Krisis BBM Bali Belum Terurai, Wayan Tagel Winarta Desak Pemerintah Buka-bukaan dan Prioritaskan Daerah Pariwisata

DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mendapat sorotan serius dari anggota DPRD Provinsi Bali daerah pemilihan (Dapil) Gianyar, Drs. I Wayan Tagel Winarta, M.AP.

Ia menyampaikan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap penanganan krisis BBM yang dinilainya telah mengganggu aktivitas masyarakat secara luas, mulai dari pekerja, pelajar, petani, hingga pengemudi ojek daring. Kondisi ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap kenyamanan wisatawan dan citra pariwisata Bali di mata dunia.

Saat dihubungi pada Jumat (16/10/2026), Tagel Winarta menegaskan bahwa pemerintah pusat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pertamina harus segera memberikan penjelasan yang transparan mengenai penyebab sebenarnya dari kelangkaan BBM di Pulau Dewata.

Menurutnya, masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai informasi yang belum sepenuhnya jelas. Mulai dari kabar kapal tanker yang disebut tidak dapat bersandar, kemungkinan pemanfaatan tenaga listrik sebagai alternatif, hingga dugaan pengurangan jatah BBM untuk Bali.

“Harus jelas mana yang benar. Pemerintah perlu meluruskan informasi secara terbuka kepada masyarakat Bali. Jangan sampai muncul berbagai versi penjelasan yang justru menimbulkan kebingungan dan keresahan,” tegasnya.

Pemerintah Diminta Luruskan Informasi

Tagel Winarta yang merupakan politisi asal Gianayar ini menilai, ketidakjelasan informasi mengenai penyebab krisis justru dapat memperburuk situasi. Karena itu, ia meminta pemerintah dan pihak terkait menyampaikan kondisi faktual di lapangan, termasuk mengenai pasokan, distribusi, ketersediaan stok, serta kendala yang menyebabkan antrean panjang di SPBU.

Ia menyoroti informasi mengenai kapal tanker yang disebut mengalami kendala untuk bersandar. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diklarifikasi berdasarkan fakta agar masyarakat tidak terus-menerus menerima informasi yang simpang siur.

Selain itu, dugaan pengurangan alokasi BBM untuk Bali juga perlu mendapat penjelasan resmi. Apabila memang terdapat perubahan kuota atau distribusi, pemerintah harus menerangkan alasan dan kebijakan yang mendasarinya.

“Jangan sampai Bali, yang menjadi salah satu pusat pariwisata Indonesia, justru mengalami persoalan energi seperti ini tanpa penjelasan yang terang. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Antrean Berjam-jam Ganggu Aktivitas Masyarakat

Tagel Winarta yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Gianyar ini menyebut krisis BBM kali ini sebagai kejadian yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan kondisi antrean yang menjadi sorotannya, panjang kendaraan di sejumlah lokasi dilaporkan mencapai satu hingga dua kilometer, dengan waktu tunggu sekitar enam sampai sepuluh jam.

Situasi tersebut bukan hanya menghabiskan waktu masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat berbagai kegiatan produktif.

Pekerja terancam terlambat masuk kerja, pelajar dapat terganggu aktivitas sekolahnya, sementara petani dan pelaku usaha kecil menghadapi kesulitan menjalankan kegiatan sehari-hari. Pengemudi ojek daring juga menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena BBM merupakan kebutuhan utama untuk mencari nafkah.

“Kalau masyarakat harus mengantre sampai enam, delapan, bahkan sepuluh jam, bagaimana mereka bisa bekerja? Bagaimana anak-anak bisa bersekolah dengan baik? Pengemudi ojek daring, petani, pedagang, dan pekerja lainnya juga membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas mereka,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut terus berlanjut selama beberapa hari tanpa penyelesaian yang nyata, dampaknya akan semakin luas. Karena itu, pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan pasokan dan memperlancar distribusi BBM.

