GPK dan Masyarakat Meminta Ke DPRD Jika Kemenag Kabupaten “Tidak Pecus” Dibubarkan Saja
- account_circle admin
- calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
- visibility 1.069
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Menyikapi beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Magelang, Ribuan massa dari Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Aliansi Tepi Barat Magelang melakukan Audensi dengan Forpimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada untuk membahas beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Magelang. Pada, Rabu (26/2/2025).
Kurang lebih 40 (empat puluh) perwakilan dari GPK ketika hadir di gedung DPRD Kabupaten Magelang ini disambut hangat oleh Bupati Magelang yang diwakili Wakil Bupati H. Sahid, S.H, Kapolresta Magelang Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar, S.I.K., S.H, Dandim 0705/Magelang atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten Magelang H. Sakir, Kepala Departemen Agama (Kemenag) diwakili Fauzi selaku Plt. Kasi PD Pontren Kemenag Kabupaten Magelang, Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang beberapa anggota DPRD Kabupaten Magelang Prihadi, Fahrudin maupun lainya.
Dalam acara ini, Komandan GPK Pujianto alias Yanto Pethuk’s menyampaikan bahwa Kemenag Kabupaten Magelang seharusnya berlaku dan menerapkan sila kelima dalam Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
“Namun kami saat ini melihat Kemenag Kabupaten Magelang kurang tegas dan jelas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pasalnya, Yang pertama kejadian tindakan kekerasan seksual di pondok pesantren yang baru-baru ini terjadi salah satunya dengan terdakwa K.H Achmad Labib Asrori yang telah dilakukan sidang putusan di Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 3 Februari 2025 beberapa waktu yang lalu seharusnya ijin maupun plang pondok pesantren tersebut seharusnya dicabut, namun sampai saat ini kami melihat tidak ada tindakan dari Kemenag,” ucap Yanto.
Audien sempat kecewa karena diketahui bahwa Kepala Kemenag Kabupaten Magelang tidak hadir dan hanya mewakilkan anggotanya.
“Ini sangat biadab menurut kami, karena disaat warga masyarakat mau menemui Kepala Kemenag justru yang bersangkutan tidak hadir, padahal surat resmi yang kami sampaikan sudah sejak beberapa hari yang lalu,” tegas Yanto Pethuk’s.
Menanggapi hal ini, audiens sempat memunculkan kata-kata agar Kemenag Kabupaten Magelang dibubarkan karena dianggap tidak becus menangani masalah yang ada secara adil dan berkeadilan.
Selain itu, GPK Aliansi Tepi Barat Magelang juga meminta kepada Kemenag Kabupaten Magelang untuk membubarkan kelompok kopdariyah yang di pimpin Acmad Labib Asrori.
“Kalau Kemenag Kabupaten Magelang tidak mau dan tidak mampu, jangan salahkan kami kalau terpaksa kami yang akan membubarkan,” tegas Pujiyanto.
Editor: Feri
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar