Breaking News
light_mode
Trending Tags

Bali Dikepung Antrean BBM, Kodam Udayana Turun Tangan Bantu Amankan SPBU

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali menjadi perhatian serius berbagai pihak. Di tengah keluhan masyarakat akibat sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM), Kodam IX/Udayana menyatakan dukungan terhadap langkah pengamanan distribusi BBM guna menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.

Dukungan tersebut mengemuka dalam audiensi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, bersama staf dengan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) IX/Udayana, Rabu (14/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pertamina meminta dukungan personel TNI untuk membantu pengamanan di sejumlah SPBU di Bali. Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama ketika antrean kendaraan terus terjadi di tengah kekhawatiran terhadap ketersediaan BBM.

Pengamanan juga diarahkan untuk mencegah potensi perselisihan antara masyarakat maupun dengan petugas SPBU, sekaligus mendukung kelancaran pelayanan selama proses pengisian BBM berlangsung.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap upaya menjaga keamanan serta kelancaran distribusi BBM di Bali.

Dukungan ini menjadi bagian dari sinergi antara TNI dan Pertamina dalam menghadapi situasi di lapangan. Dengan kondisi yang tertib dan terkendali, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan BBM secara lebih aman, sementara petugas SPBU dapat menjalankan pelayanan tanpa gangguan.

Keterlambatan Kapal Pengangkut Jadi Salah Satu Faktor

Sebelumnya, antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali memicu keresahan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan stok BBM dan berpotensi mendorong pembelian secara berlebihan atau panic buying.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, seusai rapat bersama Gubernur Bali di Depo BBM Pesanggaran, Denpasar, Selasa (13/10/2026), menjelaskan bahwa keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jadwal distribusi.

Menurut Simon, kapal tersebut mengalami kendala saat proses penjangkaran sehingga kedatangannya bergeser dari jadwal yang telah direncanakan. Kondisi ini berdampak terhadap pengaturan distribusi BBM ke wilayah yang membutuhkan pasokan.

Simon menegaskan bahwa penjelasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari pembenaran atas persoalan yang terjadi. Ia menekankan pentingnya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat agar kebutuhan BBM terpenuhi dan distribusi kembali berjalan dengan baik.

Selain faktor distribusi, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, termasuk Pertalite, juga menjadi perhatian. Perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Ketika peningkatan kebutuhan tersebut terjadi bersamaan dengan kekhawatiran terhadap ketersediaan stok, tekanan terhadap pelayanan di SPBU dapat semakin besar. Situasi ini membutuhkan penanganan yang terkoordinasi agar antrean tidak semakin mengganggu aktivitas masyarakat.

Pengamanan Harus Diikuti Kelancaran Pasokan

Di tengah situasi tersebut, dukungan pengamanan dari Kodam IX/Udayana diharapkan membantu menjaga ketertiban di lapangan. Kehadiran personel TNI dapat mendukung upaya pencegahan gangguan keamanan, mengantisipasi potensi konflik, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dan petugas SPBU.

Meski demikian, pengamanan merupakan salah satu bagian dari penanganan situasi. Kelancaran pasokan dan distribusi BBM tetap menjadi faktor penting agar antrean kendaraan dapat berangsur terurai dan pelayanan kepada masyarakat kembali normal.

Karena itu, koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, TNI, Polri, pengelola SPBU, serta unsur terkait lainnya diperlukan untuk memastikan penanganan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan BBM agar tidak terus dibayangi kekhawatiran ketika hendak mengisi bahan bakar.

Kodam Udayana Ajak Masyarakat Tetap Tenang

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menyampaikan bahwa dukungan Kodam IX/Udayana merupakan bagian dari upaya membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika pelayanan BBM di Bali.

Menurutnya, koordinasi dengan pihak terkait diperlukan agar langkah pengamanan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Pada prinsipnya, Kodam IX/Udayana mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pendistribusian BBM. Kami berharap masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan tertib dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Kapendam.

Kodam IX/Udayana berharap masyarakat tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi menjaga ketertiban bersama.

