Gelombang Opini Publik di Media Sosial: Demer Diserbu Komentar Negatif, Pansus TRAP DPRD Bali Justru Dibanjiri Dukungan Netizen

DENPASAR – Dinamika Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali tidak hanya menjadi perdebatan di ruang politik, tetapi juga memantik respons luas di media sosial. Perbedaan sikap publik terlihat mencolok dari kolom komentar pada sejumlah unggahan Facebook media lokal yang membahas polemik tersebut.

Pada unggahan yang mengangkat pemberitaan mengenai Ketua DPD Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, kolom komentar dipenuhi beragam tanggapan bernada kritis. Sejumlah akun menyampaikan kekecewaan terhadap keputusan penarikan anggota Fraksi Golkar dari Pansus TRAP. Bahkan, ada komentar yang secara terbuka menuliskan ajakan agar tokoh tersebut tidak lagi dipilih pada pemilihan mendatang. Selain itu, berbagai komentar lain juga bernada negatif dan mempertanyakan komitmen politik terhadap penyelesaian persoalan tata ruang di Bali.

Sebaliknya, suasana berbeda terlihat pada unggahan yang menampilkan Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Made Supartha. Kolom komentar didominasi dukungan terhadap langkah Pansus dalam melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran tata ruang, aset daerah, dan perizinan di berbagai wilayah Bali.

Beberapa warganet menyampaikan apresiasi agar Pansus tetap konsisten menjalankan tugasnya hingga seluruh temuan dituntaskan. Salah satu komentar bahkan menyebutkan, “Pansus TRAP terus saja seterusnya, saya sangat mendukung untuk penataan tata ruang di Bali.” Komentar serupa juga banyak bermunculan, yang pada intinya berharap pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dilakukan tanpa pandang bulu.

Tidak hanya di satu unggahan, respons positif juga tampak pada berbagai pemberitaan media lain yang mengangkat aktivitas Pansus TRAP. Di kolom komentar, banyak warganet memberikan apresiasi berupa ucapan “bagus”, “lanjutkan”, hingga simbol jempol sebagai bentuk dukungan terhadap langkah Pansus. Sejumlah komentar bahkan berharap masa kerja Pansus TRAP diperpanjang agar pengawasan terhadap dugaan pelanggaran tata ruang di Bali dapat terus berlanjut hingga seluruh persoalan diselesaikan.

Banyak pula warganet yang menilai kinerja Pansus TRAP lebih terukur karena dinilai aktif melakukan inspeksi lapangan, memanggil berbagai pihak terkait, serta menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi kepada publik. Bagi para pendukungnya, pola kerja tersebut dianggap menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan secara nyata dan tidak hanya berhenti pada pembahasan di ruang rapat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa isu tata ruang kini menjadi perhatian luas masyarakat. Respons di media sosial menggambarkan adanya ekspektasi publik agar DPRD Bali tetap menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Meski demikian, komentar di media sosial merupakan ekspresi pendapat individu dan tidak dapat dijadikan ukuran tunggal mengenai pandangan masyarakat secara keseluruhan. Opini publik yang berkembang di ruang digital tetap perlu disikapi secara proporsional, karena belum tentu mencerminkan sikap seluruh warga Bali.

Perdebatan mengenai Pansus TRAP diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian publik hingga masa kerja panitia khusus tersebut berakhir. Di tengah berbagai dinamika politik yang terjadi, masyarakat tampaknya akan terus mengawasi setiap langkah para pemangku kepentingan dalam menentukan arah penataan ruang dan tata kelola perizinan di Pulau Dewata. Di sisi lain, derasnya dukungan yang muncul di media sosial menjadi salah satu indikator bahwa sebagian warganet menaruh harapan besar agar Pansus TRAP mampu menuntaskan mandat pengawasannya secara objektif, akuntabel, dan menghasilkan rekomendasi yang berdampak bagi penataan ruang di Bali.