Rochineng Soroti Dugaan Pelanggaran Sempadan Pantai di Temukus, Dermaga Beton Villa Baba Sunset Jadi Perhatian Dewan

BULELENG, MATACOMPAS.COM – Penataan kawasan pesisir Bali kembali menjadi sorotan. Komisi I DPRD Provinsi Bali menemukan sejumlah indikasi dugaan pelanggaran ketentuan sempadan pantai saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua bangunan di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Jumat (13/11/2026).

Dua bangunan yang menjadi sasaran pemeriksaan yakni rumah pribadi milik Made Jayadi di Dusun Pegayaman dan Villa Baba Sunset di Dusun Bungin Banjah. Keduanya menjadi perhatian lantaran terdapat bagian bangunan yang diduga melampaui batas pemanfaatan ruang pesisir dan mengarah ke laut.

Dalam sidak tersebut, Komisi I tidak hanya mencermati kondisi fisik bangunan, tetapi juga menelusuri aspek administrasi perizinan, status kepemilikan lahan, hingga kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Dr. I Ketut Rochineng, S.H., M.H., menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap kedua bangunan tersebut perlu dilakukan secara mendalam. Menurutnya, terdapat perbedaan karakter antara bangunan milik perorangan dengan bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.

Untuk rumah pribadi milik Made Jayadi, Rochineng menjelaskan bahwa proses yang berjalan saat ini masih berkaitan dengan pengurusan administrasi awal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bangunan tersebut juga diketahui bukan merupakan tempat usaha.

“Untuk lokasi pertama, karena sifatnya perorangan, baru sebatas pengantar untuk proses PBG. Jadi masih dalam proses administrasi untuk dilanjutkan ke PBG, karena itu merupakan bangunan pribadi, bukan usaha,” jelasnya.

Berbeda dengan lokasi pertama, Villa Baba Sunset menjadi perhatian lebih karena bangunan tersebut telah beroperasi sebagai tempat usaha. Rochineng menilai, legalitas dan kelengkapan perizinan usaha harus dipastikan sebelum menyimpulkan kesesuaian bangunan dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menyebut, pihaknya masih perlu mendalami dokumen perizinan, termasuk dokumen lingkungan, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan pengamatan visual di lapangan. Komisi I juga perlu bertemu langsung dengan pemilik bangunan untuk melakukan klarifikasi dan mencocokkan kondisi fisik dengan dokumen administrasi yang dimiliki.

“Karena ini sudah beroperasi sebagai usaha, tentu harus kita dalami. Tadi disampaikan oleh OPD terkait bahwa perizinannya belum bisa dipastikan. Seharusnya kita bisa mengetahui secara jelas dokumen perizinannya dan bertemu langsung dengan pemiliknya. Namun, karena pemilik tidak berada di lokasi, kita belum bisa melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara menyeluruh,” ungkap Rochineng.

Sorotan lainnya tertuju pada dugaan pemanfaatan ruang sempadan pantai yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, Rochineng menilai posisi bangunan telah berada cukup dekat dengan garis pantai dan diduga melampaui batas ruang yang semestinya dilindungi.

Ia mengingatkan bahwa kawasan sempadan pantai memiliki ketentuan tersendiri. Secara umum, batas sempadan pantai ditetapkan paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang dan kondisi kawasan.

“Kalau berdasarkan pengamatan mata, ini sudah tidak sampai 100 meter. Bahkan, posisinya sudah puluhan meter dan terlihat melewati batas kepemilikan. Namun, kita juga belum memeriksa secara detail status hak miliknya, termasuk bentuk kepemilikan tanah tersebut. Ini yang nantinya akan kita perdalam,” tegasnya.

Selain persoalan jarak bangunan dari garis pantai, keberadaan bangunan tambahan berupa dermaga permanen berbahan beton di kawasan Villa Baba Sunset juga menjadi perhatian. Konstruksi tersebut diduga memanfaatkan ruang sempadan pantai dan berpotensi mengganggu akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang membutuhkan ruang untuk menambatkan perahu.

Dalam sidak tersebut turut hadir Sekretaris Komisi I DPRD Bali Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., serta anggota Komisi I Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., Dr. Somvir, Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H., Gede Harja Astawa, S.H., M.H., Zulfikar, dan Drs. I Wayan Gunawan, M.A.P., bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Komisi I DPRD Bali menegaskan, hasil pemeriksaan lapangan tersebut akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut, terutama menyangkut legalitas bangunan, status penguasaan lahan, kelengkapan perizinan, serta kesesuaian pemanfaatan ruang pesisir.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap tata ruang Bali agar kawasan pesisir tidak dimanfaatkan secara sepihak tanpa memperhatikan aturan, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat.

Sebab, kawasan pantai bukan semata-mata ruang untuk kepentingan investasi dan usaha pariwisata, melainkan juga memiliki fungsi ekologis dan sosial yang harus tetap dijaga. Jangan sampai pembangunan yang tidak sesuai ketentuan justru mengorbankan ruang hidup masyarakat pesisir dan keberlanjutan lingkungan Bali.