Dewa Rai: Kami Turun untuk Rakyat, Bukan Kepentingan Pribadi! Dugaan Penghalangan DPRD Bali Disorot
- account_circle admin
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 40
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KARANGASEM – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., angkat bicara keras menyikapi dugaan penghalangan terhadap rombongan DPRD Bali ketika menjalankan tugas pengawasan di kawasan Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
Dewa Rai menegaskan, kehadiran anggota DPRD di lapangan bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi membela kepentingan kelompok tertentu. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Persoalan ini kini menjadi semakin serius. Sebab, selain menyangkut sengketa tanah Amed, muncul dugaan tindakan yang menghambat pelaksanaan tugas pengawasan wakil rakyat.
” Kami turun ke lapangan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan DPRD Provinsi Bali. Ini berdasarkan pengaduan masyarakat dan merupakan bagian dari tugas kedewanan,” tegas Dewa Rai, Sabtu (21/11/2026).
Pengaduan yang dimaksud berasal dari masyarakat atas nama I Nengah Suwenten, tertanggal 23 Februari 2026.
Menurut Dewa Rai, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Karena itu, kunjungan lapangan menjadi bagian penting untuk melihat langsung persoalan yang dilaporkan.
SURAT RESMI DPRD, NAMUN MUNCUL DUGAAN PENGHALANGAN
Anggota Komisi I DPRD Bali, Ketut Rochineng, mengungkapkan bahwa kegiatan pengawasan tersebut telah didahului surat resmi DPRD Bali tertanggal 31 Agustus 2026 dengan Nomor B.08.000.1.2.2/22058/PSD/DPRD.
Namun, ketika rombongan DPRD turun ke lokasi pada 1 September 2026, muncul dugaan perlakuan tidak pantas dan tindakan yang dinilai menghambat pelaksanaan tugas pengawasan.
Dugaan inilah yang kini menjadi salah satu fokus pembahasan Komisi I DPRD Bali.
Sekretaris Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., menegaskan bahwa agenda pengawasan tersebut bertujuan mencari kebenaran sekaligus menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Menurutnya, anggota dewan justru berisiko dinilai tidak mewakili masyarakat apabila mengabaikan laporan yang telah disampaikan kepada lembaga legislatif.
Senada dengan itu, Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H., menyatakan bahwa kunjungan lapangan dilakukan sesuai prosedur.
Komisi I DPRD Bali, lanjutnya, dapat meminta penjelasan secara resmi mengenai kronologi kejadian, tindakan pengamanan, serta pihak-pihak yang berada di lokasi.
DEWA RAI: JANGAN SAMPAI TUGAS PENGAWASAN MENJADI PERSOALAN
Bagi Dewa Rai, persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tanggung jawab politik dan kelembagaan untuk menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Jika terdapat perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan kunjungan lapangan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme yang benar dan sesuai ketentuan hukum.
Dugaan penghalangan terhadap tugas pengawasan juga perlu dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap penghormatan kepada lembaga DPRD.
Karena itu, Komisi I DPRD Bali menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (23/11/2026).
Agenda tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengklarifikasi seluruh persoalan, termasuk kronologi dugaan penghalangan yang terjadi pada 1 September 2026.
KUHP NASIONAL SUDAH BERLAKU, PASAL 353 JADI SOROTAN
Dugaan penghalangan tugas pengawasan DPRD Bali di Amed juga menjadi perhatian dari perspektif hukum pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional telah berlaku sejak 2 Januari 2026.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 353, yang mengatur tindakan mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan pejabat berwenang dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori II.
Selain itu, Pasal 348 mengatur perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun atau denda kategori III.
Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tidak bisa dilakukan secara otomatis. Harus ada pemeriksaan terhadap kewenangan pejabat, keabsahan tindakan, serta terpenuhinya unsur tindak pidana.
Artinya, apabila ditemukan bukti bahwa tindakan di lapangan memenuhi unsur pidana, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.
SOMVIR DAN MADE SUPARTHA IKUT MENEGASKAN FUNGSI DPRD
Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir, juga menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang mempunyai fungsi pengawasan.
Kunjungan kerja maupun inspeksi lapangan merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi dan mencari penyelesaian terhadap persoalan masyarakat sepanjang dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., mengingatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Kami bekerja berdasarkan kewenangan dan tugas DPRD. Kalau ada pihak yang menghalangi pelaksanaan tugas resmi, tentu harus dilihat secara hukum. KUHP Nasional sudah mengatur konsekuensinya,” tegas Supartha.
SENGKETA AMED, BPN DAN OPD TERKAIT PERLU MEMBERIKAN PENJELASAN
Di luar dugaan penghalangan, sengketa tanah Amed juga menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai riwayat kepemilikan, status hak, dan administrasi pertanahan.
Sejumlah pihak turut menyoroti kemungkinan keterkaitan administrasi dengan BPN, BPKD, serta OPD terkait.
Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian. Karena itu, seluruh pihak yang berkaitan perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan secara terbuka.
RDP Komisi I DPRD Bali diharapkan mampu membuka dokumen pertanahan, riwayat tanah, status hak, administrasi pemerintahan, serta kronologi peristiwa yang terjadi di lapangan.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pihak I Ramia Cs melalui kuasa hukumnya disebut menolak menghadiri RDP. Alasan ketidakhadiran tersebut perlu diklarifikasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Keberadaan aparat yang disebut berjaga di lokasi ketika rombongan DPRD melakukan pengawasan juga menjadi salah satu hal yang perlu dimintakan penjelasan.
SENIN 23 NOVEMBER, DEWA RAI DAN KOMISI I BUKA PERSOALAN AMED
Kini perhatian tertuju pada RDP Komisi I DPRD Bali, Senin (23/11/2026).
Dua persoalan besar menjadi perhatian, yakni kejelasan sengketa tanah Amed dan dugaan penghalangan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan DPRD Bali.
Dewa Rai bersama anggota Komisi I lainnya diharapkan dapat mengurai persoalan tersebut melalui pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dari seluruh pihak terkait.
Publik menunggu penjelasan: bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa 1 September 2026? Mengapa muncul dugaan penghalangan terhadap rombongan DPRD? Apa dasar pengamanan di lokasi? Dan bagaimana sesungguhnya status tanah yang menjadi objek sengketa?
APAKAH ADA PIHAK YANG MERASA LEBIH KUAT DARI HUKUM KETIKA WAKIL RAKYAT TURUN MENJALANKAN TUGAS?
Pernyataan dan sikap Dewa Rai menjadi pengingat bahwa pengaduan masyarakat tidak boleh diabaikan. Fungsi pengawasan DPRD harus dijalankan sesuai kewenangan, sementara setiap pihak wajib menghormati proses hukum.
Sengketa Amed kini bukan hanya tentang tanah. Ini juga menyangkut keberanian mengungkap kebenaran, penghormatan terhadap lembaga perwakilan rakyat, dan tegaknya supremasi hukum di Bali.
- Penulis: admin









Saat ini belum ada komentar