Gubernur Koster Tawarkan Model Pertanian Organik Bali di Forum Kebijakan Global, Angkat Subak dan Sad Kerthi sebagai Solusi Krisis Iklim

LONDON | Gubernur Bali, Wayan Koster, kembali membawa pengalaman dan kebijakan pembangunan Bali ke panggung internasional. Dalam rangkaian agenda London Climate Action Week 2026, Gubernur Koster menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Dialog Kebijakan Global untuk Pertanian Berkelanjutan yang digelar pada 24 Juni 2026 oleh United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), World Bank Group, dan Clim-Eat.

Forum yang berlangsung pukul 10.30 hingga 12.15 waktu setempat tersebut mempertemukan para pembuat kebijakan, lembaga internasional, mitra pembangunan, serta para pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk membahas isu-isu strategis mengenai ketahanan iklim, ketahanan pangan, dan transisi pedesaan yang berkeadilan.

Dalam forum tersebut, Gubernur Koster memaparkan strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun sistem pertanian organik yang ramah lingkungan, berkelanjutan, sekaligus berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal. Menurutnya, Bali memiliki fondasi yang sangat kokoh dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan melalui sistem Subak yang telah diwariskan turun-temurun serta filosofi Sad Kerthi yang menekankan keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas.

“Kekuatan utama Bali bukan hanya terletak pada sumber daya alamnya, tetapi juga pada kearifan lokal yang telah terbukti menjaga keseimbangan lingkungan selama berabad-abad. Sistem Subak dan filosofi Sad Kerthi menjadi landasan penting dalam membangun pertanian yang berkelanjutan,” ujar Koster di hadapan peserta forum.

Tak hanya memaparkan konsep, Gubernur Koster juga menjelaskan berbagai kebijakan konkret yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk komitmen terhadap transformasi pertanian hijau. Di antaranya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, yang menjadi dasar pengembangan pertanian ramah lingkungan di Bali.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan lahan produktif melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif, sebagai upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah meningkatnya tekanan pembangunan.

Komitmen terhadap pelestarian sumber daya alam juga diwujudkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut, yang menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas lingkungan sebagai penopang utama sektor pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Koster turut memperkenalkan kebijakan hilirisasi dan pemasaran produk lokal Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018, yang mewajibkan hotel, restoran, jasa katering, hingga pusat perbelanjaan untuk memanfaatkan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Kebijakan ini dinilai mampu memperkuat rantai pasok lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha daerah.

Menurut Koster, pembangunan pertanian berkelanjutan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, melindungi lingkungan, serta menjaga identitas budaya yang menjadi kekuatan daerah.

Keikutsertaan Gubernur Koster dalam forum internasional tersebut semakin mempertegas posisi Bali sebagai daerah yang aktif berkontribusi dalam perumusan solusi global terhadap perubahan iklim. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan kearifan lokal, kebijakan publik, dan prinsip pembangunan berkelanjutan, Bali terus menunjukkan diri sebagai salah satu model pembangunan hijau yang mendapat perhatian dunia.

Partisipasi Bali dalam forum kebijakan global ini sekaligus menjadi momentum memperluas kerja sama internasional di bidang pertanian berkelanjutan, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim, sehingga pengalaman Bali dapat menjadi inspirasi bagi berbagai negara dalam membangun masa depan pertanian yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.