Breaking News
light_mode
Trending Tags

DPRD Bali Tak Gentar! Dugaan Penghalangan Tugas di Amed, KUHP Baru Jadi Alarm Keras!

  • account_circle admin
  • calendar_month 9 menit yang lalu
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KARANGASEM – Sengketa tanah di kawasan Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, memasuki babak panas. Persoalan yang semula berkutat pada konflik pertanahan kini berkembang menjadi persoalan serius setelah muncul dugaan tindakan penghalangan terhadap rombongan Komisi I DPRD Provinsi Bali ketika menjalankan tugas pengawasan di lapangan.

Bukan lagi sekadar persoalan siapa memiliki tanah dan bagaimana status administrasinya. Kini, muncul pertanyaan lebih besar: apakah pelaksanaan tugas pengawasan wakil rakyat boleh dihalangi?

Komisi I DPRD Bali dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (23/11/2026). Agenda tersebut menjadi momentum penting untuk membedah sengketa tanah Amed sekaligus meminta penjelasan mengenai dugaan tindakan yang menghambat rombongan DPRD saat melakukan kunjungan lapangan pada 1 September 2026.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., menegaskan bahwa rombongan DPRD turun ke lapangan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

Kunjungan tersebut merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif berdasarkan pengaduan masyarakat tertanggal 23 Februari 2026 atas nama I Nengah Suwenten.

“Kami turun ke lapangan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan DPRD Provinsi Bali. Ini berdasarkan pengaduan masyarakat dan merupakan bagian dari tugas kedewanan,” tegas Dewa Rai, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Mengabaikan laporan yang masuk justru dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keberpihakan wakil rakyat terhadap aspirasi konstituennya.

SURAT RESMI DPRD SUDAH ADA, MENGAPA MUNCUL DUGAAN PENGHALANGAN?

Anggota Komisi I DPRD Bali, Ketut Rochineng, mengungkapkan bahwa kegiatan pengawasan tersebut telah didahului surat resmi DPRD Bali tertanggal 31 Agustus 2026 dengan Nomor B.08.000.1.2.2/22058/PSD/DPRD.

Namun, ketika rombongan DPRD turun ke lokasi pada 1 September 2026, justru muncul dugaan perlakuan tidak pantas dan tindakan yang dinilai menghambat pelaksanaan tugas pengawasan.

Persoalan inilah yang kini menjadi salah satu perhatian serius Komisi I DPRD Bali.

Sekretaris Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan upaya mencari kebenaran sekaligus menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Menurutnya, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui mekanisme kelembagaan.

“Anggota dewan justru berisiko dinilai tidak mewakili masyarakat apabila mengabaikan laporan yang masuk,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H., menegaskan bahwa kunjungan lapangan dilakukan sesuai prosedur.

“Komisi I DPRD Bali dapat meminta penjelasan secara resmi mengenai kronologi, tindakan pengamanan, serta pihak-pihak yang berada di lokasi,” ungkap Rochineng.

Dengan demikian, RDP mendatang bukan sekadar membicarakan sengketa tanah, tetapi juga mengurai secara terang apa yang sebenarnya terjadi ketika wakil rakyat menjalankan tugas pengawasan.

KUHP NASIONAL SUDAH BERLAKU! PASAL 353 JADI PERHATIAN

Persoalan dugaan penghalangan ini semakin menarik perhatian karena berkaitan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

KUHP Nasional telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Dalam Bab IX tentang Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Pemerintahan, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap pejabat ketika menjalankan tugas yang sah.

Salah satunya adalah Pasal 353.

Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan pejabat yang berwenang dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipidana dengan:

– Penjara paling lama 9 bulan.

– Denda paling banyak kategori II.

Artinya, apabila hasil pemeriksaan aparat penegak hukum menemukan bahwa tindakan di lapangan memenuhi seluruh unsur Pasal 353, dugaan penghalangan tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana.

Namun, penerapannya tidak otomatis. Harus dipastikan terlebih dahulu status kewenangan pejabat, legalitas tindakan yang dilakukan, serta bentuk perbuatan yang diduga menghalangi.

JIKA ADA KEKERASAN ATAU ANCAMAN, PASAL 348 MENANTI

Selain Pasal 353, KUHP Nasional juga mengatur tindak pidana perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas secara sah.

Pasal 348 mengatur bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dapat dipidana dengan:

– Penjara paling lama 2 tahun.

– Denda paling banyak kategori III.

Sementara itu, Pasal 347 mengatur tindakan memaksa pejabat melalui kekerasan atau ancaman kekerasan agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam jabatannya yang sah. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara atau denda kategori IV.

