Breaking News
light_mode
Trending Tags

Kunjungi RSU Dharma Yadnya, Ketua TP Posyandu Provinsi Bali Minta Nakes Berikan Pelayanan Prima bagi Pasien BPJS dan Non-BPJS

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
  • visibility 8
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matakompas.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mewanti-wanti tenaga kesehatan agar selalu memberikan pelayanan prima kepada pasien tanpa melihat tingkat ekonomi maupun latar belakangnya. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-39 Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya di Denpasar, Minggu (15/3).

“Sering ibu lihat di rumah sakit ada perbedaan pelayanan bagi pasien BPJS, mandiri, maupun asuransi. Padahal, bagaimanapun pasien tetap membayar. Jadi kita jangan seperti itu, apalagi kita adalah rumah sakit pemerintah,” jelasnya.

Ia bahkan menjelaskan bahwa fokus utama rumah sakit pemerintah sebaiknya adalah pasien BPJS, sehingga tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya, terbiasa melayani masyarakat hingga ke akar rumput tanpa memandang latar belakang.

“Tolong jangan membeda-bedakan sikap dan perlakuan kita. Yang kita fokuskan adalah penanganan penyakitnya agar pasien lekas sembuh,” tegasnya.

Sebagai Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, ia menjelaskan bahwa dirinya sangat konsen terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Bali. Walaupun saat ini Posyandu tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan dan telah bertransformasi melalui Posyandu 6 SPM, menurutnya bidang kesehatan tetap sangat penting karena merupakan modal utama kehidupan.

Ia menambahkan bahwa untuk mengelola rumah sakit tidak hanya dibutuhkan keahlian di bidang kesehatan, tetapi juga manajemen yang baik dan tangguh. Oleh sebab itu, harus ada dukungan dan sinergitas dari semua pihak.

“Jadi kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bapak Gubernur dan Bapak Direktur Rumah Sakit tidak akan sukses kalau tidak didukung oleh semua jajarannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya sembari menyerahkan apresiasi kepada tenaga kesehatan dengan masa pengabdian terpanjang.

“Maju terus. Selamat ulang tahun ke-39 untuk Rumah Sakit Dharma Yadnya. Semoga Rumah Sakit Dharma Yadnya terus tumbuh dan berkembang,” ucap Ibu Putri Koster.

Sementara itu, Direktur RSU Dharma Yadnya, dr. Kadek Iwan Darmawan, M.P.H., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua TP Posyandu Provinsi Bali. Ia berharap kehadiran Ibu Putri Koster dapat menjadi motivasi bagi tenaga kesehatan di RSU Dharma Yadnya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

“Terima kasih atas motivasi dan bimbingan Ibu. Ke depan, semoga Rumah Sakit Dharma Yadnya bisa menjadi lebih baik dan dapat mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ungkap Iwan Darmawan.

Di akhir kunjungannya, Ketua TP Posyandu Provinsi Bali didampingi oleh Direktur RSU Dharma Yadnya dan jajaran melakukan visitasi ke beberapa bangsal rumah sakit, khususnya pada pasien rawat inap kelas III BPJS Kesehatan, sembari memberikan bingkisan.

Diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya resmi dihibahkan oleh Yayasan Rsi Markandeya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada akhir 2023 dan beroperasi penuh di bawah Pemerintah Provinsi Bali sejak 1 Juli 2025 dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). (Rd)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Made Supartha Ungkap Fakta Sidak Pansus TRAP: Dari 44 Hektare Kewajiban BTID, Baru 15 Sertifikat Itupun Bukan Atas Nama BTID 

    Made Supartha Ungkap Fakta Sidak Pansus TRAP: Dari 44 Hektare Kewajiban BTID, Baru 15 Sertifikat Itupun Bukan Atas Nama BTID 

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 10
    • 0Komentar

    JEMBRANA, Matakompas.com — Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali, mengungkap temuan krusial dalam sidak terkait dugaan tukar guling lahan mangrove oleh PT BTID. Hasil pendalaman pansus menunjukkan adanya ketimpangan serius antara kewajiban perusahaan dan fakta di lapangan. Dalam sidak yang digelar Rabu (22/4/2026) di Kantor Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, […]

  • Nakes Natuna Berharap Kebijaksanaan Bupati Cen Sui Lan agar TPP Tetap Dibayarkan 

    Nakes Natuna Berharap Kebijaksanaan Bupati Cen Sui Lan agar TPP Tetap Dibayarkan 

    • calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 296
    • 0Komentar

    NATUNA, jarrakpos.com | Sejumlah pegawai di bidang tenaga kesehatan (Nakes) Kabupaten Natuna sedang mengalami perasaan yang gundah gulana akibat tidak cairnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan juga ditambah dengan isu akan dipotongnya nilai TPP dari jumlah yang selama ini diterima. Lebih dari 450 tenaga kesehatan di kabupaten Natuna betugas di Puskesmas maupun BLUD Rumah Sakit […]

  • Pegawai Negeri Sipil, Apakah Juga Masyarakat Atau Bukan?

    Pegawai Negeri Sipil, Apakah Juga Masyarakat Atau Bukan?

    • calendar_month Kamis, 20 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 310
    • 0Komentar

    Oleh: Dr. Syukur Muhaymin Adang Djaha, S.Sos, M.AP (Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana) NTT, Jarrakpos- Mari kita mulai tulisan ini dengan pernyataan dan pertanyaan yang akhir-akhir ini sedang ramai di masyarakat tentang PNS. “PNS itu membebani keuangan negara”, “PNS itu apa sih kerjanya?”, “Hapuskan PNS”, dan masih banyak lagi pernyataan dan pertanyaan tendensius […]

  • DPRD Bali Soroti Sengketa Sertifikat Tanah Kedonganan, Pansus TRAP Siapkan Langkah Lanjutan

    DPRD Bali Soroti Sengketa Sertifikat Tanah Kedonganan, Pansus TRAP Siapkan Langkah Lanjutan

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 10
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Dugaan persoalan dalam proses pensertifikatan tanah di Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kini menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Bali. Untuk itu, DPRD Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Perizinan, dan Aset (TRAP) DPRD Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait sengketa sertifikat tanah di Ruang Bapemperda […]

  • Kuota Perempuan Dipertegas MK, Sari Galung Sebut Politik Butuh Keberanian dan Pendidikan

    Kuota Perempuan Dipertegas MK, Sari Galung Sebut Politik Butuh Keberanian dan Pendidikan

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 10
    • 0Komentar

    DENPASAR – Anggota DPRD Bali dari Daerah Pemilihan Denpasar, Ni Wayan Sari Galung menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg). Putusan MK dalam perkara Nomor 128/PUU-XXIV/2026 tersebut menegaskan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dapat dikenai sanksi tegas, termasuk potensi pembatalan keikutsertaan […]

  • PAN Bali Pasang Target Besar Pemilu 2029: Rebut Kursi DPR RI dan Bangun Kekuatan Hingga Akar Rumput

    PAN Bali Pasang Target Besar Pemilu 2029: Rebut Kursi DPR RI dan Bangun Kekuatan Hingga Akar Rumput

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    DENPASAR |Partai Amanat Nasional (PAN) Bali mulai memanaskan mesin politik menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Hal tersebut sejalan dengan target nasional untuk menembus tiga besar Partai Politik (Parpol) di Indonesia. Untuk itu, PAN Bali juga memasang target besar agar pecah telur dengan merebut kursi DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali. Target tersebut menjadi salah […]

expand_less