Tagel Winarta juga berharap persoalan ini ditangani berdasarkan data dan fakta, termasuk memastikan apakah terdapat kendala teknis, distribusi, atau faktor lain yang memengaruhi ketersediaan BBM. Ia tidak ingin masyarakat terus dibayangi berbagai dugaan tanpa kepastian.

Citra Pariwisata Bali Ikut Dipertaruhkan

Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, Bali dinilai membutuhkan perhatian khusus dalam menjaga kelancaran pasokan energi. Krisis BBM yang berlangsung berlarut-larut dikhawatirkan dapat mengganggu mobilitas wisatawan, operasional transportasi, serta kegiatan usaha yang menopang industri pariwisata.

Antrean kendaraan yang mengular dan kemacetan di sekitar SPBU berpotensi membuat perjalanan wisatawan menjadi tidak nyaman. Padahal, wisatawan datang ke Bali untuk menikmati perjalanan, berlibur, dan mengunjungi berbagai destinasi.

Tagel Winarta menegaskan, persoalan energi di Bali tidak semestinya dipandang hanya sebagai masalah distribusi biasa. Pemerintah harus mempertimbangkan posisi strategis Bali sebagai destinasi wisata internasional yang setiap hari melayani mobilitas masyarakat lokal maupun wisatawan dari berbagai negara.

Menurutnya, gangguan pasokan BBM yang tidak segera ditangani dapat memunculkan kesan buruk terhadap kesiapan pemerintah dalam menjaga kelancaran aktivitas di daerah tujuan wisata.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait memberikan perhatian serius serta memastikan kebutuhan energi di Bali dapat terpenuhi secara memadai.

Polisi Diminta Bantu Atur Antrean dan Distribusi

Selain mendesak penyelesaian persoalan pasokan, Tagel Winarta menyoroti pentingnya pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Menurutnya, antrean kendaraan yang panjang harus dikelola agar tidak menimbulkan kemacetan yang semakin parah.

Ia menilai kehadiran petugas di lapangan perlu diperkuat untuk mengatur arus kendaraan, membantu kelancaran akses masyarakat, serta memastikan kendaraan tangki pengangkut BBM dapat keluar-masuk SPBU tanpa terhambat antrean.

“Selain memastikan BBM tersedia, arus lalu lintas di depan SPBU juga harus diatur. Kendaraan yang mengantre jangan sampai menyebabkan kemacetan, dan kendaraan tangki yang membawa pasokan BBM juga harus dibantu agar distribusinya tidak terlambat,” katanya.

Menurutnya, koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, pengelola SPBU, Pertamina, dan instansi terkait menjadi penting dalam situasi darurat seperti ini.

Pengaturan lalu lintas yang baik diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan sekaligus membantu mempercepat proses distribusi BBM kepada masyarakat.

Pemerintah Harus Segera Bertindak

Tagel Winarta menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan. Pemerintah harus menunjukkan langkah nyata untuk memastikan pasokan BBM kembali normal, mengurai antrean, dan memulihkan aktivitas masyarakat.

Ia meminta seluruh pihak terkait bergerak cepat, berkoordinasi secara terbuka, serta menyampaikan perkembangan penanganan krisis kepada publik secara berkala.

“Jangan sampai Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia justru mengalami persoalan energi yang berlarut-larut. Ini membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah harus menjelaskan apa penyebabnya dan bagaimana langkah penyelesaiannya,” tegasnya.

Baginya, keterbukaan informasi dan percepatan penanganan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian, sementara pemerintah dan pihak terkait berkewajiban memastikan kebutuhan energi tetap tersedia dan aktivitas publik tidak terus terganggu.

Krisis BBM di Bali kini menjadi ujian bagi kecepatan koordinasi dan respons para pemangku kepentingan. Di tengah antrean panjang yang menguras waktu dan tenaga masyarakat, langkah nyata untuk memulihkan pasokan serta menjaga kelancaran distribusi menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar janji penyelesaian.