Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Mentan dan Menhut Melakukan Penanaman Program Agrofostry, Indramayu Siapkan 4.400 Hektar Dukung Ketahanan Pangan Nasional.

Mentan dan Menhut Melakukan Penanaman Program Agrofostry, Indramayu Siapkan 4.400 Hektar Dukung Ketahanan Pangan Nasional.

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 6 Feb 2025
  • visibility 9.499
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INDRAMAYU JarrakPos.Com- – Kementerian Kehutanan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian serta Perum Perhutani melaksanakan Penanaman Serentak Agroforestry Pangan dengan mengintegrasikan tanaman Padi Lahan Kering dengan Tanaman Serbaguna (Multi-Purpose Tree Species/MPTS) dengan pola agroforestry, di Areal Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Selasa (4/2/2024).

Kegiatan penanaman ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan pendekatan pola agroforestry, yaitu dengan mengintegrasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan untuk mencapai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial.

Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pengembangan dengan pola agroforestry juga dapat menjadi solusi adaptif dan mitigatif yang efektif untuk mendukung ketahanan pangan.

“Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan pangan, tetapi juga tentang pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Dengan integrasi antara pertanian dan kehutanan, kita dapat memaksimalkan produktivitas lahan, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan melindungi ekosistem,” kata Raja Juli.

Raja Juli Antoni menambahkan, berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, Kementerian Kehutanan melalui program kehutanan sosial bersama dengan Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan agroforestry untuk tanaman pangan seluas ± 1,9 juta hektare. Dari luasan tersebut, terdapat areal yang sesuai untuk komoditas padi lahan kering seluas ± 389.406 hektare. Sehingga, jika ditambahkan potensi pada areal Perhutani, maka terdapat potensi areal untuk pengembangan padi lahan kering seluas ± 419.462,37 hektare.

Sementara Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mengatakan, kegiatan penanaman agroforestry pangan serentak ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ketahanan pangan yang kokoh dan mandiri, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjadikan hutan melalui pengembangan agroforestry sebagai cadangan pangan agroforestry.

“Dengan demikian, hutan tidak hanya memberikan manfaat ekologi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berimbang demi pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Amran.

Sementara Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina mengatakan, sekitar 4.400 hektare kawasan hutan yang masuk di Kabupaten Indramayu siap mendukung program tersebut. Luasan lahan yang bisa dijadikan agroforestry tersebar di beberapa kecamatan yang memiliki wilayah hutan seperti Gantar, Kroya, dan Terisi.

“Alhamdulillah ini bisa meningkatkan jumlah produksi padi di Indramayu karena memanfaatkan lahan hutan. Kita optimis swasembada pangan yang menjadi program Presiden RI bisa terwujud,” tegas Nina Agustina.

Secara keseluruhan penanaman serentak berlangsung di 26 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian juga menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian Tentang Sinergitas Program Pembangunan Bidang Kehutanan Dengan Bidang Pertanian Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan. *****(GUS Wahyu Ratusan)******

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • LSM Bina Masyarakat Pengambengan Bantah Laporkan PT Klin ke Kementerian LH, Warga Sebut Tanda Tangan Mereka Dipalsukan

    LSM Bina Masyarakat Pengambengan Bantah Laporkan PT Klin ke Kementerian LH, Warga Sebut Tanda Tangan Mereka Dipalsukan

    • calendar_month Minggu, 23 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 3
    • 0Komentar

    JEMBRANA, Matakompas.com – Polemik terkait laporan penolakan terhadap PT KLIN di Desa Pengambengan Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali, memasuki babak baru. Dalam pertemuan klarifikasi di Sekretariat PT KLIN yang ada di Desa Pengambengan, Sabtu (22/11), pengurus LSM Bina Masyarakat Pengambengan (BMP) menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah mengajukan laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana ramai diberitakan. […]

  • Mobil ODOL Jadi Masalah, Cerminan Buruknya Sistem Logistik Nasional

    Mobil ODOL Jadi Masalah, Cerminan Buruknya Sistem Logistik Nasional

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Permasalahan menahun terkait Truk Over Dimension Over Loading (ODOL) menjadi isu kompleks di Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hal tersebut karena melibatkan dimensi keselamatan jalan, kerusakan infrastruktur, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Pemerintah, melalui kebijakan “Zero ODOL” yang direncanakan berlaku penuh pada 2026, menyoroti truk ODOL sebagai penyebab kerugian negara […]

  • Rapat Paripurna DPRD Bali Sempat Memanas, Ketua Pansus TRAP Tegaskan Rekomendasi Wajib Dibacakan Sebelum Diserahkan ke Pemprov

    Rapat Paripurna DPRD Bali Sempat Memanas, Ketua Pansus TRAP Tegaskan Rekomendasi Wajib Dibacakan Sebelum Diserahkan ke Pemprov

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 15
    • 0Komentar

    DENPASAR – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali yang membahas penyerahan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) terkait PT Bali Turtle Island Development (BTID), Jumat (19/6/2026), sempat berlangsung dalam suasana tegang. Perdebatan muncul ketika mekanisme penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bali menjadi perhatian sejumlah anggota dewan. Ketegangan bermula saat rekomendasi Pansus TRAP […]

  • Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Mekar Sari Cek Kolam Bioflok Ikan Nila

    Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Mekar Sari Cek Kolam Bioflok Ikan Nila

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Riau
    • visibility 5
    • 0Komentar

    DUMAI, MATAKOMPAS. COM– Personil Bhabinkamtibmas Kelurahan Mekar Sari Polsek Dumai Barat, Aipda SG. Manalu, bersama pengelola kolam, Harisman Zai, melaksanakan kegiatan pengecekan Pekarangan Pangan Bergizi pada Minggu (7/6/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Kegiatan yang berlokasi di Jalan Arjuna RT 02, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai ini difokuskan pada pemantauan peternakan ikan nila […]

  • Agus Andrianto Lantik Dirjen Imigrasi Baru, Tekankan Jabatan Harus Bermakna bagi Rakyat

    Agus Andrianto Lantik Dirjen Imigrasi Baru, Tekankan Jabatan Harus Bermakna bagi Rakyat

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 5
    • 0Komentar

    JAKARTA, Matakompas.com — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, resmi melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Rabu (1/4) di Jakarta. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam penguatan arah kebijakan dan pelayanan publik di sektor keimigrasian. Dua pejabat yang dilantik adalah Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, serta […]

  • Kades Fafoe Bantah Isu Penyalahgunaan Dana Desa: “Semua Pekerjaan Sesuai Prosedur dan Transparan”

    Kades Fafoe Bantah Isu Penyalahgunaan Dana Desa: “Semua Pekerjaan Sesuai Prosedur dan Transparan”

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Matakompas
    • visibility 2
    • 0Komentar

    NTT, Matakompas.com- Kepala Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Rofinus Klau, menepis tegas tudingan yang menyebut dirinya menyalahgunakan Dana Desa tahun anggaran 2024/2025. Tudingan itu sebelumnya muncul di salah satu media daring dan menyebut adanya dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di Desa Fafoe. Rofinus dengan nada tenang namun tegas menyatakan […]

expand_less