Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Diawal Tahun, LBH FH “UNIKU” Raih Akreditasi B

Diawal Tahun, LBH FH “UNIKU” Raih Akreditasi B

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 4 Jan 2025
  • visibility 224
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KUNINGAN, JarrakPos.Com – Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Kuningan pada awal tahun 2025 mendapatkan kebahagian dengan kabar baik dari Kementerian Hukum RI yang menyatakan bahwa Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Kuningan naik peringkat Akreditasi yang semula pada tahun 2016 terakreditasi C maka tahun 2025 naik menjadi B.

Kenaikan ini berdasarkan SK Menteri Hukum RI Nomor M.HH.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi tertangal 27 Desember 2024. Ada 7 kampus hukum di jawa barat yang mempunyai LBH terakreditasi Kementrian Hukum dari sekian banyak fakultas hukum di Jawa Barat.

Tentunya kenaikan peringkat akreditasi ada indikatornya, adapun indikator nya adalah jumlah advokat dan paralegal, saat ini ada 12 orang advokat dan 25 orang paralegal yang bergabung dengan PKBH, selain itu adalah jumlah kegiatan baik litigasi maupun non litigasi, jumlah litigasi pada tahun 2024 yang ditangani sebanyak 35 perkara dan non litigasi berupa penyuluhan hukum di 17 desa di Kuningan.

Dekan FH Uniku Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian.,SH.M.H menyampaikan bahwa “Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Kuningan merupakan sarana Tridharma Perguruan Tinggi khususnya sarana pengabdian pada masyarakat dan juga merupakan sarana pendidikan hukum klinis yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sehingga diharapkan mahasiswa lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan mempunyai kompetensi yang mumpuni”

“Saat ini akreditasi Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Kuningan dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT adalah Baik Sekali, target kami pada tahun 2027 adalah Unggul dengan upaya yang dilaukan adalah peningkatan kualifikasi dosen menjadi bergelar Doktor, saat ini baru ada 3 orang dosen bergelar Doktor dan ada 4 orang lagi sedang studi lanjut S3 maka diharapkan pada tahun 2026 semua sudah lulus, selain PKBH dan Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Kuningan mempunyai 3 jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi oleh Kemendikti yaitu Jurnal Unifikasi terakreditasi Sinta 3, Jurnal Logika terakreditasi Sinta 5 dan Jurnal Empowerment terakreditasi Sinta 5, terkait dengan lulusan saat ini sudah ada yang bekerja di Kejaksaan, Pengadilan, Pemda, Kementrian dan instansi lainnya”

“Harapan kami dengan pengelolaan kelembagaan secara baik yang dibuktikan dengan sarana Tridharama PT yang semuanya terakreditasi maka lulusan Fakultas Hukum Universitas Kuningan mempunyai komptensi yang mumpuni sehingga dapat beradaptasi di dunia kerja maupun di masyarakat” ujar Guru Besar FH Uniku ini. (Agh@n)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dispora Bengkulu: Masa Depan Daerah Bergantung pada Kualitas Generasi Muda

    Dispora Bengkulu: Masa Depan Daerah Bergantung pada Kualitas Generasi Muda

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 726
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa pemuda memiliki peran sentral dalam kemajuan daerah. Masa depan Bengkulu sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya, sehingga pembinaan dan pengembangan pemuda menjadi prioritas utama. Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Pemuda Dispora Bengkulu, Samsir, SE, ME, menegaskan bahwa pemuda adalah ujung tombak pembangunan. “Maju atau […]

  • Kasus Warga Tersengat Listrik Berulang, PLN Diminta Lebih Peka dan Tertibkan Infrastruktur

    Kasus Warga Tersengat Listrik Berulang, PLN Diminta Lebih Peka dan Tertibkan Infrastruktur

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 3
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah mendapatkan sorotan tajam di Pulau Dewata. Mengingat, PLN merupakan satu-satunya penyedia dan distributor listrik di Indonesia, yang menempatkannya dalam posisi monopoli murni. Ketua Yayasan Tamiang Bali Mandiri, Nyoman Baskara menyoroti kesemrawutan infrastruktur PLN di Bali yang dinilai abai terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.  Ia menegaskan bahwa PLN […]

  • Pansus TRAP DPRD Bali Dorong Penertiban Tata Ruang, Usulkan Moratorium Izin di Kawasan Rawan Alih Fungsi

    Pansus TRAP DPRD Bali Dorong Penertiban Tata Ruang, Usulkan Moratorium Izin di Kawasan Rawan Alih Fungsi

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 7
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan Pulau Dewata melalui rekomendasi strategis yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-31 DPRD Bali, Senin (6/4/2026). Rekomendasi tersebut secara resmi ditujukan kepada Gubernur Bali, I Wayan Koster, sebagai langkah konkret pengendalian tata ruang, perlindungan kawasan hutan, […]

  • Ketua DPRD Badung Anom Gumanti Apresiasi Sinergi Legislatif dan Eksekutif Buat Badung Sukses Pertahankan Opini WTP

    Ketua DPRD Badung Anom Gumanti Apresiasi Sinergi Legislatif dan Eksekutif Buat Badung Sukses Pertahankan Opini WTP

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 8
    • 0Komentar

    DENPASAR –  Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam tata kelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti, usai Penyerahan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota/Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran […]

  • Diduga Berdiri di Lahan Sawah Dilindungi, Jungle Padel Munggu Disidak DPRD Bali

    Diduga Berdiri di Lahan Sawah Dilindungi, Jungle Padel Munggu Disidak DPRD Bali

    • calendar_month Selasa, 30 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 2
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com |Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi usaha Jungle Padel di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Selasa, 30 Desember 2025.  Sidak ini dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tata ruang oleh usaha olahraga tersebut. Sidak dipimpin langsung Ketua Pansus TRAP […]

  • Putu Diah Maharani: Putusan MK Harus Berujung pada Keterpilihan Perempuan di Parlemen

    Putu Diah Maharani: Putusan MK Harus Berujung pada Keterpilihan Perempuan di Parlemen

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 3
    • 0Komentar

    DENPASAR – Anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, Putu Diah Pradnya Maharani, B.Sc., menanggapi putusan MK nomor perkara 128/PUU-XXIV/2026 yang mempertegas sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar caleg. Secara prinsip, Anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, Putu Diah Pradnya Maharani, B.Sc., menyambut baik […]

expand_less