Golkar Bali Minta Pemerataan Pembangunan, Gung Cok Pimpin Sikap dan Gunawan Bacakan Pandangan Fraksi

DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali, A.A. Bagus Tri Candra Arka, S.E., yang akrab disapa Gung Cok, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan efektivitas belanja daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.

Melalui pandangan umum Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (26/10/2026), Golkar memberikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan APBD yang diajukan Pemerintah Provinsi Bali.

Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Drs. I Wayan Gunawan, M.AP., dengan menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah, dominasi belanja operasional birokrasi, ketergantungan pendapatan terhadap pariwisata, hingga kebutuhan memperkuat infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif yang sekadar menyeimbangkan angka pendapatan dan belanja. Anggaran daerah harus menjadi instrumen nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pemerataan pendapatan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi Bali.

Belanja Modal Hanya 5,5 Persen, Golkar Usulkan Efisiensi Birokrasi

Salah satu sorotan utama Fraksi Golkar adalah struktur belanja dalam RAPBD Bali 2027 yang dinilai perlu lebih berpihak pada pembangunan riil masyarakat.

Berdasarkan angka yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5,7 triliun lebih, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4,5 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,1 triliun lebih, dengan defisit anggaran sekitar Rp475 miliar.

Golkar menyoroti belanja operasi yang mencapai Rp4,8 triliun lebih, sementara belanja modal hanya sekitar Rp337 miliar atau 5,5 persen dari total belanja daerah.

Menurut fraksi, struktur anggaran tersebut perlu dicermati agar belanja rutin birokrasi tidak mengurangi ruang fiskal yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja.

Karena itu, Fraksi Golkar mengusulkan penyisiran dan pengurangan minimal 10–15 persen pada belanja operasi yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dasar.

Hasil penghematan tersebut diharapkan dialihkan untuk meningkatkan belanja modal hingga sekurang-kurangnya 12 persen dari total belanja daerah.

Dana tersebut diarahkan untuk mendukung subsidi pupuk dan pertanian terintegrasi, penguatan modal UMKM lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur di Bali Utara dan Bali Barat.

Bagi Golkar, kebijakan anggaran harus mampu memberikan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat dan memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Gung Cok Soroti Ketimpangan Bali Selatan dan Wilayah Lainnya

Persoalan ketimpangan ekonomi antarwilayah menjadi perhatian penting dalam pandangan umum Fraksi Golkar.

Fraksi menilai pertumbuhan ekonomi Bali masih terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan, terutama Badung, Denpasar, dan Gianyar. Sementara itu, sejumlah wilayah seperti Jembrana, Buleleng, Karangasem, dan Bangli masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kemampuan fiskal daerah.

Dalam pandangan yang dibacakan I Wayan Gunawan, Golkar merujuk data pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 sebesar 5,82 persen. Pada periode tersebut, Kabupaten Badung tumbuh 6,26 persen dan Kota Denpasar 6,11 persen, sedangkan Kabupaten Jembrana tumbuh 5,26 persen dan Kabupaten Karangasem 5,25 persen.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Golkar untuk mendorong pemerataan pembangunan yang lebih terarah.

Fraksi menilai konsentrasi aktivitas pariwisata di Bali Selatan berdampak pada meningkatnya tekanan kemacetan, alih fungsi lahan, dan migrasi penduduk dari wilayah pedesaan menuju pusat-pusat ekonomi.

Sebaliknya, daerah di luar Bali Selatan membutuhkan investasi, konektivitas transportasi, dan pengembangan sektor ekonomi baru agar mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Golkar mendorong penguatan kebijakan pemerataan fiskal, percepatan konektivitas infrastruktur antarkawasan, serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Golkar juga mengusulkan kebijakan insentif bagi investor yang bersedia mengembangkan industri hijau dan pariwisata kesehatan berkelanjutan di Bali Utara, Barat, dan Timur.

Fraksi turut mendorong pengkajian pembatasan sementara pembangunan hotel baru di kawasan Bali Selatan sebagai bagian dari upaya menjaga daya dukung lingkungan dan mendorong persebaran investasi yang lebih seimbang.

Target PAD Rp4,5 Triliun Perlu Mitigasi Risiko Pariwisata

Fraksi Golkar mengapresiasi optimisme Pemerintah Provinsi Bali dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,60–6,40 persen, tingkat kemiskinan 2,75–3,40 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,75–2,25 persen.

Namun, target tersebut harus didukung perencanaan fiskal yang realistis dan diselaraskan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Golkar menilai ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata masih menjadi tantangan besar. Dalam pandangan umum yang disampaikan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum disebut menyumbang sekitar 20,95 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali.

Kondisi tersebut membuat target PAD yang tinggi perlu disertai langkah antisipasi apabila terjadi perlambatan pariwisata global atau perubahan kondisi ekonomi.

Karena itu, Golkar mendorong perluasan sumber pendapatan nonpajak melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan dividen badan usaha milik daerah, serta penguatan sistem digital Pungutan Wisatawan Asing (PWA).

Fraksi juga meminta integrasi sistem pemungutan PWA dengan maskapai penerbangan serta sistem keimigrasian di bandara dan pelabuhan untuk meningkatkan kepatuhan dan menutup potensi kebocoran penerimaan.

Dengan strategi tersebut, peningkatan pendapatan daerah diharapkan tidak bergantung pada satu sektor dan tidak menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah.

Golkar Ingatkan Kemiskinan dan Pengangguran Tak Cukup Dilihat dari Angka

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar juga menyoroti indikator kemiskinan dan pengangguran yang perlu dibaca secara lebih mendalam.

Meskipun persentase kemiskinan Bali disebut berada pada angka 3,44 persen dan termasuk yang terendah secara nasional, Golkar mengingatkan pentingnya memperhatikan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Fraksi menilai pembangunan tidak cukup hanya mengejar penurunan persentase kemiskinan. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat miskin memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik, pendapatan yang meningkat, dan akses pelayanan dasar yang memadai.

Oleh karena itu, Golkar mendorong penguatan program padat karya, bantuan modal UMKM, dukungan pertanian, serta pengembangan lapangan kerja di wilayah yang selama ini belum menikmati pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menekan kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Pendidikan, Kesehatan, dan Desa Adat Harus Lebih Produktif

Fraksi Golkar turut mencermati alokasi anggaran pada sejumlah program prioritas pemerintah daerah.

Pada sektor pendidikan, anggaran fungsi pendidikan disebut mencapai Rp1,2 triliun lebih, termasuk untuk BOS Daerah dan beasiswa bagi siswa miskin.

Golkar mengapresiasi dukungan terhadap akses pendidikan, tetapi menilai perlu ada perhatian lebih terhadap peningkatan kompetensi guru dan digitalisasi sekolah, terutama di wilayah Bali Utara dan daerah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas.

Fraksi juga mendorong pemanfaatan anggaran pendidikan untuk penambahan ruang kelas baru dan pembangunan sekolah di wilayah yang belum terlayani secara memadai.

Di sektor kesehatan, alokasi sekitar Rp620 miliar untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan fasilitas medis dinilai penting dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.

Namun, Golkar mengingatkan perlunya memperkuat program promotif dan preventif agar anggaran kesehatan tidak hanya terserap untuk pembiayaan pengobatan, tetapi juga mendorong pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Sementara itu, alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi desa adat dengan total sekitar Rp448 miliar dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian adat, agama, tradisi, dan budaya Bali.

Golkar mendorong agar pemanfaatan dana tersebut tidak hanya terpusat pada pembangunan fisik dan kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat ekonomi komunal melalui Badan Usaha Milik Desa Adat (BUPDA).

Dengan demikian, desa adat tidak hanya menjadi benteng pelestarian budaya, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Proyek Strategis Harus Memberikan Manfaat Nyata

Golkar juga menyoroti alokasi belanja modal sekitar Rp337 miliar yang antara lain diarahkan untuk mendukung pembangunan strategis, termasuk Kawasan Suci Besakih dan Pusat Kebudayaan Bali.

Fraksi mengakui proyek-proyek tersebut memiliki potensi menjadi penggerak pariwisata budaya dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Bali.

