Dr. Somvir Bersuara Keras! DPRD Dipilih Rakyat, Diduga Dihalangi Bertugas Di Amed, KUHP Baru Jadi Sorotan
- account_circle admin
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 8
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KARANGASEM – Dugaan penghalangan terhadap rombongan Komisi I DPRD Provinsi Bali saat menjalankan tugas pengawasan di kawasan Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kini menjadi perhatian serius kalangan legislatif.
Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir, menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui proses demokrasi. Karena itu, keberadaan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD harus dihormati sepanjang dijalankan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persoalan ini bukan sekadar konflik pertanahan. Munculnya dugaan penghalangan terhadap rombongan wakil rakyat ketika melakukan kunjungan lapangan pada 1 September 2026 menimbulkan pertanyaan mengenai penghormatan terhadap fungsi kelembagaan DPRD.
Menurut Somvir, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi, menindaklanjuti pengaduan, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kunjungan lapangan merupakan salah satu bagian dari upaya menjalankan fungsi pengawasan dan mencari penyelesaian atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dengan demikian, pengawasan DPRD tidak semestinya dipandang sebagai kepentingan pribadi anggota dewan, melainkan bagian dari tanggung jawab kelembagaan kepada masyarakat yang diwakilinya.
DPRD DIPILIH RAKYAT, PENGADUAN MASYARAKAT HARUS DITINDAKLANJUTI
Sengketa tanah Amed bermula dari pengaduan masyarakat tertanggal 23 Februari 2026 atas nama I Nengah Suwenten.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komisi I DPRD Bali melakukan kegiatan pengawasan di lapangan. Namun, dalam pelaksanaannya pada 1 September 2026, muncul dugaan perlakuan tidak pantas dan tindakan yang dinilai menghambat rombongan DPRD.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., sebelumnya menegaskan bahwa kehadiran rombongan DPRD di lokasi bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Kami turun ke lapangan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan DPRD Provinsi Bali. Ini berdasarkan pengaduan masyarakat dan merupakan bagian dari tugas kedewanan,” tegas Dewa Rai.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Amed kini tidak hanya menyangkut substansi sengketa tanah, tetapi juga pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif.
SURAT RESMI DPRD SUDAH DILAYANGKAN, DUGAAN PENGHALANGAN DIPERTANYAKAN
Anggota Komisi I DPRD Bali, Ketut Rochineng, mengungkapkan bahwa kegiatan pengawasan tersebut telah didahului surat resmi DPRD Bali tertanggal 31 Agustus 2026 dengan Nomor B.08.000.1.2.2/22058/PSD/DPRD.
Namun, ketika rombongan turun ke lokasi sehari setelahnya, muncul dugaan tindakan yang menghambat pelaksanaan tugas pengawasan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan upaya mencari kebenaran sekaligus menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Menurutnya, anggota dewan justru berisiko dinilai tidak menjalankan tanggung jawab sebagai wakil rakyat apabila mengabaikan laporan masyarakat yang masuk.
KUHP NASIONAL BERLAKU, PASAL 353 JADI PERHATIAN
Dugaan penghalangan tersebut semakin menjadi sorotan karena KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku sejak 2 Januari 2026.
Dalam Pasal 353, diatur bahwa setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak kategori II.
Selain itu, Pasal 348 mengatur tindak pidana perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman penjara paling lama dua tahun atau denda kategori III.
Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis. Aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memeriksa legalitas kewenangan, kronologi kejadian, bentuk tindakan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pidana.
SOMVIR: AMED HARUS DIBUKA, JANGAN ADA PERSOALAN YANG DITUTUP-TUTUPI
Di luar dugaan penghalangan, sengketa tanah Amed juga memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai riwayat kepemilikan, status hak, serta administrasi pertanahan dan pemerintahan.
Sejumlah pihak menyoroti kemungkinan keterkaitan administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian.
Karena itu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Bali menjadi momentum penting untuk meminta penjelasan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan sengketa tersebut.
Dokumen pertanahan, riwayat kepemilikan, status aset, serta kronologi dugaan penghalangan terhadap rombongan DPRD perlu dibuka secara transparan.
Pihak I Ramia Cs melalui kuasa hukumnya juga disebut menolak menghadiri RDP. Alasan ketidakhadiran tersebut perlu diklarifikasi agar seluruh informasi dapat diperoleh secara berimbang.
SENIN 23 NOVEMBER, RDP KOMISI I JADI MOMENTUM PENTING
Komisi I DPRD Bali dijadwalkan menggelar RDP pada Senin (23/11/2026).
Ada dua persoalan utama yang menjadi perhatian.
Pertama, mengurai sengketa tanah di kawasan Amed, termasuk status hak, riwayat kepemilikan, dan administrasi pertanahan.
Kedua, mendalami dugaan tindakan yang menghambat rombongan DPRD Bali ketika menjalankan fungsi pengawasan pada 1 September 2026.
Bagi Somvir, fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. Pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan dan koridor hukum.
Kini, publik menantikan bagaimana Komisi I DPRD Bali mengurai persoalan tersebut.
PERTANYAANNYA: JIKA WAKIL RAKYAT TURUN MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT, MENGAPA MUNCUL DUGAAN PENGHALANGAN?
Sengketa Amed harus mendapatkan kejelasan. Dugaan penghalangan harus diklarifikasi. Seluruh pihak harus diberikan kesempatan menyampaikan keterangan.
Sebab, fungsi pengawasan DPRD bukan sekadar menjalankan agenda kelembagaan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar