Baintelkam Dorong Pengawasan Terpadu Soroti Aktivitas WNA di Canggu, Uluwatu dan Ubud.

DENPASAR, Matakompas.com – Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Bali menjadi perhatian serius Baintelkam Polri.

Pengawasan dinilai perlu diperkuat seiring meningkatnya aktivitas WNA di berbagai kawasan pariwisata Pulau Dewata.

Hal tersebut dibahas dalam agenda Joint Analysis pengawasan orang asing (POA) yang digelar Baintelkam Polri di Hotel Grand Santhi, Denpasar, Bali, Kamis, 20 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut membahas evaluasi aktivitas WNA, termasuk pemukiman eksklusif, kepemilikan usaha, hingga potensi gangguan terhadap ketertiban dan budaya lokal.

Lonjakan wisatawan mancanegara memang memberikan dampak positif terhadap perekonomian Bali.

Namun, kondisi tersebut dinilai harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang lebih presisi dan terintegrasi.
Dalam pembahasan, polisi mengidentifikasi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan aktivitas WNA, diantaranya praktik bisnis menggunakan nama warga lokal atau nominee, kasus pidana seperti penganiayaan, narkotika dan pencurian, serta persoalan investasi properti.

Keberadaan pemukiman WNA yang cenderung tertutup di sejumlah kawasan wisata juga menjadi perhatian. Beberapa wilayah yang disorot antara lain Canggu, Uluwatu dan Ubud.

Kawasan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar perkembangan komunitas WNA tidak berdampak terhadap tradisi lokal, ketertiban, maupun keamanan lingkungan.

Dorong Integrasi Data WNA

Salah satu poin utama dalam pembahasan adalah penguatan sistem pengawasan berbasis data terpadu.

Baintelkam Polri mendorong adanya integrasi data yang menghubungkan pintu masuk WNA dengan tempat mereka tinggal selama berada di Bali.
Data dari bandara dan pelabuhan diharapkan dapat terhubung dengan informasi akomodasi.

Sistem tersebut mencakup hotel, vila hingga indekos. Integrasi data ini dinilai penting untuk memudahkan pemantauan pergerakan dan keberadaan WNA.

Dengan data yang lebih terintegrasi, potensi pelanggaran dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.

Selain integrasi data, Baintelkam Polri juga mendorong penguatan sinergi antara berbagai pihak.

Kolaborasi tersebut melibatkan Polri, Imigrasi, pemerintah daerah, desa adat, pecalang dan masyarakat. Peran lintas sektor dinilai penting karena pengawasan WNA tidak hanya berkaitan dengan aspek keimigrasian, tetapi juga hukum, keamanan dan adat budaya Bali.

Usulkan Pembentukan Task Force

Dalam agenda tersebut juga muncul usulan pembentukan task force atau gugus tugas khusus. Tim ini diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai pelanggaran yang dilakukan WNA di lapangan.

Task force nantinya dapat menjadi wadah koordinasi lintas instansi dalam merespons persoalan WNA secara lebih cepat dan terarah.

Penguatan pengawasan diharapkan tidak menghambat kontribusi WNA terhadap sektor pariwisata Bali. Sebaliknya, langkah tersebut ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kepatuhan terhadap hukum.

Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, keberadaan WNA di Bali diharapkan tetap memberikan manfaat bagi industri pariwisata tanpa mengabaikan penegakan hukum, keharmonisan adat serta norma budaya setempat. (Red).