Breaking News
light_mode
Trending Tags

Kuasa Hukum RU Soroti Prosedur Penangkapan dan Penguasaan Barang Bukti di PN Denpasar

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • visibility 141
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Persidangan perkara pidana narkotika dengan terdakwa RU di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (1/10/2026), memasuki agenda pemeriksaan saksi serta pemeriksaan alat bukti surat yang diajukan pihak terdakwa.

Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum RU, yakni Hendrik T. Selan, S.H., Erych W. Sohat, S.H., M.H., dan Timoteus Mordan, S.H., menyampaikan sejumlah keberatan terkait proses penangkapan, pemeriksaan saksi, hingga penguasaan barang bukti.

Penasihat Hukum menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dibuka secara terang dalam persidangan untuk menguji kesesuaian antara keterangan para saksi, dokumen yang diajukan, serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menurutnya, kehadiran saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dimaksudkan untuk membuka fakta mengenai rangkaian peristiwa sebelum dan saat dilakukan penangkapan terhadap pihak yang mereka bela.

Salah satu hal yang disoroti adalah keterangan saksi yang menyebut adanya sejumlah anggota kepolisian yang datang ke kediaman pihak terkait.

Kuasa hukum menyebut terdapat persoalan mengenai dokumen atau surat yang diperlihatkan kepada pihak keluarga maupun saksi, termasuk mengenai tujuan surat tersebut.

Selain itu, penasihat hukum juga menyoroti keterangan ibu kandung terdakwa yang disebut telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak terkait. Permohonan tersebut, menurut kuasa hukum, disertai sejumlah lampiran dan jaminan dari pihak keluarga.

Namun, pihak penasihat hukum menyatakan permohonan tersebut belum memperoleh jawaban tertulis secara resmi.

“Langkah yang kami tempuh adalah melaporkan dugaan ketidakprofesionalan penyidik karena tidak memberikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan yang telah diajukan,” kata Erych W. Sohat, S.H., M.H., usai persidangan.

Menurut Erych, persoalan tersebut penting karena berkaitan dengan hak keluarga untuk memperoleh kejelasan serta transparansi dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Pihaknya menyatakan telah menunjukkan sejumlah bukti yang menurut mereka berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam proses penyidikan.

Soroti Perbedaan Keterangan dan BAP

Kuasa hukum juga menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian antara pernyataan yang dibuat oleh RU dan dokumen yang kemudian diterima oleh pihak keluarga dengan keterangan yang tercantum dalam BAP.

Perbedaan tersebut, menurut penasihat hukum, menjadi alasan bagi mereka untuk meminta majelis hakim memberikan kesempatan menghadirkan penyidik dalam persidangan.

Mereka ingin menguji secara langsung proses penyusunan keterangan maupun BAP tersebut, termasuk untuk memastikan apakah terdapat tekanan atau kondisi tertentu yang memengaruhi keterangan pihak yang diperiksa.

“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara pernyataan yang dibuat oleh Rivaldi yang diserahkan kepada ibunya dengan BAP yang kami lihat. Karena itu kami memohon kepada majelis hakim agar diberikan kesempatan menghadirkan penyidik,” kata Erych.

Penasihat hukum menegaskan bahwa permintaan tersebut bukan untuk mengabaikan keberadaan barang bukti, melainkan untuk memastikan seluruh proses hukum berlangsung sesuai prosedur dan dapat diuji secara terbuka di persidangan.

Persoalkan Prosedur Penangkapan

Sementara itu, Timoteus Mordan, S.H., menyoroti lebih spesifik mengenai kronologi penangkapan RU.

Menurut Timoteus, RU sebelumnya dipanggil oleh Erwin untuk datang ke rumahnya. Namun, ketika Rivaldi tiba, menurut keterangan yang disampaikan kuasa hukum, sejumlah anggota kepolisian disebut telah berada di lokasi.

Dari kondisi tersebut, pihak kuasa hukum mempertanyakan prosedur awal tindakan kepolisian, termasuk apakah proses penggeledahan maupun tindakan hukum lainnya telah dilakukan dengan prosedur sebagaimana mestinya.

“Seharusnya pada tahap awal, kalau memang dilakukan penggeledahan di rumah Erwin maupun di rumah RU harus disaksikan dan dilakukan sesuai prosedur. Namun faktanya, menurut kami, hal itu tidak terjadi,” ujar Timoteus.

Ia menilai persoalan prosedur tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan validitas rangkaian tindakan hukum berikutnya.

Pertanyakan Penguasaan Barang Bukti

Selain prosedur penangkapan, tim penasihat hukum juga mempersoalkan aspek penguasaan barang bukti.

Timoteus menyebut barang bukti yang menjadi bagian dari perkara telah ditemukan di rumah Erwin. Sementara itu, menurut keterangan yang disampaikan kuasa hukum, RU belum masuk ke rumah Erwin ketika barang bukti tersebut ditemukan.

Atas dasar itu, pihak penasihat hukum mempertanyakan hubungan penguasaan barang bukti dengan Rivaldi.

“Barang bukti yang ditemukan sudah ada di rumah Erwin. Jadi terkait dengan penguasaan itu, menurut kami, tidak ada. Karena itu kami mempertanyakan penerapan pasal yang disematkan kepada RU,” kata Timoteus.

Ia juga menyoroti barang yang disebut ditemukan di rumah RU. Menurutnya, keberadaan barang tersebut harus terlebih dahulu dikaitkan dengan fakta mengenai tujuan penggunaannya.

“Kalaupun penyidik menemukan bong di rumah RU harus dipastikan apakah barang itu digunakan atau untuk tujuan lain. Itu yang harus dibuktikan,” ujarnya.

Minta Proses Peradilan Berjalan Adil

Tim penasihat hukum RU menegaskan keberatan yang disampaikan dalam persidangan merupakan bagian dari upaya menguji seluruh rangkaian proses hukum terhadap terdakwa.

Mereka meminta majelis hakim tidak hanya melihat keberadaan barang bukti, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana barang bukti tersebut diperoleh, siapa yang menguasai, serta apakah proses penangkapan dan penyitaan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Penasihat hukum juga meminta agar terdapat pemisahan yang jelas antara perkara dan posisi hukum masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

“Menurut kami, dari awal harus ada pemisahan tersendiri antara Erwin dengan RU. Karena dalam perkara ini jangan sampai semuanya dianggap menjadi satu kesatuan tanpa melihat peran masing-masing,” tegas Timoteus.

Dengan demikian, persidangan di PN Denpasar tersebut tidak hanya menjadi ruang pembuktian terkait barang bukti dan keterangan para saksi, tetapi juga menjadi forum bagi penasihat hukum untuk menguji prosedur penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta konsistensi antara keterangan saksi dan BAP.

Seluruh keberatan dan dalil yang disampaikan penasihat hukum tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembuktian dan penilaian majelis hakim dalam perkara tersebut.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satgas Gabungan TNI Gagalkan Penyelundupan 16 CPMI Ilegal ke Malaysia

    Satgas Gabungan TNI Gagalkan Penyelundupan 16 CPMI Ilegal ke Malaysia

    • calendar_month Minggu, 6 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 665
    • 0Komentar

    SEBATIK,JARRAKPOS.COM – Tim Satgas Gabungan yang terdiri dari Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Satgas Bais TNI, dan Satgas Intelijen Kodam VI/Mulawarman berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 16 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal yang hendak menyeberang ke Tawau, Malaysia melalui pelabuhan tidak resmi di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penggagalan ini bermula dari informasi […]

  • POCADI: Pojok Baca Digital ada di Terminal Tipe A Tidar Magelang Hari ini di Buka oleh Walikota Magelang

    POCADI: Pojok Baca Digital ada di Terminal Tipe A Tidar Magelang Hari ini di Buka oleh Walikota Magelang

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 320
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Pojok Baca Digital (POCADI) adalah layanan perpustakaan yang menyediakan koleksi buku digital (e-book) dan buku cetak, serta akses internet gratis. POCADI dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau Kementerian Lembaga. Hari ini telah di buka di Terminal Tipe A Tidar Magelang oleh Walikota Magelang bapak Azis beserta jajaran dan didamping […]

  • Cegah Macet Horor Nataru 2027, IWO Bali Dorong Komisi III Desak Pusat Atensi Jalur Gilimanuk

    Cegah Macet Horor Nataru 2027, IWO Bali Dorong Komisi III Desak Pusat Atensi Jalur Gilimanuk

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Redaksi Bali
    • visibility 51
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matacompas.com – Ancaman kemacetan panjang menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027 menjadi perhatian Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Bali. Mengantisipasi potensi kemacetan horor, IWO Bali mendorong Komisi III DPRD Bali agar mengambil langkah strategis dengan mendesak pemerintah pusat segera memberi perhatian serius terhadap kondisi jalan dan jalur transportasi menuju Gilimanuk. Dorongan tersebut […]

  • NPC Sumut Gelar Talent Scouting April

    NPC Sumut Gelar Talent Scouting April

    • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 835
    • 0Komentar

    Medan – Ketua National Paralympic Committe Indonesia ( NPCI) Senny Marbun memberikan apresiasi Tinggi terhadap Ketua NPC Sumut Alan Sastra Ginting Itu karena NPC Sumut terus memberikan atlet difabel yang berkualitas buat Indonesia. Kinerja keras Alan Sastra Ginting dalam melahirkan atlet difabel berkualitas Nah, Untuk regenerasi atlet difable terus tercipta, PB NPCI menggelar talent Scotting […]

  • 129 Ormas Terdata: Kesbangpol Badung Perkuat Verifikasi dan Pembinaan Ditarget Rampung Akhir 2026

    129 Ormas Terdata: Kesbangpol Badung Perkuat Verifikasi dan Pembinaan Ditarget Rampung Akhir 2026

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 31
    • 0Komentar

    BADUNG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung memperkuat pendataan, verifikasi dan pembinaan Organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai bagian dari upaya menciptakan organisasi yang tertib dan produktif. Hingga Agustus 2026, Kesbangpol Badung mencatat sekitar 129 Ormas telah terdata. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Badung […]

  • BTID Mangkir di RDP, Tagel Winarta Beri Peringatan Keras: Jangan Anggap Remeh DPRD Bali

    BTID Mangkir di RDP, Tagel Winarta Beri Peringatan Keras: Jangan Anggap Remeh DPRD Bali

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 37
    • 0Komentar

    DENPASAR — Ketidakhadiran PT Bali Turtle Island Development (BTID) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali memantik reaksi keras dari kalangan legislatif. Sikap mangkir perusahaan pengembang proyek strategis di kawasan Serangan itu dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut etika dan penghormatan terhadap lembaga negara. Anggota […]

expand_less