Breaking News
light_mode
Trending Tags

DPD Bukan Lembaga Peradilan, Wewenangnya Menyalurkan Aspirasi Bukan Memutus Sengketa

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
  • visibility 90
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam menangani persoalan masyarakat kembali menjadi sorotan. Di tengah munculnya sejumlah aksi anggota DPD yang turun langsung dalam persoalan atau konflik warga di daerah, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana lembaga tersebut dapat bertindak, khususnya ketika persoalan yang dihadapi masyarakat telah masuk dalam ranah sengketa hukum.

Sekretaris Gerakan Cerdas Indonesia (Gercin) Bali, Wayan Pasek Sukayasa, ST., SH., M.I.Kom., menegaskan bahwa DPD RI bukan lembaga peradilan. Karena itu, DPD tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, menjatuhkan hukuman, membatalkan putusan pengadilan, maupun memaksa para pihak dalam sebuah sengketa untuk menerima keputusan tertentu.

“DPD bukan lembaga peradilan. Tugas utamanya menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Jadi jangan sampai fungsi representasi politik kemudian dipersepsikan sebagai kewenangan untuk menjadi hakim,” ujar Wayan Pasek Sukayasa di Denpasar, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, batas kewenangan DPD RI telah ditegaskan dalam Pasal 22D UUD 1945 serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Tiga Fungsi Utama DPD

Pasek menjelaskan, secara konstitusional DPD memiliki tiga ruang utama, yakni fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan.

Dalam fungsi legislasi, DPD dapat mengajukan serta ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah, antara lain otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kemudian dalam fungsi pertimbangan, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR terkait rancangan undang-undang mengenai APBN, pajak, pendidikan dan agama, serta memberikan pertimbangan dalam proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara dalam fungsi pengawasan, DPD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam serta perimbangan keuangan.

Namun, hasil pengawasan tersebut bukanlah putusan hukum yang mengikat.

“Ini yang harus dipahami masyarakat. Hasil pengawasan DPD pada prinsipnya menjadi bahan pertimbangan untuk DPR. Jadi berbeda dengan lembaga peradilan yang putusannya memiliki kekuatan hukum sesuai kewenangannya,” jelasnya.

Bisa Memanggil dan Memfasilitasi, Bukan Mengadili

Menurut Pasek, bukan berarti DPD tidak dapat turun tangan ketika terjadi persoalan yang menyangkut masyarakat daerah.

Justru, kata dia, DPD memiliki posisi strategis sebagai representasi daerah untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Dalam konteks sengketa tanah, misalnya, masyarakat dapat menyampaikan persoalannya kepada anggota DPD. Selanjutnya, anggota DPD dapat memfasilitasi pertemuan atau rapat dengar pendapat dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun kementerian atau lembaga lainnya.

“DPD bisa memanggil atau meminta penjelasan dari instansi terkait, memfasilitasi rapat dengar pendapat, kemudian menyampaikan rekomendasi. Tetapi DPD tidak bisa mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sengketa,” tegasnya.

Pasek juga menilai fungsi rekomendasi harus ditempatkan secara proporsional. Rekomendasi DPD merupakan bagian dari fungsi representasi dan pengawasan, bukan pengganti putusan pengadilan.

Sengketa Hukum Tetap Memiliki Jalur Masing-Masing

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak keliru menentukan jalur ketika menghadapi persoalan hukum.

Untuk sengketa perdata maupun perkara pidana, penyelesaiannya berada dalam sistem peradilan sesuai jenis dan tahap perkaranya. Sementara sengketa tata usaha negara dengan badan atau pejabat pemerintahan memiliki mekanisme melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Adapun sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara berada dalam ranah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.

Di luar jalur peradilan, masyarakat juga memiliki sejumlah saluran pengaduan atau penyelesaian sesuai karakter persoalannya, termasuk Ombudsman untuk persoalan pelayanan publik, Komnas HAM untuk dugaan pelanggaran HAM, maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk perkara konsumen yang memenuhi kewenangannya.

“Kalau masyarakat datang ke DPD, itu merupakan saluran aspirasi politik dan representasi daerah. DPD dapat membantu membuka komunikasi dengan lembaga yang berwenang. Tetapi ketika persoalannya adalah sengketa hukum, keputusan akhirnya tetap berada pada institusi yang memang diberikan kewenangan oleh hukum,” katanya.

Jangan Sampai Aspirasi Berubah Menjadi Intervensi

Pasek menilai, keterlibatan anggota DPD dalam persoalan masyarakat sebenarnya dapat menjadi hal positif sepanjang tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran wakil daerah, menurutnya, diperlukan untuk memastikan suara masyarakat tidak berhenti sebagai pengaduan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti kepada lembaga yang memiliki kewenangan.

Namun, batas antara memfasilitasi aspirasi dan mengintervensi proses hukum harus dijaga.

“Yang perlu dijaga adalah jangan sampai niat baik memperjuangkan aspirasi masyarakat justru masuk ke wilayah kewenangan lembaga lain. DPD harus tetap berada pada koridor konstitusionalnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan peran DPD memang merupakan isu yang kerap muncul dalam diskursus ketatanegaraan. Keterbatasan kewenangan DPD dalam proses legislasi dan pengawasan membuat lembaga tersebut sering mendorong penguatan fungsi agar dapat memperjuangkan kepentingan daerah secara lebih efektif.

