Breaking News
light_mode
Trending Tags

BKD Pacitan Buka 50 Jenis Layanan ke Ruang Publik, Deni Cahyantoro: Standar Pelayanan Harus Jelas dan Terukur

  • account_circle Redaksi Pacitan
  • calendar_month 9 jam yang lalu
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pacitan,MataKompas-Kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya diukur dari banyaknya jenis layanan yang tersedia. Kejelasan prosedur, kepastian waktu penyelesaian, kemudahan akses, hingga transparansi menjadi bagian penting yang menentukan sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.

Semangat itulah yang mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan, Kamis (19/11).

Forum tesebut, menjadi ruang dialog terbuka untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan di lingkungan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan keuangan dan pendapatan tersebut.

Kepala BKD setempat, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, Sekkab Pacitan, Deni Cahyantoro, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 50 jenis layanan yang diselenggarakan oleh instansi yang dipimpinnya.

Jumlah tersebut mencakup berbagai urusan pelayanan dari sejumlah bidang, mulai dari akuntansi, anggaran, pajak daerah, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, perbendaharaan, hingga sekretariat.

Menurut Deni, banyaknya jenis layanan tersebut perlu diimbangi dengan standar pelayanan yang tertata, terukur, dan mudah dipahami masyarakat. Terlebih, setiap jenis layanan memiliki karakteristik serta kebutuhan waktu penyelesaian yang berbeda.

Karena itu, kejelasan jangka waktu pelayanan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Masyarakat maupun pengguna layanan harus memperoleh kepastian mengenai persyaratan, prosedur, tahapan, serta berapa lama suatu layanan dapat diselesaikan.

“Di BKD ini terdapat sekitar 50 jenis layanan. Tentu jumlah tersebut harus diimbangi dengan standar pelayanan yang jelas, terutama terkait persyaratan, prosedur, dan jangka waktu penyelesaiannya. Jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan kepastian ketika membutuhkan layanan,” ungkap Deni Cahyantoro, saat membuka FKP.

Ia menegaskan, Forum Konsultasi Publik menjadi momentum penting untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, standar pelayanan yang disusun tidak semata-mata berdasarkan perspektif penyelenggara, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan.

Dalam forum tersebut, BKD memaparkan standar pelayanan dari masing-masing bidang. Salah satunya pada Bidang Pendapatan yang mencakup layanan penyuluhan pajak daerah, asistensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah, hingga pengesahan dan perforasi bon barang berharga.

Beragam layanan itu memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Sebab, kemudahan pelayanan dan kepastian prosedur tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Forum tersebut diikuti berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, kalangan pengusaha, hingga insan pers. Kehadiran berbagai elemen ini diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam membangun pelayanan yang semakin responsif dan akuntabel.

Mantan Kabag Hukum itu menyampaikan, keterlibatan publik merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kritik, saran, maupun masukan dari masyarakat justru menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami ingin mendengar langsung masukan dari berbagai pihak. Harapannya, standar pelayanan BKD semakin jelas, mudah diakses, transparan, serta memberikan kepastian waktu. Dengan begitu, pelayanan yang kami berikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, forum tersebut, jelas Deni, menjadi penegasan bahwa tata kelola keuangan daerah yang baik harus berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan publik.

Sebab, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui laporan keuangan yang akuntabel, tetapi juga melalui pelayanan yang pasti, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menginventarisasi sekitar 50 jenis layanan, diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin efektif dan adaptif.

“Standar pelayanan bukan sekadar dokumen atau deretan prosedur, melainkan komitmen nyata pemerintah untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat,” tukas Deni, sebelum melanjutkan agenda rapat dinas bersama Sekda Maulana Heru Wiwoho Supadi Putro.(Red/yun).

  • Penulis: Redaksi Pacitan

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anak Sulit Fokus Saat Belajar? Ternyata Otot Core Berperan Penting dalam Konsentrasi

    Anak Sulit Fokus Saat Belajar? Ternyata Otot Core Berperan Penting dalam Konsentrasi

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 45
    • 0Komentar

    DENPASAR – Kesulitan anak berkonsentrasi saat belajar tidak selalu disebabkan oleh kurangnya motivasi atau gangguan perhatian. Para ahli menjelaskan bahwa kemampuan fokus juga dipengaruhi kondisi fisik, terutama kekuatan otot inti atau core yang berfungsi menjaga stabilitas tubuh. Saat berada di kelas, tubuh anak terus bekerja mempertahankan keseimbangan. Kepala harus tetap stabil, mata mengikuti tulisan di […]

  • Turun Langsung ke SPBU, Made Supartha Cek Pasokan BBM dan Bagikan Air Mineral Kepada Warga di Tengah Antrean Panjang

    Turun Langsung ke SPBU, Made Supartha Cek Pasokan BBM dan Bagikan Air Mineral Kepada Warga di Tengah Antrean Panjang

    • calendar_month Sabtu, 17 Okt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 52
    • 0Komentar

    TABANAN | Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., turun langsung memantau situasi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terdampak antrean panjang kendaraan akibat persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (17/10/2026). Dalam pemantauan tersebut, Made Supartha tidak sekadar melihat kondisi antrean, tetapi juga memastikan ketersediaan […]

  • Mengabdi 36 Tahun untuk Masjid, H. Sanusi Justru Dituduh Menggelapkan

    Mengabdi 36 Tahun untuk Masjid, H. Sanusi Justru Dituduh Menggelapkan

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Matacompas.com Jakarta – Langkahnya kini tergontai, tenaganya sudah tak sekuat masa muda, namun tekadnya menjaga amanah tetap teguh berdiri. H. Sanusi, pria berusia 83 tahun, telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga selama lebih dari tiga dekade untuk membangun serta merawat Masjid Baitul Muhklisin di kawasan Karet Semanggi, Jakarta Selatan. Namun perjuangan mulia itu justru berujung […]

  • Sertijab Kasat Lantas Langsung dipimpin Kapolres Indramayu.

    Sertijab Kasat Lantas Langsung dipimpin Kapolres Indramayu.

    • calendar_month Minggu, 2 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 349
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos.Com-Mutasi dan Rotasi jabatan adalah satu hal yang wajar hal ini bertujuaan untuk profesionalisme dan karier pejabat ini sendiri selain itu pula untuk penyegaran serta menambah wawasan dalam pembinaan karakter pejabat. Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasat Lantas di Lapangan Apel Polres Indramayu, Kamis […]

  • Cegah Kebocoran Dana Desa, Kolaborasi Kejaksaan Agung dan Kemendes

    Cegah Kebocoran Dana Desa, Kolaborasi Kejaksaan Agung dan Kemendes

    • calendar_month Rabu, 12 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 806
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kolaborasi untuk mencegah kebocoran dana desa. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran yang berjumlah besar. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan penuh untuk mencegah kebocoran dana desa. Menurutnya, jika terdapat kebocoran pada pelaksanaaan tentu Kejaksaan […]

  • Solid! Tiga Fraksi DPRD Badung Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, WTP Ke-14 Tegaskan Tata Kelola Keuangan Makin Kredibel

    Solid! Tiga Fraksi DPRD Badung Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, WTP Ke-14 Tegaskan Tata Kelola Keuangan Makin Kredibel

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 49
    • 0Komentar

    BADUNG – DPRD Kabupaten Badung menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tiga fraksi di DPRD Badung, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra, secara bulat menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut disampaikan […]

expand_less

"Beragam layanan itu memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah"