BBM Langka di Bali, GMNI Denpasar Desak Pemerintah Buka Data dan Benahi Tata Kelola Energi

DENPASAR, Matacompas.com – Kelangkaan dan keterbatasan akses BBM di sejumlah wilayah Bali pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa persoalan energi tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah teknis distribusi. Antrean panjang di sejumlah SPBU telah berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Ketua DPC GMNI Denpasar, Wayan Hendra, menilai pemerintah tidak cukup hanya menyatakan stok BBM aman ketika masyarakat masih harus mengantre dan berpindah-pindah SPBU untuk mendapatkan BBM.

“Rakyat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa stok BBM aman. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses. Kalau masyarakat masih harus mengantre berjam-jam, pemerintah harus menjelaskan di mana letak persoalannya,” ujar Wayan Hendra.

Menurut GMNI Denpasar, persoalan ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi ketahanan dan tata kelola distribusi energi Bali. Sebagai daerah kepulauan yang sangat bergantung pada mobilitas dan transportasi, Bali membutuhkan sistem pasokan yang tidak hanya memiliki stok, tetapi juga mampu menghadapi gangguan distribusi.

Atas kondisi tersebut, DPC GMNI Denpasar menyampaikan tiga tuntutan:

1. Mendesak Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Provinsi Bali membuka data ketersediaan dan distribusi BBM secara transparan, termasuk kondisi stok dan realisasi penyaluran per wilayah.

2. Mendesak BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, serta Polda Bali melakukan pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM. Apabila ditemukan praktik penimbunan, penyalahgunaan, atau distribusi BBM yang melanggar ketentuan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Mendesak Kementerian ESDM, BPH Migas, Pemprov Bali, dan Pertamina membangun sistem ketahanan pasokan BBM Bali, termasuk cadangan berbasis risiko, jalur distribusi alternatif, dan prosedur penanganan keadaan darurat.

“Kami tidak ingin persoalan ini selesai hanya karena antrean berkurang. Krisis ini harus menghasilkan perbaikan sistem. Negara harus hadir sebelum rakyat dipaksa berteriak melalui antrean panjang. Dan apabila ditemukan pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini dengan menimbun atau menyalahgunakan BBM, jangan biarkan mereka mengambil keuntungan di tengah kesulitan rakyat. Tindak dan berikan sanksi tegas sesuai hukum,” tegas Wayan Hendra.

BBM bukan sekadar komoditas. BBM adalah bagian penting dari mobilitas rakyat dan aktivitas ekonomi. Karena itu, pemerintah harus memastikan bukan hanya BBM tersedia hari ini, tetapi juga menjamin ketahanan pasokan Bali untuk hari-hari berikutnya. (Red).

DPC GMNI Denpasar

Pejuang Pemikir – Pemikir