Sufmi Dasco dan Ikhtiar Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan di Era Prabowo, Matahukum: Komitmen Mendengar Publik

Matacompas.com Jakarta – Pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dengan para pendemo mahasiswa pada 19 Juni 2026 kemarin adalah peristiwa yang perlu dicermati secara mendalam. Di tengah tuntutan yang mengkritisi sejumlah kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo yang dinilai publik luas salah arah dan belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat, sikap keberanian untuk turun langsung bertemu penyampa aspirasi seperti ini sangat jarang terjadi dalam dinamika pemerintahan saat ini.

Namun, langkah ini tidak cukup dilihat hanya sebagai tindakan mendengarkan semata. Maknanya jauh lebih dalam, ini adalah upaya menyelamatkan wajah pemerintahan di tengah meluasnya kekecewaan dan kemarahan publik.

Ketika kepercayaan masyarakat mulai teruji, komunikasi langsung menjadi jembatan agar kesenjangan pemahaman tidak semakin melebar. Perlu diingat, bertemu dan mendengar adalah langkah awal, bukan tujuan akhir.

Hal ini diungkap oleh Skretaris Jendral Mata Hukum Mukhsin Nasir menurutnya jika keberanian ini tidak diikuti dengan evaluasi nyata dan perbaikan atas kebijakan yang dirasakan memberatkan rakyat, maka upaya memulihkan citra pemerintahan hanya akan menjadi sia-sia. Sikap terbuka ini harus menjadi budaya, bukan sekadar strategi sesaat untuk menenangkan situasi.

“Langkah taktis yang ditunjukkan oleh Sufmi Dasco mencerminkan lingkaran dalam kekuasaan Prabowo yang dwakili sipil lebih adaptif dalam mengkspresikan corak kepemimpinan era Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan stabilitas nasional melalui dialog, bukan konfrontasi” papar Mukhsin via sambungan telepon.

Keberanian menghadapi arus kritik secara langsung membuktikan bahwa pemerintah tidak antikritik, melainkan menempatkan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam mengawal bangsa.

“Dengan membuka ruang diskusi formal pascapertemuan tersebut, DPR RI dan Pemerintah memiliki peluang besar untuk mengonversi energi demonstrasi menjadi solusi kebijakan yang lebih tajam dan pro-rakyat. Tambah Mukhsin.

Ini adalah momentum emas bagi kabinet Prabowo untuk membuktikan bahwa setiap kritik yang masuk diadopsi menjadi bahan bakar utama dalam mereformasi dan menyempurnakan program-program strategis nasional demi kesejahteraan masyarakat.

Mengonversi Aspirasi Mahasiswa dan Oposisi Menjadi Evaluasi Kebijakan Konkret

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komite Penggerak Nasional Jaringan Penggerak Agraria dan Kaum Tani Hutan Indonesia (KPN Jagatani) Maslam Danuri menurut Maslam keberanian Dasco menemui lautan massa Mahasiswa dan berdialog mendengar tuntutan kritis Mahasiswa dan publik umumnya patut diapresiasi

“Dalam dinamika politik kontemporer, kehadiran sosok yang mampu menjadi dirigen komunikasi antara negara dan masyarakat sipil adalah sebuah keharusan. Peran krusial inilah yang kini melekat pada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia bukan sekadar pejabat legislatif, melainkan telah bertransformasi menjadi ujung tombak komunikasi strategis masyarakat sipil yang berdiri di garda depan untuk menyerap, menyaring, dan menyalurkan keresahan masyarakat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto” papar Maslam.

Mantan aktivis Mahasiswa UIN Jakarta ini juga melanjutkan bahwa saat gelombang aspirasi dan kritik dari elemen mahasiswa, buruh, hingga kelompok sipil mencuat, Dasco mengambil posisi sebagai peredam kejut (shock absorber) sekaligus penyambung lidah yang efektif.

Keberaniannya untuk turun langsung, membuka ruang dialog, dan mendengarkan keluh kesah publik tanpa sekat birokrasi, mencerminkan gaya pendekatan sipil yang inklusif dan humanis.

Namun disisi lain Maslam juga mengingatkan jika Dalam iklim demokrasi, kehadiran kritik, demonstrasi, dan oposisi adalah vitamin bagi perbaikan bangsa. Oleh karena itu, Jagatani memandang bahwa esensi utama dari menerima kritik bukan hanya terletak pada keberanian fisik untuk menemui para pendemo atau berdialog dengan pihak yang berseberangan.

Lebih dari itu, substansi dari proses mendengar adalah evaluasi. Tanpa adanya evaluasi yang jujur dan perbaikan pada kebijakan yang dinilai salah arah, maka dialog hanya akan menjadi strategi penenang sesaat tanpa solusi.

“Kami berharap momentum dialog yang sudah baik ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah evaluatif yang nyata di tingkat kebijakan.” Pinta Maslam.