Stok Katanya Aman, Rakyat Malah Mengantre! Alit Kelakan Sentil Keras Pertamina

DENPASAR | Klaim stok bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite aman justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Antrean kendaraan mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Denpasar, Badung, hingga Tabanan, membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar.

Kondisi tersebut memantik reaksi keras Anggota Komisi VI DPR RI, I Gusti Ngurah Alit Kelakan. Politikus PDI Perjuangan itu mendatangi Kantor Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Bali di Denpasar, Selasa (13/10/2026), untuk meminta penjelasan sekaligus mendesak langkah konkret mengatasi persoalan distribusi Pertalite yang meresahkan masyarakat.

Kedatangan Alit Kelakan bukan sekadar mempertanyakan angka ketersediaan stok. Ia menyoroti persoalan mendasar yang harus dijawab Pertamina: jika pasokan BBM diklaim aman, mengapa masyarakat justru kesulitan mendapatkan Pertalite?

Bagi Alit Kelakan, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyampaikan laporan administratif mengenai ketersediaan stok. Kondisi riil di SPBU harus menjadi ukuran utama untuk menilai apakah distribusi BBM benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Ini kan situasi agak normal sebenarnya, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada hari raya, tidak ada tahun baru, tapi ini parah banget gitu,” kata Alit Kelakan di hadapan awak media.

Pernyataan tersebut menjadi kritik tajam terhadap situasi distribusi BBM di Bali. Sebab, ketika tidak ada momentum hari raya ataupun kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu penyaluran, antrean panjang justru terjadi di sejumlah SPBU.

STOK DIKLAIM AMAN, FAKTA LAPANGAN BERMASALAH

Alit Kelakan secara tegas mempertanyakan kesenjangan antara laporan ketersediaan BBM dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, klaim stok aman tidak boleh berhenti sebatas angka di atas kertas. Pertamina harus mampu memastikan BBM tersedia di SPBU, tersalurkan tepat waktu, dan dapat diakses masyarakat tanpa antrean yang tidak wajar.

“Tapi fakta lapangannya, kan di permukaan ‘aman, aman, aman’, tapi fakta lapangannya tidak aman. Nah itulah maka saya datang ke sini untuk jelas, kita enggak bisa bicara angka, ‘stok aman’, tetapi fakta lapangannya bermasalah. Maka saya tadi datang ke sini untuk ngecek secara teknis dan pemecahan masalah,” tegasnya.

Pernyataan Alit Kelakan menegaskan bahwa persoalan BBM tidak cukup dijawab dengan laporan total persediaan di depot atau terminal distribusi. Ada persoalan yang perlu ditelusuri lebih jauh, mulai dari kesiapan armada, jadwal pengiriman, kecepatan distribusi, hingga ketersediaan Pertalite di masing-masing SPBU.

Jika stok memang mencukupi, Pertamina perlu menjelaskan penyebab antrean panjang tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat kendala dalam penyaluran, perusahaan harus terbuka mengenai persoalan yang terjadi dan langkah penanganan yang dilakukan.

Bagi masyarakat, yang terpenting bukan sekadar pernyataan bahwa stok aman, melainkan kepastian bahwa BBM benar-benar tersedia ketika dibutuhkan.

PERTAMINA DIDESAK GERAK CEPAT, 101 ARMADA DISIAPKAN

Untuk mengatasi antrean yang mengular, Alit Kelakan mendesak Pertamina mengoptimalkan armada distribusi dan mempercepat penyaluran BBM ke wilayah terdampak.

Dalam langkah penanganan yang disampaikan, tambahan penyaluran Pertalite mulai diarahkan ke sejumlah wilayah di Bali pada Selasa (13/10/2026), dengan dukungan pasokan dari dua titik distribusi.

Dari Depot Sanggaran, pasokan yang disiapkan mencapai 1.200 kiloliter dengan dukungan 27 armada mobil tangki.

Sementara itu, Integrated Terminal (IT) Manggis menyiapkan pasokan sebesar 10.300 kiloliter dengan pengerahan 74 armada distribusi.

Dengan demikian, total pasokan yang disebut disiapkan dari kedua titik tersebut mencapai 11.500 kiloliter, didukung 101 armada mobil tangki.

Distribusi diprioritaskan untuk SPBU di Denpasar, Badung, dan Tabanan yang mengalami antrean panjang.

Langkah penambahan pasokan dan pengerahan armada tersebut diharapkan mampu mempercepat penyaluran BBM sekaligus mengurai antrean kendaraan yang telah mengganggu aktivitas masyarakat.

Namun, besarnya angka pasokan dan jumlah armada yang dikerahkan tetap harus dibuktikan melalui realisasi distribusi di lapangan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa tambahan pasokan benar-benar tiba di SPBU yang mengalami kekurangan, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan penanganan.

ANTREAN DITARGETKAN NORMAL 1–2 HARI, PUBLIK MENUNGGU BUKTI

Antrean panjang di sejumlah SPBU diproyeksikan mulai membaik hingga kembali normal dalam satu sampai dua hari ke depan. Meski demikian, realisasi pemulihan bergantung pada kelancaran distribusi dan ketersediaan BBM di masing-masing SPBU.

Target pemulihan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pertamina. Sebab, setiap jam yang dihabiskan masyarakat dalam antrean berarti waktu dan produktivitas yang terbuang.

Pengendara yang hendak bekerja, pelaku usaha yang membutuhkan kendaraan untuk menjalankan aktivitas ekonomi, hingga masyarakat yang bergantung pada transportasi sehari-hari turut merasakan dampak ketika distribusi BBM tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Karena itu, penanganan persoalan ini tidak cukup hanya dengan mengerahkan armada tambahan. Pertamina juga perlu memastikan distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual setiap SPBU, memperbaiki koordinasi penyaluran, serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan.

Evaluasi menyeluruh diperlukan agar kejadian serupa tidak terus berulang dan masyarakat tidak kembali dihadapkan pada antrean panjang di tengah klaim bahwa persediaan BBM masih mencukupi.

Sorotan Alit Kelakan sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan energi menyangkut kepentingan publik yang luas. Ketersediaan stok harus sejalan dengan kelancaran distribusi, sedangkan klaim aman harus dapat dibuktikan melalui kondisi nyata di lapangan.

PADA AKHIRNYA, BUKAN ANGKA YANG MENGANTRE, MELAINKAN RAKYAT

Persoalan antrean Pertalite di Bali kini menempatkan Pertamina pada tuntutan yang jelas: membuktikan bahwa stok yang diklaim aman benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat.

Pengerahan 101 armada mobil tangki dan penyiapan pasokan dari Depot Sanggaran serta IT Manggis menjadi langkah yang perlu dikawal hingga dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

Publik juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai penyebab gangguan distribusi, langkah korektif yang dilakukan, dan kepastian waktu pemulihan pelayanan di SPBU terdampak.

Sebab, ukuran keberhasilan penanganan bukan terletak pada besarnya angka stok atau banyaknya armada yang dikerahkan. Ukurannya sederhana: Pertalite tersedia, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat tidak lagi harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

Stok boleh diklaim aman, tetapi ketika antrean masih mengular, Pertamina harus menjawab persoalan yang sesungguhnya.