Dewa Rai Desak APBD Bali 2027 Prioritaskan Lima Sektor: Budaya, Pendidikan, Rumah Rakyat hingga Infrastruktur

DENPASAR, MATACOMPAS.COM – Pembahasan rancangan anggaran Tahun 2027 di lingkungan DPRD Provinsi Bali mulai diarahkan pada sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat. Lima sektor strategis, yakni kebudayaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan infrastruktur, menjadi perhatian serius agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai, SH., MH., usai mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bali, Senin (2/11/2026).

Menurut Dewa Rai, pembahasan anggaran tidak semestinya hanya berorientasi pada angka dan program administratif. Lebih dari itu, anggaran harus mampu menjawab persoalan riil yang selama ini dihadapi masyarakat, mulai dari pelestarian budaya hingga pemerataan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Pertama, Penguatan Kebudayaan Bali

Dewa Rai menegaskan, kebudayaan merupakan salah satu fondasi utama identitas Bali yang harus terus dijaga dan diperkuat melalui dukungan anggaran pemerintah.

Ia menyoroti masih adanya kebutuhan pendanaan kegiatan adat, budaya, dan berbagai aktivitas masyarakat yang selama ini kerap bergantung pada bantuan perusahaan atau pihak lain.

Ke depan, menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skema pendanaan yang lebih jelas dan berkelanjutan sehingga kegiatan kebudayaan tidak terus-menerus kesulitan mencari sumber pembiayaan.

Dengan demikian, pelestarian adat, tradisi, seni, dan budaya Bali dapat berjalan secara konsisten tanpa harus selalu bergantung pada pihak ketiga.

Kedua, Pendidikan dan Penambahan Sekolah Menengah Atas

Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian serius Dewa Rai. Ia menilai, setiap tahun masyarakat Bali masih menghadapi persoalan keterbatasan daya tampung sekolah, khususnya pada jenjang SMA.

Tidak sedikit anak-anak yang kebingungan mendapatkan sekolah setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP. Bahkan, ada siswa yang harus menunggu beberapa hari karena belum memperoleh sekolah.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera dicarikan solusi melalui perencanaan anggaran yang berpihak pada peningkatan akses pendidikan.

Dewa Rai turut menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang harus dimanfaatkan secara optimal. Ia mendorong agar anggaran tersebut tidak hanya terserap untuk kebutuhan rutin, tetapi juga diarahkan pada pembangunan dan penambahan fasilitas sekolah, terutama SMA.

Selain pembangunan sekolah baru, ia juga mengusulkan solusi teknis berupa pembukaan ruang belajar sore sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah.

“Jangan sampai setiap tahun persoalan anak-anak mencari sekolah terus berulang. Ini harus kita minimalisir melalui kebijakan dan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan pendidikan masyarakat,” tegasnya.

Ketiga, Program Sosial dan Rumah Layak Huni

Pada sektor sosial, Dewa Rai mengingatkan masih banyak masyarakat Bali yang belum memiliki rumah layak huni, terutama kelompok masyarakat kurang mampu.

Ia mendorong pemerintah agar program bantuan perumahan menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan APBD 2027.

Bahkan, ia mengusulkan agar setiap anggota DPRD dapat memperjuangkan sedikitnya lima unit rumah bagi masyarakat yang membutuhkan melalui program dan mekanisme anggaran yang sesuai ketentuan.

Jika program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, menurutnya, akan semakin banyak masyarakat yang terbantu mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Wilayah Karangasem, Buleleng, Jembrana, Bangli, hingga kawasan perkotaan juga perlu mendapatkan perhatian karena persoalan kemiskinan dan kebutuhan rumah layak huni masih ditemukan di berbagai daerah.

“Minimal masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan rumah. Ini kebutuhan dasar yang harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Keempat, Pelayanan Kesehatan dan Pengadaan CT Scan di Bali Mandara

Sektor kesehatan menjadi perhatian berikutnya. Dewa Rai secara khusus menyoroti kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bali Mandara, terutama terkait ketersediaan dan keandalan alat CT Scan.

