Desakan Copot Dirut Pertamina Semakin Keras Soal Krisis BBM hingga Antrean Masih Mengular Lumpuhkan Pariwisata Bali

DENPASAR, Matacompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster angkat bicara mengenai desakan publik soal Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri dicopot dari jabatannya, menyusul kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih melanda Bali.

Gubernur Koster menegaskan, pencopotan pimpinan Pertamina bukan merupakan kewenangannya. Ia memilih agar penanganan persoalan BBM difokuskan pada pemulihan pasokan dan kelancaran distribusi kepada masyarakat.

“Waduh, kalau itu jangan tanya saya. Jangan tanya saya, itu bukan kewenangan saya,” kata Gubernur Bali Wayan Koster, saat ditanya mengenai desakan pencopotan Simon Aloysius Mantiri, di Intercontinental Hotel Jimbaran, Kabupaten Badung, Jumat (16/10/2026).

Ditengah kelangkaan BBM yang belum sepenuhnya teratasi, Koster mengakui kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk sektor pariwisata. Meski demikian, Gubernur Koster menyebut potensi kerugian akibat persoalan tersebut belum dihitung.

“Belum dihitung. Tentu saja ada dampak, karena mengurangi aktivitas. Jadi, mari kita fokus mengatasi agar distribusi dan layanan BBM ini lancar dulu, itu yang kita fokuskan,” kata Gubernur Koster.

Hingga Jumat (16/10/2026) malam, antrean kendaraan masih terpantau di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bali. Masyarakat masih menantikan kepastian pasokan serta penjelasan transparan mengenai penyebab dan langkah penanganan kelangkaan BBM.

Desakan Pencopotan Dirut Pertamina Menguat

Desakan agar Simon Aloysius Mantiri dicopot dari jabatannya terus bermunculan seiring dampak kelangkaan BBM yang dirasakan masyarakat.

Sejumlah tokoh publik dan anggota DPRD Bali menilai perlu ada pertanggungjawaban atas persoalan pasokan dan distribusi bahan bakar di Pulau Dewata.

Tokoh publik Bali, Gede Ngurah Wididana atau yang dikenal sebagai Pak Oles, secara terbuka mengkritik penanganan kelangkaan BBM. Ia meminta pejabat yang bertanggung jawab menjalankan tugasnya untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

“Tolonglah yang merasa dirinya pejabat, yang sudah digaji untuk mengatur jalannya negara dan kehidupan masyarakat banyak mereka sudah bekerja mati-matian dan membayar pajak untuk gaji Anda. Ternyata Anda masih pura-pura bingung, padahal itu tanggung jawab Anda. Sementara rakyat menangis mengais rejeki untuk menggaji Anda,” tegas Dr. Ir. Gede Ngurah Wididana, M.Agr, yang dikenal sebagai Pak Oles.

Kritik senada disampaikan Ketua Yayasan Keris Bali sekaligus Ketua DPW Partai Perindo Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya alias Jro Bima. Iamendesak pimpinan Pertamina bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi.

“Copot Dirut Utama Pertamina Patra Niaga Simon Aloysius Mantiri. Pertamina jangan lari dari tanggung jawab,” tegas Jro Bima.

Dari kalangan legislatif, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai, anggota DPRD Bali dari Daerah Pemilihan Badung I Wayan Bawa, S.H., dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Dr. Somvir turut melontarkan kritik keras atas penanganan kelangkaan BBM.

Wayan Bawa bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak mampu menangani persoalan tersebut.

“Ini Presiden Prabowo, pecat saja Menteri ESDM dan Direktur Pertamina Bali jika memang tidak mampu mengatasi persoalan ini. Bali begitu terkenal di dunia, menjadi barometer Indonesia, tetapi sampai terjadi hal seperti ini. Ini sudah tidak benar,” tegas Wayan Bawa.

BBM Langka Ancam Aktivitas Pariwisata Bali

Persoalan BBM di Bali juga memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri pariwisata. Gangguan pasokan dinilai berpotensi menghambat layanan transportasi wisata, penjemputan tamu, hingga perjalanan menuju berbagai destinasi.

Tokoh pariwisata Bali, Jhon K Purna meminta pemerintah dan pihak yang memiliki kewenangan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurutnya, gangguan yang terjadi di Bali dapat berdampak terhadap citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

“Siapapun mereka yang punya kebijakan masalah ini, bantu deh, tolong Bali. Karena Bali ini, begitu ada isu di Bali, wilayahnya bukan nasional saja, ini kan ke internasional,” kata Jhon Purna, saat ditemui dalam Musyawarah Daerah (Musda) XV ASITA Bali, Jumat (16/10/2026).

Jhon Purna menjelaskan, wisatawan yang telah merencanakan perjalanan sejak beberapa bulan sebelumnya berisiko mengalami gangguan apabila sopir atau agen perjalanan tidak memperoleh BBM untuk menjalankan layanan penjemputan dan tur.

“Begitu sampai di Bali, sopirnya atau agennya sudah membatalkan. Alasannya apa? Kita tidak punya BBM. Kan malu,” kata Jhon Purna.

Jhon Purna juga menyoroti dugaan penurunan kunjungan wisatawan ke destinasi Jatiluwih, Kabupaten Tabanan.

Dalam keterangannya, Jhon Purna menyebut penurunan kunjungan mencapai 30 persen, kemudian meningkat menjadi 50 persen pada hari berikutnya.

Namun, angka tersebut masih berdasarkan keterangan narasumber dan belum disertai data pembanding independen.

Menurut Jhon Purna, dampak kelangkaan BBM berpotensi meluas ke berbagai lini usaha pariwisata, mulai dari transportasi wisata, restoran, spa, hingga objek wisata, khususnya destinasi yang berada jauh dari pusat keramaian.

Ditengah antrean kendaraan yang masih terjadi dan kekhawatiran pelaku usaha terhadap dampak ekonomi, pemulihan pasokan BBM menjadi perhatian utama masyarakat Bali.

Pemerintah dan Pertamina kini dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan distribusi berjalan lancar, pelayanan SPBU kembali normal, serta memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan kelangkaan BBM di Bali.

Pewarta : Putu Ivan
Editor     : Agus Jaya