Aktivis Perempuan dan Anak Bali Soroti Kelangkaan BBM: Jangan Biarkan Rakyat Kecil Menanggung Beban

DENPASAR, BALI — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menekan perekonomian keluarga, mengganggu aktivitas pendidikan anak, serta mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Aktivis perempuan dan anak Bali sekaligus Ketua Tunas Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bali, Ketua sekaligus Pendiri Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Bali, advokat perempuan, serta Wakil Ketua II Forum Pemuda NTT Bali, Endang Hastuty Bunga, S.H., menilai bahwa kelangkaan BBM harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah melalui langkah konkret dan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, BBM bukan sekadar kebutuhan kendaraan, melainkan bagian penting dari roda kehidupan masyarakat. Ketika BBM sulit diperoleh, dampaknya menjalar ke berbagai sektor, mulai dari ekonomi rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, hingga aktivitas sosial masyarakat.

“Bayangkan seorang ibu yang harus mengantar anaknya ke sekolah, pedagang kecil yang harus pergi ke pasar, pekerja yang harus mencari nafkah, serta masyarakat yang memiliki urusan mendesak. Ketika BBM sulit didapatkan, semua aktivitas itu ikut terhambat. Pada akhirnya, masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya,” menjadi gambaran keprihatinan terhadap kondisi tersebut.

Endang menegaskan bahwa pemerintah perlu melihat persoalan ini dari sudut pandang masyarakat secara menyeluruh, khususnya kelompok ekonomi kecil, perempuan yang menjadi penopang keluarga, dan anak-anak yang bergantung pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

Peralihan ke Motor Listrik Harus Disertai Kesiapan dan Solusi Nyata

Terkait wacana peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, Endang berpandangan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa hanya disampaikan sebagai anjuran tanpa mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat.

Menurutnya, perubahan teknologi membutuhkan kesiapan ekonomi, kemampuan daya beli, ketersediaan infrastruktur pengisian daya, akses listrik, serta jaminan bahwa masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa menghadapi hambatan baru.

“Mengubah kebiasaan dan kemampuan masyarakat dari motor berbahan bakar bensin ke motor listrik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Ada kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, biaya sekolah anak, kebutuhan pangan, dan berbagai pengeluaran lainnya,” tegasnya.

Ia menilai, kebijakan publik harus dibangun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan teori atau wacana. Jika masyarakat didorong untuk beralih ke teknologi baru, pemerintah juga perlu menyiapkan tahapan transisi yang realistis, terjangkau, dan tidak menambah beban ekonomi rakyat.

Pemerintah Jangan Berhenti pada Wacana

Sebagai advokat perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, Endang menekankan bahwa pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM perlu ditangani melalui koordinasi yang jelas, distribusi yang terjamin, pengawasan terhadap potensi penimbunan, serta informasi resmi yang transparan kepada masyarakat.

Ia juga mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk segera menjelaskan penyebab kelangkaan, memastikan ketersediaan pasokan, serta memberikan kepastian mengenai langkah penanganan dan waktu pemulihan distribusi.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan, tetapi juga kepastian dan solusi nyata. Jangan sampai rakyat terus diminta menyesuaikan diri, sementara persoalan mendasar yang mereka hadapi belum diselesaikan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan justru menambah kesulitan mereka,” ujarnya.

Perempuan dan Anak Juga Terdampak

Endang mengingatkan bahwa persoalan ekonomi dan transportasi tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak. Ketika biaya transportasi meningkat atau akses kendaraan terganggu, perempuan yang mengurus rumah tangga, orang tua tunggal, pekerja harian, serta keluarga berpenghasilan rendah dapat menghadapi tekanan yang semakin besar.

Anak-anak pun berpotensi terdampak apabila orang tua mengalami kesulitan mengantar mereka ke sekolah atau memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya.

Karena itu, ia meminta agar setiap kebijakan terkait energi dan transportasi turut memperhitungkan dampak sosialnya, sehingga kelompok rentan tidak menjadi pihak yang dikorbankan dalam proses perubahan kebijakan.

Kebijakan Harus Berpihak kepada Rakyat

Endang menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan menolak perubahan atau kemajuan teknologi, melainkan mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus dilaksanakan secara terukur, adil, dan sesuai kemampuan masyarakat.

Menurutnya, kemajuan tidak boleh hanya dinilai dari seberapa cepat perubahan dilakukan, tetapi juga dari seberapa mampu perubahan tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan mereka yang paling membutuhkan perhatian.

“Pemimpin yang baik bukan hanya mampu menyampaikan arah perubahan, tetapi juga menghadirkan jalan keluar ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Rakyat membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian, bukan sekadar wacana yang terdengar baik, tetapi sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Endang.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM di Bali sekaligus menyusun kebijakan energi dan transportasi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan keberlangsungan hidup masyarakat.

“Jangan biarkan masyarakat kecil terus menanggung beban. Sebelum meminta rakyat berubah, pastikan pemerintah telah menyiapkan solusi yang adil, terjangkau, dan bisa dilaksanakan. Sebab, tujuan utama kebijakan bukan sekadar perubahan, melainkan kesejahteraan rakyat,” tutup Endang Hastuty Bunga, S.H.