Di sisi lain, penanganan persoalan BBM di Bali juga membutuhkan langkah konkret untuk memastikan pasokan tersedia dan distribusi berjalan sesuai kebutuhan. Sebab, bagi masyarakat, kepastian memperoleh BBM bukan hanya menyangkut kenyamanan saat mengisi bahan bakar, tetapi juga keberlangsungan aktivitas ekonomi, pekerjaan, transportasi, dan pelayanan pariwisata.

Melalui sinergi antara Kodam IX/Udayana, Pertamina, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya, diharapkan situasi di SPBU berangsur kondusif dan pelayanan BBM kepada masyarakat kembali berjalan lancar.

Pengamanan di lapangan diharapkan mampu menjaga ketertiban, sementara kepastian pasokan menjadi kunci agar antrean panjang tidak terus membebani masyarakat Bali.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kawasan Industri Jawilan Diduga Langgar LSD dan Tanpa Izin, DPRD Serang Desak Audit Total Korporasi

    Kawasan Industri Jawilan Diduga Langgar LSD dan Tanpa Izin, DPRD Serang Desak Audit Total Korporasi

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Matacompas.com Serang — Keberadaan kompleks industri di Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan. Sentra pabrik yang dikendalikan oleh pengusaha berinisial JS tersebut menaungi sejumlah entitas badan hukum, yakni CV Bumi Agung Sejahtera, PT Batik Building Material, PT Transdata Indo Baja, serta PT Gunung Sentral Indonesia. Kompleks industri skala […]

  • Launching Pocadi dan Pameran Planimaphoria di Terminal Tipe A Tidar Magelang

    Launching Pocadi dan Pameran Planimaphoria di Terminal Tipe A Tidar Magelang

    • calendar_month Sabtu, 4 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 264
    • 0Komentar

    KOTA MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang kini semakin menarik. Tak hanya sebagai pusat transportasi, namun juga menjadi tempat untuk menambah wawasan. Hal ini berkat hadirnya Pojok Baca Digital (Pocadi) yang diluncurkan, Jumat (3/1/2025). Pocadi adalah wujud kerjasama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI yang membuat para penumpang kini bisa menikmati berbagai koleksi buku […]

  • Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti: Pertanggungjawaban APBD 2025 Akan Dikaji Menyeluruh demi Kepentingan Masyarakat

    Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti: Pertanggungjawaban APBD 2025 Akan Dikaji Menyeluruh demi Kepentingan Masyarakat

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 23
    • 0Komentar

    BADUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin (6/7/2026). Agenda utama rapat adalah penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin […]

  • Ketua Komisi I DPRD Bali: Perda Bendega Belum Optimal karena Pergub Tak Kunjung Dibentuk

    Ketua Komisi I DPRD Bali: Perda Bendega Belum Optimal karena Pergub Tak Kunjung Dibentuk

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 26
    • 0Komentar

    DENPASAR – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Budi Utama, menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bali merupakan tindak lanjut atas surat yang diterima DPRD terkait persoalan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega. Menurut […]

  • I Kadek Diana Sampaikan Ucapan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan: Ajakan Meneguhkan Kemenangan Dharma dalam Kehidupan

    I Kadek Diana Sampaikan Ucapan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan: Ajakan Meneguhkan Kemenangan Dharma dalam Kehidupan

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 20
    • 0Komentar

    GIANYAR | Matakompas.com — Menjelang perayaan suci Hari Raya Galungan dan Kuningan, Anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Gianyar dari Fraksi Partai Gerindra, I Kadek Diana, S.H., menyampaikan ucapan selamat dan doa terbaik kepada seluruh umat Hindu di Bali maupun di manapun berada. Dengan penuh ketulusan, ia mengajak umat untuk menjadikan momen sakral ini sebagai ruang […]

  • Jatiluwih Warisan Dunia, DPRD Bali dan Pemkab Tabanan Sepakati Perketat Pengawasan Tata Ruang

    Jatiluwih Warisan Dunia, DPRD Bali dan Pemkab Tabanan Sepakati Perketat Pengawasan Tata Ruang

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 23
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali menegaskan sikap tegas dalam melindungi Kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, dari ancaman alih fungsi lahan dan pelanggaran tata ruang. Komitmen tersebut disampaikan dalam rangka menjaga keberlanjutan Jatiluwih sebagai situs warisan dunia UNESCO yang memiliki nilai universal […]

expand_less