Namun, Golkar mengingatkan agar alokasi anggaran untuk proyek besar tidak mengorbankan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak, pemeliharaan irigasi subak, dan penanganan sampah di kabupaten/kota.

Fraksi meminta pemerintah memastikan bahwa setiap proyek strategis memiliki perencanaan yang jelas, manfaat ekonomi yang terukur, serta skema pembiayaan operasional yang berkelanjutan.

Turyapada Tower di Buleleng dan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, misalnya, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Golkar juga mendorong pemerintah memaparkan skema pembiayaan kreatif secara terbuka agar biaya pemeliharaan infrastruktur monumental tersebut tidak menjadi beban berkepanjangan bagi APBD.

Dukung Penyertaan Modal Rp150 Miliar untuk BPD Bali

Di tengah berbagai catatan terhadap RAPBD 2027, Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap rencana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp150 miliar kepada PT Bank BPD Bali.

Golkar memandang kebijakan tersebut sebagai investasi strategis yang berpotensi memperkuat pendapatan daerah melalui peningkatan kinerja dan dividen bank milik daerah.

Selain memberikan kontribusi terhadap PAD, penguatan permodalan BPD Bali diharapkan memperluas penyaluran kredit usaha dan pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM, petani, serta sektor ekonomi kreatif.

Namun, fraksi juga mengingatkan bahwa penyertaan modal harus disertai pengawasan, transparansi, dan orientasi pada manfaat ekonomi bagi masyarakat.

BPD Bali didorong mempercepat digitalisasi layanan dan memprioritaskan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Golkar berharap investasi tersebut tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian rakyat.

Penanganan BBM, Sampah, Kemacetan, dan Penegakan Aturan Perlu Diperkuat

Dalam pandangan umumnya, Golkar turut mengapresiasi langkah Gubernur Bali dalam mengoordinasikan penanganan persoalan kelangkaan BBM yang sebelumnya memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

Namun, pengalaman tersebut dinilai menunjukkan perlunya sistem koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Golkar mengusulkan pembentukan badan koordinasi penanganan dan ketahanan pasokan BBM tingkat provinsi, atau unit koordinasi khusus dengan fungsi yang jelas.

Unit tersebut diharapkan dapat membantu memantau kebutuhan dan distribusi BBM, mengidentifikasi potensi gangguan pasokan sejak dini, serta mempercepat penyelesaian persoalan lintas instansi tanpa mengambil alih kewenangan Pertamina maupun BPH Migas.

Selain itu, Golkar meminta percepatan penanganan kemacetan Sarbagita melalui integrasi transportasi publik, peningkatan infrastruktur pada titik rawan, dan koordinasi lintas sektor.

Fraksi juga mendorong penguatan anggaran penanganan sampah regional, perlindungan lahan pertanian, penegakan aturan terhadap akomodasi wisata tanpa izin, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.

Dalam bidang keamanan, Golkar mengusulkan optimalisasi pemasangan CCTV di titik rawan wisata dan penguatan sistem keamanan lingkungan berbasis digital.

Sementara itu, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta segera menertibkan dan menghapus aset yang rusak berat serta tidak dapat digunakan lagi, terutama di lingkungan sekolah dan kantor pemerintahan.

Kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga turut mendapat apresiasi, dengan catatan seluruh proses harus transparan, akuntabel, dan menjamin nilai manfaat yang sepadan bagi pemerintah daerah.

Golkar Terima RAPBD 2027 untuk Dibahas Lebih Lanjut

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyatakan dapat menerima Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Sikap tersebut disertai sejumlah catatan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap struktur belanja, memperkuat pendapatan daerah, memperluas pemerataan pembangunan, serta memastikan setiap program prioritas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali, A.A. Bagus Tri Candra Arka, melalui pandangan umum yang dibacakan Drs. I Wayan Gunawan, menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi rakyat sebagai bagian penting dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.

Bagi Golkar, keberhasilan pembangunan Bali tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau megahnya proyek infrastruktur. Keberhasilan tersebut harus tercermin pada semakin meratanya kesempatan kerja, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kuatnya ekonomi lokal, dan terjaganya keberlanjutan lingkungan serta budaya Bali.

Dengan demikian, RAPBD 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Bali memperoleh manfaat yang lebih adil.