Bahkan, Pasal 349 mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 dan Pasal 348 mengakibatkan:

– Luka: maksimal 5 tahun penjara atau denda kategori V.

– Luka berat: maksimal 7 tahun penjara atau denda kategori VI.

– Meninggal dunia: maksimal 10 tahun penjara.

Sedangkan Pasal 350 mengatur bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dapat dikenai penambahan pidana sepertiga.

Ketentuan tersebut menjadi pengingat bahwa pelaksanaan tugas pejabat yang sah memperoleh perlindungan hukum.

Namun, masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan keberatan, kritik, pengaduan, maupun menempuh jalur hukum apabila terdapat perbedaan pandangan atau dugaan pelanggaran prosedur.

SOMVIR: DPRD DIPILIH RAKYAT, JANGAN ABAIKAN PENGADUAN MASYARAKAT

Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir, menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan.

Menurutnya, kunjungan kerja maupun inspeksi lapangan merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi dan mencari penyelesaian terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan dan kewenangan kelembagaan.

Karena itu, keberadaan DPRD dalam menindaklanjuti laporan masyarakat tidak boleh dipandang sebagai kepentingan pribadi anggota dewan.

Persoalan di Amed justru harus dibuka secara transparan agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai status tanah dan penyelesaian konflik yang terjadi.

MADE SUPARTHA: TUGAS PENGAWASAN DPRD MEMILIKI LANDASAN HUKUM

Anggota Komisi I DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD memiliki dasar hukum yang jelas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.

Undang-undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban anggota DPRD, termasuk hak imunitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Made Supartha, persoalan dugaan penghalangan terhadap tugas pengawasan DPRD harus dilihat secara serius, terlebih apabila tindakan tersebut terbukti menghambat pelaksanaan kewenangan yang sah.

“Kami bekerja berdasarkan kewenangan dan tugas DPRD. Kalau ada pihak yang menghalangi pelaksanaan tugas resmi, tentu harus dilihat secara hukum. KUHP Nasional sudah mengatur konsekuensinya,” tegas Supartha.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Komisi I DPRD Bali ingin memastikan pelaksanaan tugas pengawasan lembaga legislatif mendapatkan penghormatan sebagaimana mestinya.

SENGKETA TANAH AMED: BPN, BPKD DAN OPD TERKAIT IKUT DISOROT

Di luar persoalan dugaan penghalangan, sengketa tanah Amed juga memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai administrasi pertanahan dan pemerintahan daerah.

Sejumlah pihak menyoroti dugaan keterkaitan administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Namun, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta dan masih membutuhkan klarifikasi serta pembuktian.

Karena itu, RDP Komisi I DPRD Bali diharapkan menjadi ruang untuk membuka berbagai dokumen penting, mulai dari riwayat tanah, status hak, dokumen kepemilikan, administrasi pertanahan, hingga kemungkinan keterkaitan dengan aset pemerintah daerah.

Seluruh pihak yang disebut maupun memiliki kepentingan dalam persoalan tersebut harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan secara berimbang.

RAMIA CS DISEBUT MENOLAK HADIR, BOLA KINI DI TANGAN KOMISI I

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pihak I Ramia Cs melalui kuasa hukumnya disebut menolak menghadiri RDP Komisi I DPRD Bali.

Sikap tersebut perlu diklarifikasi agar alasan ketidakhadiran dapat diketahui secara utuh.

Komisi I DPRD Bali juga diharapkan dapat meminta penjelasan mengenai keberadaan aparat yang disebut berjaga di lokasi ketika rombongan DPRD melakukan kegiatan pengawasan.

Apa dasar pengamanan tersebut? Siapa yang memberikan perintah? Bagaimana kronologi sebenarnya? Apakah terdapat tindakan yang menghambat pelaksanaan tugas rombongan DPRD?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, tentu penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SENIN 23 NOVEMBER 2026: AMED AKAN DIBUKA TERANG-BENDERANG

Kini perhatian tertuju pada RDP Komisi I DPRD Bali, Senin (23/11/2026).

Ada dua persoalan besar yang harus diurai.

Pertama, substansi sengketa tanah di kawasan Amed, termasuk riwayat kepemilikan, status hak, dan administrasi pertanahan.

Kedua, dugaan tindakan penghalangan terhadap rombongan DPRD Bali ketika melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 September 2026.

Kedua persoalan tersebut tidak boleh dicampuradukkan, tetapi harus diperiksa secara serius sesuai kewenangan masing-masing.

DPRD Bali perlu mendapatkan penjelasan dari seluruh pihak. BPN, BPKD, OPD terkait, pihak yang bersengketa, hingga aparat yang berada di lokasi perlu memberikan keterangan sesuai kapasitasnya.

