Koster dan PLN Satukan Langkah Wujudkan Bali Pelopor Ekosistem Kendaraan Listrik

DENPASAR, Matakompas.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terus memperkuat langkah percepatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai bagian dari transisi energi bersih dan pengembangan ekonomi hijau. Kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat percepatan penggunaan kendaraan listrik bersama Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto di Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Sabtu, 24 Januari 2025.

Rapat ini merupakan tindak lanjut pembahasan awal pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Bali yang sebelumnya digelar pada 26 Desember 2025.

Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Bali, PLN, hingga perwakilan agen pemegang merek (ATPM).

Dalam pertemuan lanjutan ini, Gubernur Koster kembali menekankan keunggulan kendaraan listrik yang dinilai lebih efisien, hemat energi, ramah lingkungan, serta minim polusi suara.

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan alam.

“Sebenarnya rencana ini sudah sejak lama ingin dilaksanakan namun terkendala covid-19. Saat ini ekonomi masyarakat sudah membaik sehingga program kendaraan listrik bisa dilaksanakan. Ini adalah kebijakan visi Nanggun Sat Kerthi Loka Bali, menjaga kesucian dan keharmonisan alam bali beserta isinya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera bahagia sekala niskala,” ungkapnya.

Gubernur Koster juga menargetkan Bali sebagai pionir industri kendaraan listrik nasional. Ia mendorong aparatur sipil negara hingga masyarakat umum untuk beralih menggunakan kendaraan berbasis baterai, dimulai dari penetapan zona khusus kendaraan listrik di sejumlah kawasan strategis pariwisata.

“Ini bisa kita gerakkan dan dorong. Bisa kita mulai dari zonasi kendaraan listrik awal di Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua dan Nusa Penida. Nusa Penida itu akan dibuat sebagai green island. Bupati Klungkung sudah siap dan mendukung rencana kebijakan ini,” terangnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), kampanye masif kepada masyarakat, serta penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas pengguna kendaraan listrik.

“Dengan menggunakan kendaraan listrik, masyarakat akan lebih hemat dan efisien. Tidak perlu beli bensin, tidak perlu ganti oli, servisnya juga lebih ringan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyampaikan bahwa kendaraan listrik menawarkan banyak keuntungan, terutama dari sisi penghematan biaya operasional, perawatan yang lebih sederhana, serta pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan bebas emisi.

PLN, kata Adi, memastikan kesiapan pasokan listrik yang andal untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Bali. Perencanaan infrastruktur EV telah masuk dalam RUPTL dan RJPP PLN guna menunjang sektor industri, bisnis, dan pariwisata.

“PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah infrastruktur charging secara signifikan melalui inovasi berkelanjutan, sehingga menjadi episentrum pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi melalui PLN Mobile sehingga pengguna EV menjadi lebih mudah dan nyaman dalam satu genggaman. PLN mempermudah pengguna EV melalui berbagai layanan di PLN Mobile dengan fitur Trip Planner untuk mencari lokasi SPKLU, fitur AntreEV untuk pemesanan antrean secara transparan sehingga pengisian lebih terencana dan nyaman, serta menyediakan Hotline Layanan SPKLU 24/7 guna mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik,” jelasnya.

Selain itu, PLN juga memberikan berbagai insentif untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, baik bagi pengguna melalui program Home Charging Services maupun bagi penyedia infrastruktur pengisian daya.

“Seiring meningkatnya jumlah mobil listrik di Bali, pengguna EV semakin mengandalkan Home Charging untuk kebutuhan harian. Sementara itu, PLN memperkuat SPKLU sebagai backbone pengisian, terutama di destinasi wisata dan koridor perjalanan jarak jauh, guna mendukung karakter Bali sebagai wilayah pariwisata dan mobilitas tinggi. Perlu adanya akselerasi dari Pemerintah Bali,” imbuhnya.

Adi juga mengungkapkan pertumbuhan signifikan jumlah kendaraan listrik dalam tiga tahun terakhir. Hingga 2025, jumlah mobil listrik secara nasional telah mencapai 175 ribu unit, didorong oleh insentif pemerintah serta semakin beragamnya pilihan merek dan harga yang kompetitif.

“Konsumsi energi kendaraan listrik di Provinsi Bali didominasi oleh Home Charger sebesar 55% (2,24 GWh), sedangkan SPKLU menyumbang 45% (1,82 GWh). Pola ini menunjukkan Home Charger menjadi pilihan utama untuk kebutuhan harian, sementara SPKLU berperan strategis dalam mendukung mobilitas dan pariwisata. Keseimbangan pengembangan keduanya menjadi kunci keberlanjutan ekosistem EV di Bali,” tutupnya. (red).