DPRD Badung Dorong SWRO Kuta, Anom Gumanti Ungkap Kebutuhan Air Badung Selatan Tembus 2.000 Liter per Detik

BADUNG | Persoalan keterbatasan pasokan air bersih di wilayah Badung Selatan menjadi salah satu perhatian serius DPRD Kabupaten Badung. Di tengah pesatnya perkembangan kawasan pariwisata dan rencana pembangunan infrastruktur jalan baru, kebutuhan air diproyeksikan terus meningkat sehingga memerlukan langkah strategis dan terukur.

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan bahwa rencana penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di wilayah Badung Selatan.

Hal tersebut disampaikan Anom Gumanti seusai memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026).

Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Keempat Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya, Anom Gumanti mengungkapkan bahwa kebutuhan air di wilayah Badung Selatan saat ini diperkirakan mencapai 2.000 liter per detik. Namun, kemampuan pasokan yang tersedia baru sekitar 800 liter per detik.

Artinya, terdapat kekurangan pasokan sekitar 1.200 liter per detik yang harus segera dicarikan solusi melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih.

Menurutnya, persoalan tersebut semakin mendesak seiring dengan perhatian Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya rencana pengembangan jaringan jalan di kawasan Badung Selatan.

Sebab, pembangunan jalan dan pengembangan kawasan ke depan tentu akan diikuti peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, permukiman, hingga kebutuhan pelayanan publik yang semuanya membutuhkan ketersediaan air.

“Karena ini kan kita baru berbicara 2.000 liter per detik. Nanti setelah dibangun jalan, itu kan pasti ada pembangunan yang lebih besar, juga membutuhkan salah satunya air. Nah, ini belum sampai ke sana pembahasan kita,” ungkapnya.

Untuk itu, DPRD Badung berencana mengundang jajaran direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama guna membahas secara mendalam proyeksi kebutuhan air serta kemampuan perusahaan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan kawasan Badung Selatan.

DPRD ingin memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi sumber air, kapasitas produksi, jaringan distribusi, hingga kebutuhan investasi untuk mengantisipasi peningkatan permintaan air pada masa mendatang.

SWRO Kuta Jadi Opsi Strategis

Di tengah keterbatasan sumber air baku konvensional, Anom Gumanti juga menyoroti pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar sebagai salah satu alternatif strategis untuk mengatasi persoalan kekurangan air di Badung Selatan.

Menurutnya, pengembangan SWRO, termasuk di kawasan Kuta, patut dipertimbangkan secara serius sepanjang didukung kajian kelayakan atau Feasibility Study (FS) yang komprehensif.

Ia menilai, ketergantungan terhadap sumber air yang selama ini dimanfaatkan perlu diimbangi dengan inovasi teknologi dan diversifikasi sumber air baku.

Terlebih, kondisi estuari yang selama ini menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan air dinilai semakin menghadapi keterbatasan, terutama ketika memasuki musim kemarau saat debit air terus mengalami penyusutan.

“Ya, kalau itu di Kuta, silakan saja. Satu kan Feasibility Study-nya harus jelas,” tegasnya.

Anom Gumanti menekankan, pembangunan SWRO tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan kapasitas produksi air. Aspek keberlanjutan lingkungan, dampak sosial, serta kelayakan investasi harus menjadi pertimbangan utama sebelum proyek tersebut direalisasikan.

“Kalau memang itu sudah sangat sesuai, tidak mengganggu lingkungan, tidak berdampak kepada sosial, sementara itu bisa berfungsi untuk mengatasi kekurangan air, wajib didukung,” ujarnya.

Bahkan, ia membuka peluang pengembangan fasilitas SWRO di sejumlah kawasan lainnya, seperti Sawangan dan Nusa Dua, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan air di wilayah Badung Selatan.

Namun, seluruh rencana tersebut harus didasarkan pada hasil kajian yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyertaan Modal Harus Berdampak Nyata

Lebih lanjut, Anom Gumanti berharap kebijakan penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama benar-benar diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kapasitas pelayanan air bersih.

Salah satu upaya yang perlu dikaji adalah optimalisasi pengambilan air sungai sebagai sumber tambahan pasokan bagi kawasan Badung Selatan.

Menurutnya, persoalan air tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang mampu mengintegrasikan ketersediaan sumber air baku, teknologi pengolahan, kapasitas produksi, serta jaringan distribusi.

Di sisi lain, terkait rencana pembangunan dan penambahan ruas jalan baru, Anom Gumanti menjelaskan bahwa prosesnya masih berada pada tahap awal pembebasan lahan.

DPRD Badung, kata dia, masih menunggu respons masyarakat serta proses perizinan sebelum memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai proyeksi pengembangan infrastruktur tersebut.

Dengan demikian, kebutuhan air yang akan muncul seiring pembangunan kawasan harus mulai diperhitungkan sejak tahap perencanaan.

Japem Empat Raperda, DPRD Lanjutkan Pembahasan

Sementara itu, terkait agenda utama rapat paripurna, Anom Gumanti menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung atas penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap berbagai usulan, saran, pertimbangan, dan kritik konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Badung.

Ia menjelaskan, mekanisme tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan penganggaran DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 9 ayat (3).

Dalam ketentuan tersebut, sebelum mengambil keputusan terhadap Raperda yang diajukan pemerintah daerah, DPRD terlebih dahulu melakukan pembahasan secara mendalam dengan memberikan usulan, saran, pertimbangan, hingga kritik konstruktif.

“Nah, demikian juga diatur ketika dewan sudah menyatakan, itu merangkum dalam pandangan umumnya, usul, saran, dan pertimbangan termasuk kritiknya. Jadi, kewajiban Bapak Bupati untuk memberikan jawaban atas usul, saran, termasuk juga kritikan konstruktif dari dewan tersebut,” jelasnya.

Setelah penyampaian Japem, DPRD Badung akan melanjutkan tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum dilakukan penetapan dan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah.

Terkait Raperda pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Anom Gumanti menjelaskan bahwa pencabutan tersebut berkaitan dengan penyesuaian regulasi daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurutnya, harmonisasi regulasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun konflik norma antara peraturan daerah dengan ketentuan perundang-undangan di tingkat nasional.

“Nah, sudah negara yang mengatur. Jadi, supaya tidak ada konflik atau tumpang tindih antara peraturan itu, maka otomatis peraturan yang berada di bawahnya akan dicabut,” tegasnya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri anggota DPRD Badung.

Dari pihak eksekutif hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Sekretaris Daerah Badung Ida Bagus Surya Suamba, perwakilan Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, unsur KPU dan Bawaslu, para camat, serta perbekel dan lurah se-Kabupaten Badung.

Melalui pembahasan empat Raperda tersebut, DPRD Badung berharap kebijakan pemerintah daerah tidak hanya memenuhi aspek regulasi dan penganggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Terutama persoalan mendasar seperti ketersediaan air bersih yang menjadi salah satu penopang utama keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan investasi, dan aktivitas pariwisata di kawasan Badung Selatan.