbaran Hijau dengan masyarakat pengempon pura di Jimbaran semakin mendapat perhatian serius. Kali ini, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Luwir Wiana, S.Sos., melontarkan desakan tegas kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali agar segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya terkait pengukuran ulang lahan yang menjadi objek persoalan.
Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan Tim Pemulihan Hak Adat Jimbaran Hijau dengan Kanwil BPN Bali. Rombongan diterima Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Bali, Albert Midian Panjaitan, S.T., M.T.
Pertemuan itu turut dihadiri Tim Kelompok Ahli (Pokli) DPRD Bali serta masyarakat pengempon pura di Jimbaran.
Dalam forum tersebut, Wayan Luwir Wiana menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh terus berlarut-larut. Menurutnya, aspirasi masyarakat sudah disampaikan berulang kali dan sebelumnya juga telah menjadi perhatian dalam pembahasan di tingkat Pansus DPRD.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya telah ada komitmen untuk menindaklanjuti permohonan masyarakat melalui pengukuran ulang oleh BPN. Bahkan, komunikasi dan pertemuan antara pimpinan Pansus dengan pihak terkait juga telah dilakukan.
Karena itu, kedatangan Tim Pemulihan Hak Adat ke Kanwil BPN Bali bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan meminta kepastian atas komitmen yang sebelumnya telah disampaikan.
“Kalian semua sudah mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan tadi. Semestinya hari ini sudah bisa mengambil keputusan. Karena dalam pembahasan Pansus waktu itu, kita sudah menyampaikan komitmen bahwa BPN akan melakukan pengukuran ulang. Itu sudah menjadi janji yang diketahui publik,” tegas Wayan Luwir Wiana.
Ia juga menjelaskan bahwa DPRD Badung sebelumnya telah melayangkan surat untuk menindaklanjuti usulan masyarakat terkait pengukuran ulang tersebut.
Menurutnya, Ketua Pansus bersama pihak terkait bahkan telah melakukan pertemuan dan membicarakan langkah tindak lanjut. Dengan demikian, ia meminta agar BPN tidak kembali menunda realisasi permohonan masyarakat.
Wayan Luwir Wiana secara khusus meminta Albert Midian Panjaitan selaku perwakilan BPN yang menerima rombongan agar segera menjadwalkan kembali pelaksanaan pengukuran di lokasi yang dipersoalkan.
“Jadi hari ini kita bertemu karena Bapak ditugaskan untuk menindaklanjuti. Kami meminta agar segera dijadwalkan kembali untuk turun melakukan pengukuran ulang. Jangan sampai persoalan ini terus menggantung tanpa kepastian,” ujarnya.
Pernyataan yang cukup keras juga disampaikan Wayan Luwir Wiana ketika menyinggung perlunya keberanian BPN dalam mengambil keputusan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia mengingatkan agar lembaga pertanahan tidak terkesan ragu dalam menjalankan tugasnya, terlebih ketika masyarakat sedang memperjuangkan kejelasan hak adat.
“Jangan sampai kita terkesan membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Bapak harus mengambil keputusan untuk menindaklanjuti dan menjadwalkan kembali pengukuran. Jangan kita sampai berpihak kepada oligarki,” tegasnya.
Lebih jauh, Wayan Luwir Wiana meminta agar proses pengukuran ulang tersebut tidak melewati bulan Desember 2026.

Menurutnya, DPRD Badung memiliki tanggung jawab untuk mengawal persoalan yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung. Terlebih, aspirasi masyarakat pengempon pura Jimbaran telah mendapat perhatian bersama dengan unsur DPRD Provinsi Bali.
Ia menegaskan bahwa pengawalan tidak akan berhenti pada pertemuan kali ini. DPRD Badung bersama pihak terkait akan terus mengawal perjuangan masyarakat sampai terdapat kejelasan atas persoalan pertanahan yang melibatkan PT Jimbaran Hijau.
“Jangan sampai lewat bulan Desember ini. Itu permintaan kami secara tegas. Kami di DPRD Badung, karena wilayah ini berada di Badung, bersama tim dari DPRD Provinsi Bali akan terus berkolaborasi. Kami akan mengawal penuh persoalan sengketa tanah ini bersama masyarakat Jimbaran,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Badung tidak ingin aspirasi masyarakat pengempon pura hanya berhenti sebagai catatan dalam pertemuan formal.
Kini, perhatian tertuju kepada BPN Bali. Masyarakat menantikan kepastian jadwal pengukuran ulang sebagai langkah penting untuk memperoleh kejelasan terhadap objek tanah yang menjadi polemik.
Publik pun menunggu realisasi komitmen tersebut. Apakah BPN Bali akan segera turun ke lapangan sesuai desakan DPRD Badung, atau persoalan Jimbaran Hijau kembali berlarut-larut tanpa kepastian?
Satu hal yang menjadi penekanan DPRD Badung: aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata, bukan sekadar janji.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar