Ajus Linggih Sentil Polemik BBM Langka di Bali: Jangan Kambinghitamkan Golkar, Pertamina Regional Harus Bergerak!

DENPASAR | Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih alias Ajus Linggih, angkat bicara menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Di tengah keresahan masyarakat, ia meminta Pertamina bergerak cepat memperbaiki distribusi sekaligus mengingatkan semua pihak agar tidak terjebak dalam polemik saling menyalahkan.

Ajus Linggih menegaskan, persoalan BBM yang mengganggu aktivitas masyarakat harus segera ditangani melalui langkah konkret. Menurutnya, perdebatan politik, termasuk pihak-pihak yang menyalahkan Partai Golkar maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tidak akan menyelesaikan persoalan apabila distribusi BBM di lapangan belum dibenahi.

Sebagai bentuk keseriusan mendorong penyelesaian masalah, Ajus mengaku telah berkoordinasi dengan Direksi Holding Pertamina sejak pekan sebelumnya agar kondisi pasokan BBM di Bali mendapat perhatian khusus.

Koordinasi tersebut kembali dilakukan pada Selasa (13/10/2026), menyusul antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU dan keresahan masyarakat akibat sulitnya memperoleh BBM.

“Dari hari Kamis, Minggu lalu, saya sudah berkoordinasi dengan Direksi Holding Pertamina agar kondisi Bali bisa dapat perhatian khusus. Dan tadi pagi kembali saya suarakan dengan Direksi Pertamina,” kata Ajus Linggih di Denpasar, Selasa (13/10/2026).

AJUS: JANGAN TERJEBAK SALING MENYALAHKAN

Ketua HIPMI Bali ini menyoroti berkembangnya polemik yang menyeret Partai Golkar dan Bahlil Lahadalia dalam persoalan kelangkaan BBM di Pulau Dewata.

Menurut Ajus, penanganan persoalan harus didasarkan pada kejelasan kewenangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi BBM, bukan sekadar membangun opini dengan menyalahkan pihak tertentu.

“Saya banyak liat banyak yang menyalahkan Golkar dan Ketum Bahlil. Tapi, sepengetahuan saya kelangkaan BBM hanya terjadi di Bali, sehingga ini masih merupakan tanggung jawab regional,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya evaluasi terhadap penanganan distribusi BBM di tingkat daerah. Jika persoalan yang mencuat terkonsentrasi di Bali, menurut Ajus, pelaksanaan distribusi dan langkah antisipasi di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian serius.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan nasional, sedangkan pelaksanaan distribusi melibatkan badan usaha terkait beserta jajaran operasionalnya di daerah.

Karena itu, ia meminta persoalan kelangkaan BBM tidak terus berkembang menjadi polemik politik yang justru mengaburkan kebutuhan mendesak masyarakat, yakni ketersediaan pasokan dan kelancaran pelayanan di SPBU.

PERTAMINA PATRA NIAGA BALI DIMINTA EVALUASI DISTRIBUSI

Ajus Linggih mendesak Pertamina Patra Niaga, khususnya jajaran yang menangani wilayah Bali, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi, perencanaan pasokan, dan langkah antisipasi terhadap lonjakan kebutuhan BBM.

Menurutnya, antrean panjang di SPBU tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, aktivitas usaha, hingga kelancaran kegiatan ekonomi yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia dan dapat diakses tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean.

“Ini bukan saatnya membela atau mengkambinghitamkan siapapun. Solusi harus segera bergulir. Saya apresiasi juga pak Gubernur Bali sudah langsung koordinasi dengan Pertamina dan Patra Niaga Bali untuk percepatan,” tegasnya.

Ajus juga mengapresiasi langkah Gubernur Bali yang telah berkoordinasi dengan Pertamina dan Pertamina Patra Niaga untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut.

Baginya, koordinasi lintas pihak harus segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Langkah penanganan perlu berorientasi pada pemulihan pasokan, pengurangan antrean, dan pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

KERUGIAN MASYARAKAT JUGA HARUS MENJADI PERHATIAN

Lebih jauh, Ajus mengingatkan bahwa dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan masyarakat secara langsung, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih luas.

Antrean kendaraan dapat menghambat waktu kerja, meningkatkan biaya operasional, mengganggu distribusi barang, serta memengaruhi produktivitas pelaku usaha. Jika berlangsung berkepanjangan, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor yang menopang perekonomian Bali.

Karena itu, ia meminta Pertamina tidak hanya berfokus pada penanganan situasi saat ini, tetapi juga memperkuat perencanaan distribusi dan sistem antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan.

Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebutuhan BBM masyarakat, pelaku usaha, dan sektor transportasi tetap terpenuhi secara memadai.

“Karena kerugian masyarakat juga bagian dari kerugian negara, bukan hanya dari APBN,” pungkasnya.

Desakan Ajus Linggih menjadi pengingat bahwa persoalan kelangkaan BBM di Bali membutuhkan penyelesaian yang cepat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Di tengah polemik yang berkembang, masyarakat menunggu langkah nyata dari pihak-pihak terkait. Bagi warga yang harus mengantre panjang demi mendapatkan BBM, yang paling dibutuhkan bukanlah perdebatan tentang siapa yang salah, melainkan kepastian pasokan dan pelayanan SPBU yang kembali normal.

Kini, perhatian tertuju pada langkah Pertamina dan Pertamina Patra Niaga dalam memastikan distribusi BBM di Bali berjalan lebih efektif. Sebab, semakin lama persoalan ini berlangsung, semakin besar pula risiko terganggunya aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah.