GMNI Pertanian Udayana Soroti Kemungkinan Terjadinya Lonjakan Kenaikan Pangan Akibat Kelangkaan BBM

DENPASAR, Matacompas.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bali pada Oktober 2026 menjadi persoalan yang perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Gangguan distribusi BBM menunjukkan bahwa kelancaran aktivitas ekonomi daerah masih bergantung pada ketersediaan energi dan keandalan sistem logistik.

Persoalan tersebut menjadi penting ketika BBM dipahami sebagai salah satu komponen pendukung kegiatan produksi dan distribusi pertanian.

Kegiatan pertanian tidak hanya membutuhkan lahan, tenaga kerja, pupuk, dan benih, tetapi juga bergantung pada kelancaran transportasi untuk mendistribusikan sarana produksi dan mengangkut hasil panen menuju pasar.

BBM juga dapat digunakan untuk mengoperasikan traktor, pompa air, mesin panen, serta kendaraan pengangkut hasil pertanian.

Apabila gangguan distribusi BBM berlangsung lebih lama atau terjadi berulang kali, kegiatan pertanian berpotensi menghadapi tekanan biaya dan operasional.

Oleh karena itu, fenomena kelangkaan BBM di Bali perlu menjadi perhatian bersama karena dampaknya berpotensi menjangkau sektor yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, termasuk pertanian.

Fenomena kelangkaan BBM di Bali bukanlah persoalan yang sepenuhnya baru di Indonesia.

Salah satu pembanding yang relevan adalah Makassar dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan.

Pada September 2026, pemberitaan mengenai antrean Pertalite dan Biosolar menunjukkan bahwa pengemudi kendaraan logistik harus menghadapi waktu tunggu yang panjang untuk memperoleh BBM.

Pada periode yang sama, persoalan akses solar bersubsidi juga muncul di Kabupaten Maros.

RRI melaporkan adanya keluhan petani terkait penyaluran solar bersubsidi di SPBU Jawi-Jawi, Kecamatan Bantimurung, serta menyebut lahan seluas 3.486 hektare yang dinilai terancam akibat persoalan tersebut.

Angka tersebut menunjukkan luas lahan yang disebut berisiko, bukan bukti bahwa seluruh lahan mengalami gagal panen.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa gangguan BBM dapat terjadi melalui mekanisme yang berbeda, mulai dari keterlambatan distribusi, pembatasan akses solar bersubsidi, hingga kenaikan harga energi.

Meskipun penyebabnya tidak selalu sama, seluruh peristiwa tersebut memberikan pelajaran bahwa energi merupakan bagian penting dari keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pertanian.

Pengalaman daerah lain dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Bali untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas apabila gangguan pasokan tidak segera diselesaikan.

Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sekaligus Kepala Bidang Kajian dan Aksi Strategis BEM FP UNUD 2026, Kadek Arya Nugraha Diputra berpendapat, persoalan yang perlu lebih diperhatikan dari kelangkaan BBM di Bali bukan hanya lamanya masyarakat mengantre di SPBU, melainkan kemungkinan dampak berantai yang muncul apabila gangguan tersebut berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Gangguan selama beberapa hari mungkin masih dapat diatasi melalui persediaan yang tersedia, penyesuaian jadwal pengiriman, dan pemulihan distribusi. Apabila dinamika gangguan distribusi BBM terus berulang, dampaknya terhadap sektor pangan dan pertanian Bali dapat berkembang melalui beberapa jalur.

Pertama, biaya pengangkutan berpotensi meningkat karena kendaraan membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh bahan bakar, sementara keterlambatan pengiriman dapat menyebabkan kerusakan atau pengurangan kualitas komoditas Pertanian yang dimana komoditas pertanian dikenal dengan sifat Perishablenya (Mudah Rusak) terlebih lagi produk pertanian tersebut diam lama di suhu yang cukup panas.

Kedua, petani dan pedagang berisiko menghadapi ketidakpastian waktu pemasaran. Pada komoditas yang mudah rusak, ketidakpastian tersebut dapat menekan kualitas produk dan memperbesar risiko kerugian, hal ini akan berdampak kepada penghasilan para Petani dan juga kesejahteraan mereka akan terancam.

Ketiga, apabila tambahan biaya distribusi diteruskan kepada pembeli, harga pangan di tingkat konsumen berpotensi mengalami tekanan. Namun, jika kenaikan biaya tidak dapat diteruskan, margin pedagang atau pendapatan bersih petani justru dapat tertekan.

Pada akhirnya, fenomena kelangkaan BBM di Bali perlu dipahami sebagai peringatan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kemampuan menghasilkan produk pertanian, tetapi juga pada keandalan energi dan distribusi yang menghubungkan petani dengan konsumen.

Pengalaman Makassar, Maros, Tuban, dan Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa ketika akses terhadap BBM terganggu, kegiatan produksi maupun distribusi berpotensi menghadapi tekanan biaya dan operasional.

Walaupun konteks setiap peristiwa berbeda, pengalaman tersebut memberikan dasar bagi Bali untuk memperkuat kesiapan menghadapi gangguan pasokan energi.

Menurut Arya Nugraha, pemerintah perlu memastikan distribusi BBM berlangsung tepat waktu, memperhatikan kebutuhan pengguna produktif, serta meningkatkan koordinasi antara pengelola BBM, dinas pertanian, dinas perdagangan, dan pelaku logistik.

Pada saat yang sama, pemantauan harga pangan, biaya angkut, tarif jasa alsintan, dan harga yang diterima petani perlu dilakukan agar dampak gangguan dapat diketahui secara lebih objektif.

Dengan demikian, penanganan kelangkaan BBM tidak berhenti pada penyelesaian antrean, tetapi juga melindungi keberlangsungan usaha tani dan akses masyarakat terhadap pangan.

Sebab, ketika energi tersendat, yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran perjalanan kendaraan, melainkan juga kemampuan petani untuk berproduksi, kemampuan pedagang mendistribusikan hasil panen, dan kemampuan masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau.

Ketahanan pangan Bali pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh apa yang dapat dipanen dari tanahnya, tetapi juga oleh seberapa andal sistem yang memungkinkan hasil panen tersebut sampai ke meja masyarakat. (Red).