Kantor Perbekel Muncan Jadi Bom Waktu? SK Dicabut, Status Tanah dan Pertanggungjawaban Dana Desa Dipertanyakan

KARANGASEM | Pembangunan Kantor Perbekel Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, menyisakan sejumlah persoalan serius yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pemerintah. Polemik ini bukan semata-mata menyangkut lokasi pembangunan kantor pemerintahan, melainkan juga menyentuh kepastian hukum penggunaan tanah, penghormatan terhadap aspirasi Desa Adat, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

Persoalan tersebut semakin menarik perhatian setelah terungkap adanya Keputusan Gubernur Bali Nomor 933/04-E/HK/2022 tertanggal 23 Desember 2022 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Bali Nomor 750/04-E/HK/2021 mengenai penggunaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali untuk dioperasikan oleh Perbekel Desa Muncan.

Keputusan tersebut menjadi dokumen penting untuk menelusuri kembali bagaimana dasar penggunaan tanah pemerintah provinsi yang dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan Kantor Perbekel Muncan.

Dalam dokumen keputusan Gubernur Bali tersebut, tercatat dua bidang tanah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Desa Pekraman Muncan, masing-masing SHM Nomor 3201 dengan luas 930 meter persegi dan SHM Nomor 3205 seluas 805 meter persegi.

Sementara itu, terdapat pula tanah milik Pemerintah Provinsi Bali dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 seluas 1.360 meter persegi.

Hal yang menjadi perhatian, dalam konsiderans keputusan tersebut disebutkan bahwa tanah Pemerintah Provinsi Bali berada di tengah-tengah tanah milik Desa Pekraman Muncan.

Dari keseluruhan luas tanah Hak Pakai tersebut, sekitar 500 meter persegi disebut digunakan untuk bangunan Kantor Perbekel Muncan.

Fakta administratif ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana tindak lanjut pencabutan keputusan penggunaan aset tersebut dan bagaimana kepastian hukum terhadap bangunan kantor yang telah berdiri di atas lahan tersebut?

SK GUBERNUR DICABUT, MENGAPA PERSOALAN BELUM TUNTAS?

Pencabutan Keputusan Gubernur Bali Nomor 750/04-E/HK/2021 melalui keputusan tahun 2022 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan aset daerah tersebut.

Namun, persoalan di lapangan tidak sesederhana urusan administrasi.

Desa Adat Muncan sebelumnya dikabarkan telah menyampaikan keberatan terhadap lokasi pembangunan kantor perbekel. Bahkan, pihak Desa Adat disebut telah menawarkan alternatif lokasi agar pembangunan fasilitas pemerintahan tidak mengganggu kawasan yang memiliki fungsi adat dan keagamaan.

Menurut keterangan pihak Desa Adat, lokasi yang dipersoalkan berkaitan dengan kawasan yang memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan serta upacara yadnya masyarakat setempat.

Sayangnya, aspirasi tersebut dipersoalkan karena pembangunan tetap dilaksanakan di lokasi yang sekarang menjadi sorotan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah desa mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat sebelum menetapkan lokasi pembangunan.

Apalagi, Bali memiliki karakteristik pemerintahan dan kehidupan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Desa Adat.

Karena itu, pembangunan fasilitas pemerintahan semestinya tidak hanya berorientasi pada kebutuhan administratif, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat, tata ruang, status tanah, serta fungsi sosial dan religius kawasan setempat.

Perlu ditegaskan, pencabutan keputusan penggunaan aset tidak otomatis membatalkan Sertifikat Hak Pakai ataupun menghapus hak atas tanah. Status pertanahan harus dipastikan melalui dokumen resmi dan penjelasan instansi pertanahan yang berwenang.

Namun, pemerintah tetap berkewajiban menjelaskan konsekuensi administratif pencabutan keputusan tersebut terhadap penggunaan tanah dan keberadaan bangunan Kantor Perbekel Muncan.

DANA DESA DIGUNAKAN MEMBANGUN KANTOR, SIAPA HARUS BERTANGGUNG JAWAB?

Persoalan berikutnya yang tidak kalah penting adalah penggunaan anggaran untuk pembangunan Kantor Perbekel Muncan.

Apabila benar pembangunan tersebut menggunakan Dana Desa, maka seluruh proses penggunaan anggaran patut ditelusuri dan diperiksa secara transparan.

Mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran dalam APBDes, musyawarah desa, penetapan lokasi, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran kepada penyedia, hingga pencatatan bangunan sebagai aset desa.

Sebab, Dana Desa merupakan uang publik yang wajib dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks pemerintahan desa di Bali, kewenangan tersebut dijalankan oleh Perbekel sesuai ketentuan yang berlaku.

Artinya, setiap keputusan penggunaan anggaran harus memiliki dasar perencanaan dan pertanggungjawaban yang jelas.

Apabila lokasi pembangunan sejak awal masih memiliki persoalan status penggunaan tanah atau terdapat keberatan dari pihak Desa Adat, maka proses pengambilan keputusan tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan.

Jangan sampai anggaran yang bersumber dari uang rakyat justru berujung pada persoalan hukum dan kerugian keuangan desa akibat keputusan pembangunan yang tidak mempertimbangkan kepastian hukum penggunaan tanah.