Ia mengungkapkan, masih terdapat keluhan masyarakat mengenai lamanya waktu tunggu pemeriksaan maupun hasil CT Scan. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan ketika peralatan mengalami kerusakan sehingga pelayanan kepada pasien ikut terganggu.

Bahkan, berdasarkan keluhan yang diterimanya, terdapat pasien yang harus menunggu sejak April hingga Juni akibat kendala peralatan medis.

Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pengadaan maupun pembaruan alat CT Scan di RS Bali Mandara.

Dewa Rai menyebutkan, pengadaan CT Scan dengan teknologi terbaru diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp14 miliar hingga Rp15 miliar per unit.

Ia mengusulkan agar rumah sakit tersebut memiliki sedikitnya dua unit CT Scan, sehingga apabila salah satu alat mengalami kerusakan, pelayanan pemeriksaan pasien tetap dapat berjalan.

Penggunaan teknologi pencitraan medis yang lebih modern juga diharapkan mampu mempercepat proses pemeriksaan dan membantu tenaga medis mengambil keputusan penanganan pasien secara lebih cepat.

“Ini untuk kepentingan masyarakat Bali. Jangan sampai pasien harus menunggu terlalu lama hanya karena peralatan kesehatan mengalami kerusakan. Ketersediaan alat CT Scan harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Kelima, Infrastruktur Jalan dan Keselamatan Pengguna Jalan

Persoalan infrastruktur menjadi poin kelima yang disoroti Dewa Rai. Ia menilai, kondisi sejumlah ruas jalan di Bali masih membutuhkan penanganan serius, terutama jalur di wilayah Karangasem.

Ia mencontohkan kondisi jalan di kawasan Empelan yang menurutnya memprihatinkan. Lubang-lubang jalan tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan.

Bahkan, ia menyebut terdapat kejadian kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat kondisi jalan yang membahayakan, termasuk kendaraan yang terperosok ke jurang.

Selain membahayakan keselamatan, kerusakan jalan juga berdampak terhadap waktu tempuh perjalanan. Dewa Rai mencontohkan perjalanan yang sebelumnya dapat ditempuh sekitar 2,5 jam kini bisa mencapai empat jam akibat kondisi jalan dan kemacetan.

Ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak terkait dan meminta agar penanganannya tidak hanya sebatas perbaikan sementara atau tambal sulam.

Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan program peningkatan kualitas infrastruktur secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Jangan Hanya Bangga Pariwisata Mendunia, Infrastruktur Harus Dibuktikan

Lebih jauh, Dewa Rai mengingatkan bahwa Bali selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik dunia. Berbagai penghargaan internasional telah diraih, tetapi predikat tersebut harus dibarengi dengan kualitas pelayanan dan infrastruktur yang memadai.

Menurutnya, wisatawan yang datang ke Bali tidak cukup hanya disambut dengan keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakat. Mereka juga membutuhkan kenyamanan selama melakukan perjalanan.

Ia menyinggung pentingnya kualitas jalan sebagai bagian dari pelayanan pariwisata, terlebih wisatawan turut memberikan kontribusi bagi Bali melalui pungutan wisatawan asing (PWA).

“Kalau kita berbicara pariwisata Bali, kita sudah berkali-kali mendapatkan pengakuan dunia. Tetapi, mari kita buktikan dengan kondisi infrastruktur yang bagus. Apa yang harus kita berikan kepada wisatawan yang datang ke Bali? Salah satunya adalah perjalanan yang nyaman, jalan yang baik, dan tanpa keluhan,” ungkapnya.

Dewa Rai berharap lima sektor tersebut benar-benar menjadi perhatian eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran Tahun 2027.

Baginya, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan daerah, melainkan instrumen penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan Bali.

Dengan demikian, anggaran yang disusun harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap pelestarian budaya, peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

“Lima sektor ini harus menjadi program prioritas. Jangan sampai anggaran disusun setiap tahun, tetapi persoalan mendasar masyarakat terus berulang,” pungkas Dewa Rai.