DPR RI Tegaskan Wapres Cacat Konstitusi, Kebenaran Mencari Jalan Sendiri
- account_circle Admin Jakarta
- calendar_month 9 jam yang lalu
- visibility 6
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai NasDem, H. Arif Rahman, S.H., yang akrab disapa Orok Menes, berdiri di sana dengan pandangan penuh kekaguman
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Matacompas.com Jakarta — Langkah hukum yang ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terkait polemik keabsahan ijazah, menuai respons tegas dari anggota DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman. Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, sehingga segala upaya hukum lanjutan di luar koridor kedua lembaga peradilan tertinggi tersebut tidak akan menyelesaikan akar permasalahan legitimasi jabatan.
Arif Rahman menegaskan, dengan mengabaikan prinsip‑prinsip konstitusional yang telah ditegaskan oleh MK dan MA, posisi Wakil Presiden saat ini sudah tidak lagi memenuhi standar kepatutan moral dan hukum untuk memimpin negara.
“Tidak ada langkah lain selain mundur atau dimundurkan. Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi disebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga marwah konstitusi,” tegas Arif, Rabu (11/11/2026)
Ia juga mengingatkan bahwa kebohongan dan penutupan fakta tidak akan bisa bertahan selamanya. Jika kebenaran sengaja disumbat, masyarakat akan menanggung dampak berantai yang merusak tatanan sosial dan moral bangsa.
“Sekencang‑kencangnya kebohongan berlari, kebenaran pasti akan mengejar juga. Jika kebenaran disumbat, maka masyarakat akan mengalami dampak berantai yang merusak tatanan sosial dan moral. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri,” tambahnya.
Atas dasar kekhawatiran terhadap degradasi marwah bernegara, Fraksi NasDem mendesak DPR RI untuk tidak tinggal diam. Parlemen didorong segera menggunakan hak konstitusionalnya melalui mekanisme pengawasan tertinggi, yaitu mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat.
“DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” pungkas Arif.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan telah mendapatkan restu dan masukan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi proses hukum di PTUN. Gibran menyebut dirinya diminta untuk berjuang dan membuktikan keaslian seluruh dokumen pendidikannya secara transparan.
- Penulis: Admin Jakarta
Saat ini belum ada komentar