Sejumlah pertanyaan publik pun layak dijawab secara terbuka:

1. Berapa total anggaran Dana Desa yang telah digunakan untuk pembangunan Kantor Perbekel Muncan?

2. Apakah pembangunan tersebut telah melalui musyawarah desa dan tercantum dalam APBDes?

3. Siapa yang mengusulkan dan menyetujui lokasi pembangunan?

4. Apakah saat pembangunan dilaksanakan, dasar hukum penggunaan tanah masih berlaku?

5. Apakah keberatan dan usulan lokasi alternatif dari Desa Adat telah dibahas secara resmi?

6. Bagaimana pertanggungjawaban bangunan apabila penggunaan tanah tersebut tidak dapat dilanjutkan?

7. Siapa yang bertanggung jawab apabila hasil pemeriksaan menemukan kerugian keuangan desa atau negara?

Pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Namun, merupakan bagian dari kepentingan publik untuk memastikan setiap rupiah anggaran desa digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

INSPEKTORAT KARANGASEM JANGAN TUTUP MATA, AUDIT KHUSUS PERLU DILAKUKAN

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, Inspektorat Kabupaten Karangasem patut didorong melakukan pemeriksaan khusus terhadap pembangunan Kantor Perbekel Muncan.

Pemeriksaan perlu diarahkan pada aspek administrasi, kepatuhan penganggaran, legalitas penggunaan tanah, pelaksanaan pekerjaan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Jika ditemukan persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, Inspektorat Provinsi Bali bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali juga perlu memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut pencabutan keputusan Gubernur tersebut.

Sementara itu, BPKP Perwakilan Bali dapat memberikan pengawasan atau melakukan audit sesuai kewenangannya. BPK RI juga memiliki kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Langkah pemeriksaan ini penting agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan tanpa kepastian penyelesaian.

Pemerintah Kabupaten Karangasem juga perlu memastikan apakah pembangunan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan administrasi dan apakah keberadaan bangunan masih sesuai dengan dasar hukum penggunaan tanah.

JANGAN TERBURU-BURU MENUDING KORUPSI, TETAPI UNSUR PENYIMPANGAN HARUS DITELUSURI

Dari perspektif hukum, persoalan pembangunan Kantor Perbekel Muncan juga perlu dilihat dari kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Apabila hasil pemeriksaan menemukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diuji.

Demikian pula Pasal 3 UU Tipikor, apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang memenuhi seluruh unsur pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Termasuk apabila ditemukan dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban, pembayaran fiktif, penggelembungan harga, atau penyimpangan dalam proses pengadaan pekerjaan.

Namun, harus dipahami bahwa pencabutan SK Gubernur maupun keberatan Desa Adat tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Diperlukan pemeriksaan dan pembuktian mengenai perbuatan, unsur kesalahan, hubungan dengan kewenangan jabatan, serta kerugian keuangan negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya secara profesional dan transparan.

DESA ADAT BUKAN SEKADAR PELENGKAP, ASPIRASINYA HARUS DIHORMATI

Di tengah pembangunan dan modernisasi pemerintahan desa, keberadaan Desa Adat di Bali tidak boleh ditempatkan sekadar sebagai pelengkap administrasi.

Desa Adat memiliki kedudukan penting dalam menjaga tradisi, kebudayaan, kehidupan sosial, serta pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat.

Karena itu, aspirasi Desa Adat Muncan terkait lokasi pembangunan kantor perbekel perlu mendapatkan perhatian serius.

Pergub Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan juga menjadi salah satu kerangka regulasi yang relevan dalam memperhatikan perlindungan kawasan suci dan simbol keagamaan.

Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas pelayanan publik dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya Bali.

Jangan sampai kebutuhan pembangunan kantor pemerintahan justru menimbulkan persoalan baru dengan masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Bali.

GUBERNUR BALI DAN BUPATI KARANGASEM PERLU TURUN TANGAN

Polemik Kantor Perbekel Muncan kini membutuhkan kejelasan dari berbagai pihak.

Gubernur Bali perlu memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 933/04-E/HK/2022, termasuk status penggunaan aset Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi dasar persoalan.

Bupati Karangasem perlu memastikan proses pembangunan dan penggunaan anggaran desa telah sesuai ketentuan.

Inspektorat Kabupaten Karangasem perlu melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran, sedangkan BPKAD Provinsi Bali dan instansi pertanahan perlu menjelaskan kepastian administrasi aset dan status tanah.

Di sisi lain, Perbekel Muncan juga perlu memberikan klarifikasi terbuka mengenai dasar penetapan lokasi, proses pembangunan, sumber anggaran, nilai pekerjaan, serta tindak lanjut setelah keputusan Gubernur Bali diterbitkan.

Desa Adat Muncan pun perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan seluruh keberatan dan dokumen pendukung agar persoalan dapat diselesaikan secara objektif.

Pada akhirnya, polemik ini bukan hanya tentang sebuah bangunan Kantor Perbekel.

Ada persoalan kepastian hukum penggunaan tanah, penghormatan terhadap aspirasi Desa Adat, tanggung jawab penyelenggara pemerintahan, serta transparansi penggunaan uang rakyat yang harus dijawab.

Jabatan adalah amanah, Dana Desa adalah uang rakyat, dan aset pemerintah harus dikelola berdasarkan hukum.

Jangan sampai kantor yang dibangun dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat justru meninggalkan persoalan hukum, administrasi, dan keuangan yang berkepanjangan.

Masyarakat berhak mengetahui kebenaran. Pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan. Dan setiap penggunaan uang rakyat harus siap diperiksa serta dipertanggungjawabkan.

CATATAN REDAKSI: Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen Keputusan Gubernur Bali Nomor 933/04-E/HK/2022 dan keterangan yang dihimpun awak media. Redaksi menegaskan bahwa dugaan penyimpangan anggaran maupun pelanggaran hukum belum merupakan kesimpulan hukum dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan serta proses hukum yang sah. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Perbekel Muncan, Desa Adat Muncan, Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pemerintah Provinsi Bali, BPKAD, Inspektorat, serta seluruh pihak terkait.

Pewarta: De Gading

Editor: Putu Ivan