Namun, penguatan kewenangan tersebut tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan melalui perluasan kewenangan secara sepihak dalam praktik.

DPD sebagai Jembatan Aspirasi

Pada akhirnya, Pasek melihat DPD tetap memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya sebagai representasi kepentingan daerah.

DPD dapat menjadi jembatan antara masyarakat daerah dengan pemerintah pusat maupun lembaga negara lainnya. DPD juga dapat mengangkat persoalan daerah ke tingkat nasional sehingga mendapat perhatian dan tindak lanjut dari institusi yang berwenang.

Tetapi ketika sebuah persoalan telah menjadi sengketa hukum, batasnya harus jelas.

“Singkatnya, DPD dapat menyerap aspirasi, memfasilitasi komunikasi, melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi. Tetapi DPD bukan hakim. DPD tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menyelesaikan sengketa hukum seperti lembaga peradilan,” pungkas Wayan Pasek Sukayasa.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberpihakan kepada kepentingan masyarakat tetap harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap prinsip pemisahan kewenangan antarlembaga negara dan kepastian hukum.

(Red.)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bali Penyumbang Devisa Utama, Infrastruktur Jadi Kunci Menjaga Daya Saing Pariwisata

    Bali Penyumbang Devisa Utama, Infrastruktur Jadi Kunci Menjaga Daya Saing Pariwisata

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 44
    • 0Komentar

    JAKARTA, Matakompas.com — Posisi Bali sebagai penyumbang devisa utama sektor pariwisata kembali ditegaskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama pemerintah pusat dan daerah, Rabu (8/4/2026). Dalam forum strategis tersebut, Bali disebut sebagai tulang punggung pariwisata nasional yang keberlanjutannya sangat bergantung pada percepatan pembangunan infrastruktur. Gubernur Bali, I Wayan Koster, […]

  • Jejak Mafia Internasional Terhenti di Bali, Imigrasi Ngurah Rai Bertindak Cepat

    Jejak Mafia Internasional Terhenti di Bali, Imigrasi Ngurah Rai Bertindak Cepat

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 34
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com — Upaya pelarian seorang buronan internasional berakhir di Pulau Dewata. Seorang warga negara Inggris berinisial SL (45), yang masuk dalam daftar buronan Interpol, akhirnya dideportasi oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai setelah terdeteksi melalui sistem pengawasan keimigrasian. Pria yang diduga sebagai bos mafia tersebut dipulangkan pada Selasa (7/4/2026). Ia diberangkatkan dari Bali menuju Jakarta […]

  • Komisi IX DPR RI dan BPOM Sosialisasi Keamanan Produk di Abiansemal, Masyarakat Diajak Lebih Cerdas Memilih

    Komisi IX DPR RI dan BPOM Sosialisasi Keamanan Produk di Abiansemal, Masyarakat Diajak Lebih Cerdas Memilih

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 39
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com |  Sosialisasi keamanan obat dan makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) digelar di Aula Kantor Camat Abiansemal, Kabupaten Abiansemal, Sabtu, 21 Pebruari 2026. Kegiatan ini menyasar pelaku UMKM dan masyarakat umum guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk yang aman dan layak konsumsi. Sosialisasi ini menekankan bahaya peredaran obat, makanan, dan […]

  • Terbongkar Modus Nikah, WN Malaysia Tersandung Kasus Keimigrasian di Pacitan

    Terbongkar Modus Nikah, WN Malaysia Tersandung Kasus Keimigrasian di Pacitan

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 34
    • 0Komentar

    PONOROGO, Matakompas.com — Rencana pernikahan yang semula berjalan mulus di sebuah desa di Pacitan justru berujung pada proses hukum. Seorang warga negara Malaysia berinisial MZ (56) kini harus berhadapan dengan hukum setelah terbukti melanggar aturan keimigrasian di Indonesia. Kasus ini bermula dari laporan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donorojo yang mencurigai adanya kejanggalan dalam […]

  • BULOG Kancab Lebak Dua Kali Capai Target Pengadaan, Stok Beras Aman

    BULOG Kancab Lebak Dua Kali Capai Target Pengadaan, Stok Beras Aman

    • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Lebak – Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Lebak Agung Trisakti menyatakan bahwa realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri di wilayahnya telah dua kali mencapai target 100 presen yakni pada akhir bulan April dan pertengahan bulan Mei. Kata Agung, Meskipun telah mencapai target, BULOG Kancab Lebak tetap terus melakukan penyerapan gabah dan beras. Hal […]

  • Penyelundupan 8 CPMI Ilegal Tujuan Tawau,Malaysia Berhasil Digagalkan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad

    Penyelundupan 8 CPMI Ilegal Tujuan Tawau,Malaysia Berhasil Digagalkan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad

    • calendar_month Kamis, 9 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 329
    • 0Komentar

    NUNUKAN,JARRAKPOS.COM – Satgas Pengamanan Perbatasan Yonarmed 11 Kostrad bersama tim gabungan TNI berhasil menggagalkan penyelundupan delapan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal yang hendak diberangkatkan ke Tawau, Malaysia. Kejadian ini bermula dari laporan masyarakat yang memberikan informasi mengenai adanya mobil Avanza warna merah hati yang membawa CPMI ilegal menuju Tawau. Kamis,(9/1/2025). Menindaklanjuti informasi tersebut, personel […]

expand_less