Breaking News
light_mode
Trending Tags

Kabupaten Indramayu Harus Menjadi Kabupaten Layak Anak 2025, Lucky Hakim: Anak-anak Investasi Masa Depan.

  • account_circle admin
  • calendar_month Jumat, 18 Apr 2025
  • visibility 320
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INDRAMAYU JarrakPis.Com– Pemerintah Kabupaten Indramayu menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid yang dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi KLA tahun 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, tim verifikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), serta unsur terkait lainnya pada Kamis (17/4/2025).

Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu selaku Ketua Gugus Tugas KLA, Aep Surahman, menyampaikan laporan evaluasi KLA yang menunjukkan seluruh kecamatan di Indramayu, sebanyak 31 kecamatan, telah menandatangani komitmen menuju Kecamatan Layak Anak. Program KLA juga telah diterapkan hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Dengan mengusung visi REANG yang di dalamnya terdapat makna aman dan nyaman, Pemerintah Kabupaten Indramayu berupaya menjamin kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan kesejahteraan sosial bagi anak-anak. Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan serta bimbingan dari Provinsi Jawa Barat, Indramayu menyatakan kesiapan terwujudnya Indonesia Emas 2045,” katanya.

Aep menambahkan, Implementasi KLA di Kabupaten Indramayu mengacu pada lima kluster utama, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Sebagai bagian dari upaya pemetaan kebutuhan anak, Indramayu juga telah menyusun Profil Anak Kabupaten Indramayu Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai fondasi dalam mewujudkan KLA. Bupati menyampaikan, kenyamanan dan keamanan anak harus dijamin sejak dini. Seluruh bentuk eksploitasi anak harus dihentikan, termasuk menjadikan anak sebagai pengemis. Menurutnya, tidak mungkin Indramayu menjadi Kabupaten Layak Anak apabila anak-anak tidak terlindungi secara menyeluruh.

Bupati juga menegaskan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak yang terencana dan menyeluruh. Hal ini tidak dapat dijalankan hanya oleh pemerintah daerah saja, melainkan harus melibatkan seluruh unsur masyarakat dan stakeholder yang selama ini telah berkontribusi.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Indramayu, seperti bullying, perkawinan anak, stunting, dan putus sekolah. Isu-isu tersebut memerlukan penanganan serius secara lintas sektor. Pemerintah daerah saat ini juga sedang melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pendukung KLA, termasuk perbaikan rumah singgah bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Tim Verifikator Lapangan Hybrid dari KemenPPA menyampaikan apresiasi terhadap komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Tim menegaskan, proses verifikasi ini bukanlah untuk menjatuhkan pihak mana pun, melainkan sebagai bentuk upaya penguatan dan optimalisasi pelaksanaan program KLA.

Dalam kesempatan ini, Bupati menyampaikan harapannya agar Kabupaten Indramayu dapat mempertahankan kategori Madya dengan perolehan skor di atas 600 poin. Dia juga menegaskan, implementasi KLA harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh anak di Kabupaten Indramayu.

“Kami berkomitmen penuh untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Anak-anak adalah investasi masa depan, dan kami tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar merasakan manfaat dari program ini,” ujarnya menutup sambutan.

Turut hadir dalam kegiatan ini secara daring, antara lain Dr. Siska Gerfianti selaku Kepala Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat dan Tim Verifikator Lapangan Hybrid KLA KemenPPA, Ketua TP PKK Kabupaten Indramayu H. Ida Nuryani, serta Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Indramayu. *****(GUS Wahyu Sekober)******

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Putri Koster Ajak Warga Buleleng Kelola Sampah dari Sumber Lewat Aksi Sosial TP PKK

    Putri Koster Ajak Warga Buleleng Kelola Sampah dari Sumber Lewat Aksi Sosial TP PKK

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 22
    • 0Komentar

    BULELENG, Matakompas.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster mengajak masyarakat Kabupaten Buleleng untuk mulai mengelola sampah dari sumbernya sebagai langkah penting menjaga kebersihan lingkungan dan keberlanjutan Bali. Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali bertajuk “Bergerak dan Berbagi” yang digelar di tiga desa di Kabupaten Buleleng, yakni […]

  • Hatunggal Siregar Dekati Aklamasi Jadi Ketua KONI Sumut 2025-2029

    Hatunggal Siregar Dekati Aklamasi Jadi Ketua KONI Sumut 2025-2029

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.164
    • 0Komentar

    Medan – Langkah Kolonel Purn Hatunggal Siregar untuk menjadi orang nomor satu pada top organisasi olahraga di Sumatera Utara periode 2025-2029 semakin mulus. Ini terlihat puluhan perwakilan cabang olahraga (cabor) naungan KONI Sumut memberikan spirit terhadap ketua umum FOPI Sumut itu menahkodai KONI . Musorprov KONI Sumut berlangsung 15 April mendatang. Tercatat 52 cabor dari […]

  • Aktivis Dukung Penempatan TNI di Kejaksaan, Ini Alasannya

    Aktivis Dukung Penempatan TNI di Kejaksaan, Ini Alasannya

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta — Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penempatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di sejumlah kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di berbagai daerah. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk sinergi lintas lembaga yang strategis dalam rangka memperkuat sistem penegakan hukum nasional. Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, menilai penempatan […]

  • Bicara di Depan Akademisi Perikanan dan Kelautan se Indonesia, Gubernur Koster Promosi Garam Tradisional Bali

    Bicara di Depan Akademisi Perikanan dan Kelautan se Indonesia, Gubernur Koster Promosi Garam Tradisional Bali

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 23
    • 0Komentar

    BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster bicara di depan akademisi dari 67 universitas se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FKPTPKI). Pada forum yang berlangsung di Gedung Widyasabha Kampus Universitas Udayana, Bukit Jimbaran Selasa (19/5), Gubernur Koster mempromosikan salah satu potensi kelautan yang dimiliki daerah Bali yaitu garam tradisional. Lebih […]

  • Kejati DKJ Minta OPD Lapor Jika Ada Oknum Jaksa Main Proyek

    Kejati DKJ Minta OPD Lapor Jika Ada Oknum Jaksa Main Proyek

    • calendar_month Sabtu, 1 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mengingatkan seluruh Kepala Dinas (Kadis) dan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah untuk segera melaporkan jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Institusi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang meminta proyek atau uang. “Sehubungan dengan maraknya pihak-pihak yang mengatasnamakan Institusi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk meminta pekerjaan atau […]

  • Fraksi Golkar DPRD Bali Dorong Penambahan Modal BPD, Gung Cok: Jaga Posisi Pengendali Saham

    Fraksi Golkar DPRD Bali Dorong Penambahan Modal BPD, Gung Cok: Jaga Posisi Pengendali Saham

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 20
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Langkah ini dipandang sangat strategis untuk mengamankan posisi Provinsi Bali sebagai pemegang saham pengendali. Pandangan umum tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD […]

expand_less