Breaking News
light_mode
Trending Tags

Koneksi Pusat Belum Mampu Dongkrak Transportasi Udara Bengkulu

  • account_circle Redaksi Bengkulu
  • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
  • visibility 35
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Di tengah kuatnya kedekatan politik dan hubungan keluarga dengan elite pemerintahan pusat, persoalan transportasi udara di Bengkulu justru dinilai semakin memprihatinkan. Kelangkaan jadwal penerbangan serta hengkangnya Garuda Indonesia dari Bandara Fatmawati Soekarno memicu lonjakan harga tiket yang kini memberatkan masyarakat.

Publik mempertanyakan mengapa akses dan kedekatan dengan pusat kekuasaan belum mampu menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan dasar warga. Padahal, keberadaan jalur komunikasi langsung ke pemerintah pusat seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan penambahan frekuensi penerbangan maupun mengembalikan maskapai nasional ke Bengkulu.

Kondisi ini memunculkan kritik terhadap kepemimpinan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang dinilai belum cukup responsif menghadapi krisis transportasi udara. Harga tiket yang terus melambung hingga menembus lebih dari Rp1 juta sampai 1,3 juta sekali jalan membuat masyarakat merasa semakin terisolasi dan terbebani. Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga memukul sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga dunia usaha yang sangat bergantung pada konektivitas udara.

Bengkulu sebagai daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan seharusnya mendapatkan perhatian serius dalam sektor transportasi. Keterbatasan akses penerbangan dapat memperlambat arus investasi, menghambat kunjungan wisatawan, dan membuat mobilitas masyarakat semakin sulit. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa langkah nyata, Bengkulu dikhawatirkan semakin tertinggal dibanding provinsi lain di Sumatera yang justru terus memperkuat konektivitas transportasi mereka.

Masyarakat juga menilai pemerintah daerah seharusnya lebih agresif membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan maupun maskapai penerbangan agar Bengkulu kembali menjadi rute yang diperhitungkan. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim penerbangan yang sehat dan kompetitif sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dengan harga tiket yang wajar.

Hubungan baik dengan pusat semestinya menjadi kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi kebanggaan politik tanpa dampak nyata di lapangan.

Masyarakat meminta Gubernur Bengkulu segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk mengatasi persoalan ini. Penambahan jadwal penerbangan, membuka peluang masuknya maskapai baru, hingga mendorong kembali hadirnya Garuda Indonesia menjadi tuntutan yang terus disuarakan.

Bengkulu membutuhkan pemimpin yang bukan hanya dekat dengan pusat kekuasaan, tetapi juga cepat bertindak ketika rakyat menghadapi kesulitan nyata.

 

Penulis : Merupakan Lulusan Uji Kompetensi Wartawan Utama

  • Penulis: Redaksi Bengkulu

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Gagalkan CPMI Illegal di Perbatasan RI- Malaysia

    Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Gagalkan CPMI Illegal di Perbatasan RI- Malaysia

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 216
    • 0Komentar

    NUNUKAN,JARRAKPOS.COM – Di sekitar patok perbatasan RI-Malaysia Nomor A663, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, telah dilakukan penggagalan pengiriman tiga orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) illegal oleh personel Pos Gabungan Bersama (Gabma) Simanggaris, Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad. Senin,(28/4/2025). Operasi ini bermula saat Letda Arm Toffano Adita Bangun, Komandan Pos Gabma […]

  • Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 17 WNA, 10 Terjerat Pelanggaran Izin Tinggal dan Ketertiban Umum

    Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 17 WNA, 10 Terjerat Pelanggaran Izin Tinggal dan Ketertiban Umum

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 23
    • 0Komentar

    BADUNG — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai kembali memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Bali. Hasilnya, sebanyak 17 WNA dideportasi sepanjang 8 hingga 18 September 2026 karena terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Penindakan tersebut merupakan hasil patroli rutin keimigrasian yang dilaksanakan jajaran Imigrasi Ngurah Rai pada 5 […]

  • Lewat Karang Taruna, Budi Djiwandono Sukseskan Program Presiden Prabowo

    Lewat Karang Taruna, Budi Djiwandono Sukseskan Program Presiden Prabowo

    • calendar_month Sabtu, 8 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 353
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Pemilihan ketua umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) akan berlangsung dalam waktu dekat. Sejumlah nama pun sudah bermunculan sebagai calon nakhoda organisasi kepemudaan yang anggotanya tersebut tersebar di semua daerah. Salah satu potensi calon kuat ketua umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) adalah Ketua Fraksi DPR RI Partai Gerindra Gerardus Budisatrio Djiwandono […]

  • Jalankan Arahan Presiden RI, Gubernur Koster Pimpin Rakor Forkopimda se-Bali, Perkuat Penanganan Sampah dan Tata Kelola Pariwisata

    Jalankan Arahan Presiden RI, Gubernur Koster Pimpin Rakor Forkopimda se-Bali, Perkuat Penanganan Sampah dan Tata Kelola Pariwisata

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 22
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat koordinasi nasional beberapa waktu lalu, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provinsi serta Kota/Kabupaten se-Bali, bertempat di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar pada Kamis (19/2/2026). Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh […]

  • Bupati-Wabup Cirebon Canangkan 12 Program Prioritas di 100 Hari Kerja

    Bupati-Wabup Cirebon Canangkan 12 Program Prioritas di 100 Hari Kerja

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.349
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM — Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melaksanakan rapat pimpinan (rapim) tentang program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon. Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman hadir dalam rapat yang digelar di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Senin (24/2/2025). Agus mengatakan, sebanyak 12 program yang jadi prioritas selama […]

  • Gung Cok Apresiasi Pembebasan PBB Petani Jatiluwih Mulai 2026

    Gung Cok Apresiasi Pembebasan PBB Petani Jatiluwih Mulai 2026

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 23
    • 0Komentar

    TABANAN, Matakompas.com | Wakil Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka SE (Gung Cok), menyambut positif kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang akan membebaskan petani dari biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai tahun 2026. Kebijakan ini muncul setelah dialog Bupati Tabanan Sanjaya bersama para petani Subak Jatiluwih, usai Pansus TRAP melakukan […]

expand_less