PERTANYAANNYA: APAKAH ADA PIHAK YANG MERASA LEBIH KUAT DARI HUKUM KETIKA WAKIL RAKYAT TURUN MENJALANKAN TUGAS?

RDP Komisi I DPRD Bali pada Senin, 23 November 2026, menjadi momentum penting untuk membuka tabir sengketa tanah Amed sekaligus mengklarifikasi dugaan penghalangan tugas pengawasan.

Sebab, persoalan ini bukan lagi semata-mata tentang tanah.

Ini menyangkut penghormatan terhadap lembaga perwakilan rakyat, tanggung jawab pemerintahan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pelaksanaan tugas pejabat yang sah.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jelang Tahun Baru 2026, Polda Bali dan IHGMA Perketat Sinergi Jaga Kamtibmas

    Jelang Tahun Baru 2026, Polda Bali dan IHGMA Perketat Sinergi Jaga Kamtibmas

    • calendar_month Rabu, 17 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 31
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Polda Bali terus memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan sektor pariwisata guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang perayaan Tahun Baru 2026.  Salah satunya melalui kegiatan sinergi dan silaturahmi yang dilaksanakan Direktorat Intelkam Polda Bali bersama Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali di Segara Bambu, Jalan Astasura No. 99, Peguyangan […]

  • Dispora Bengkulu Ajak Masyarakat Berolahraga Tenis di Hari Tenis Sedunia

    Dispora Bengkulu Ajak Masyarakat Berolahraga Tenis di Hari Tenis Sedunia

    • calendar_month Senin, 3 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 92
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com– Dalam rangka memperingati Hari Tenis Sedunia yang jatuh pada 4 Maret 2025, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu mengajak masyarakat untuk menjadikan tenis sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Kepala Dispora Provinsi Bengkulu, Ika Joni Ikhwan, S.Sos., menyampaikan bahwa tenis merupakan olahraga yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga melatih konsentrasi, strategi, […]

  • Pemotor Plat Magelang Terlindas Elf di Pantura

    Pemotor Plat Magelang Terlindas Elf di Pantura

    • calendar_month Sabtu, 5 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 748
    • 0Komentar

    INDRAMAYU,JARRAKPOS.COM – Pemotor Plat Magelang (AA 3285 NA) Terlindas Elf di Pantura Losarang, Belum Ada Keterangan Resmi Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, pada Sabtu siang (5/4). Seorang pemudik yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 berwarna merah dengan nomor polisi AA 3285 NA diduga terlibat […]

  • 25 Tahun Mengabdi di Polri, Mangku Pastika Bernostalgia Saat Disambangi PEPABRI Bali

    25 Tahun Mengabdi di Polri, Mangku Pastika Bernostalgia Saat Disambangi PEPABRI Bali

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 93
    • 0Komentar

    DENPASAR | Semangat kekeluargaan dan penghormatan kepada para senior mewarnai rangkaian anjangsana Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI) Provinsi Bali dalam rangka memperingati HUT ke-67 PEPABRI. Salah satu tokoh yang dikunjungi adalah mantan Gubernur Bali dua periode, Komjen Pol (Purn) Dr. Made Mangku Pastika, di kediamannya di Denpasar, Kamis (20/8/2026). Kunjungan […]

  • “Setiap Laga adalah Final”: PS Malaka Optimis Melangkah Jauh di ETMC 2025 Ende

    “Setiap Laga adalah Final”: PS Malaka Optimis Melangkah Jauh di ETMC 2025 Ende

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Matakompas
    • visibility 34
    • 0Komentar

    NTT, Matakompas.com- Turnamen El Tari Memorial Cup (ETMC) ke-XXXIV Tahun 2025 resmi bergulir di Kabupaten Ende. Sebanyak 28 tim perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) siap bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi dalam dunia sepak bola NTT. Pembagian grup telah dilakukan secara resmi, menandai dimulainya kompetisi yang selalu menghadirkan rivalitas tinggi […]

  • Pastikan BBM Bali Normal, Gubernur Koster Panggil Pertamina dan Hiswana Migas Atasi BBM Langka

    Pastikan BBM Bali Normal, Gubernur Koster Panggil Pertamina dan Hiswana Migas Atasi BBM Langka

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle Redaksi Bali
    • visibility 85
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matacompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke seluruh wilayah Bali mulai dilakukan pada Senin (12/10/2026). Kepastian ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, setelah kapal pengangkut BBM milik Pertamina tiba di Bali sehari sebelumnya. Gubernur Koster menargetkan pasokan BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kembali normal […]

expand_less