Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bengkulu » Walikota Berhentikan Sementara Izin Minimarket Modern, Untuk Lindungi Pedagang Kecil

Walikota Berhentikan Sementara Izin Minimarket Modern, Untuk Lindungi Pedagang Kecil

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
  • visibility 65
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BENGKULU, jarrakpos.com – Keberadaan minimarket di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu yang kian menjamur mengancam dan bisa mematikan pedagang kecil.
Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menerima laporan banyak warung kecil tutup dan bangkrut karena terlibas dengan jaringan gerai modern yang terus bertumbuh.Maka dari itu, mulai saat ini, ia memastikan tak ada izin penerbitan baru. Pemkot melakukan pemberhentian sementara untuk penerbitan izin pendirian gerai modern baru, seperti Indomaret dan Alfamart.
Ini sebagai bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat dan mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah hadir dan berpihak pada kaum kecil,” ujar Dedy.
Ia ingin warung-warung kecil kembali hidup dan tumbuh berkembang.
“Ini bukti kita hadir di tengah masyarakat melindungi kaum kecil. Bisa kita lihat fakta di lapangan, warung-warung kecil dengan modal yang minim mulai tergerus karena hadirnya indomaret dan alfamart,” jelasnya.
Upaya ini diharapkan mampu memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha kecil dan menjaga keseimbangan ekosistem perdagangan di Kota Bengkulu.
Langkah ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Investasi/BKPM RI saat Walikota – Wawali Ronny bersama jajaran Pemkot Bengkulu saat menggelar audiensi dengan Rahardjo Siswohartono selaku Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri di Jakarta.
“Semoga ini memberi manfaat bagi masyarakat Kota Bengkulu. Harapannya UMKM, warung-warung kecil dapat tumbuh dan berkembang sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang siginifikan,” ujar Rahardjo
  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bukti nyata Perhatiaan Pemda Indramayu Pada Lansia dengan Luncurkan Program “Reang Eman Ning Sema”.

    Bukti nyata Perhatiaan Pemda Indramayu Pada Lansia dengan Luncurkan Program “Reang Eman Ning Sema”.

    • calendar_month Sabtu, 12 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 270
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos.Com– Pemerintah Kabupaten Indramayu secara resmi meluncurkan program “REANG EMAN NING SEMA” sebagai wujud nyata implementasi dari program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu “Jabar Nyaah Ka Indung”, Jumat (11/4/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Ki Tinggil, Setda Kabupaten Indramayu, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Indramayu Syaefudin mewakili Bupati Lucky Hakim. Sekretaris Daerah, unsur […]

  • Pemkab Cirebon Terus Upayakan Penanganan Dampak Banjir

    Pemkab Cirebon Terus Upayakan Penanganan Dampak Banjir

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Cirebon, Jarrakpos.com — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengintensifkan upaya penanganan pascabanjir yang menggenangi enam kecamatan dan 15 desa, yang berdampak terhadap 2.921 rumah, lima fasilitas pendidikan, sembilan tempat ibadah, empat jembatan, serta 357 hektare lahan persawahan. Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menjelaskan bahwa banjir tersebut berdampak pada 3.125 kepala keluarga (KK) dengan total 10.820 […]

  • Hadiri Paripurna, Pj Bupati Cirebon Sampaikan Urgensi Raperda KTR dan Kependudukan

    Hadiri Paripurna, Pj Bupati Cirebon Sampaikan Urgensi Raperda KTR dan Kependudukan

    • calendar_month Jumat, 7 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 199
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS COM — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri rapat paripurna di ruang Abhimata Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (7/2/2025). Pada kesempatan ini, Pj Bupati Cirebon menyampaikan tentang hantaran dua rancangan peraturan daerah (raperda) usulan eksekutif. Dua raperda yang diusulkan eksekutif tersebut, yakni Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Raperda tentang Penyelenggaraan […]

  • Jaga Bali sebagai Etalase Indonesia, DPR RI Dorong Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan

    Jaga Bali sebagai Etalase Indonesia, DPR RI Dorong Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 3
    • 0Komentar

    JAKARTA, Matakompas.com – Bali kembali ditegaskan sebagai etalase Indonesia di mata dunia dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama pemerintah yang berlangsung pada Rabu (8/4/2026). Dalam forum tersebut, DPR RI menilai bahwa pembangunan infrastruktur di Bali merupakan bagian dari strategi nasional dalam menjaga daya saing pariwisata berbasis budaya. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, […]

  • Politisi Demokrat Sebut Laut Tak Boleh Diperjualbelikan

    Politisi Demokrat Sebut Laut Tak Boleh Diperjualbelikan

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 781
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut bahwa laut adalah milik negara dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Dede, fenomena sertifikasi lahan di perairan Indonesia merupakan upaya oknum tertentu untuk mengubah wilayah laut menjadi bidang tanah. Berikutnya, kata Dede wilayah laut yang menjadi bidang-bidang tanah tersebut akan dapat diubah menjadi aset […]

  • Kemenkum Jabar dan Disbun Jawa Barat Bersinergi Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis

    Kemenkum Jabar dan Disbun Jawa Barat Bersinergi Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 243
    • 0Komentar

    JARRAKPOS.COM. BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Dinas Perkebunan Jawa Barat mengintensifkan koordinasi lintas sektor guna mengidentifikasi dan memetakan potensi Indikasi Geografis (IG) di wilayah tersebut. Program ini dirancang untuk mendukung pengakuan hukum, perlindungan, dan peningkatan nilai ekonomi produk unggulan lokal yang memiliki karakteristik geografis khas. Kepala Bidang Kekayaan […]

expand_less