Ratusan Petani Sulbar Demo Polda, Protes Kriminalisasi Warga Pasangkayu

Matacompas.com Mamuju – Ratusan petani, masyarakat adat Suku Bunggu, pemuda, dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat menggelar aksi di depan Mapolda Sulawesi Barat, Jumat (13/11/2026). Dipimpin Koordinator Lapangan Akbar Firman, massa memprotes dugaan kriminalisasi terhadap warga Pasangkayu dalam konflik agraria dengan Grup Astra Agro Lestari, yakni PT Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu. Selain spanduk besar berisi foto Kapolres dan Kasat Reskrim Pasangkayu serta puluhan poster sindiran tentang perlakuan berbeda aparat terhadap masyarakat dan perusahaan, massa juga mengusung keranda mayat dan replika pocong bertuliskan “Hukum”, simbol bahwa hukum telah mati di Pasangkayu. Ketegangan sempat terjadi saat massa membakar ban bekas di hadapan puluhan personel polisi yang berjaga.

Perwakilan massa bergantian berorasi. Suasana haru pecah saat Abbas, perwakilan petani Desa Lariang, tak kuasa menahan air mata ketika menyampaikan penderitaan petani yang terus dipanggil polisi, dijadikan tersangka, dan kehilangan rasa aman di atas tanah yang mereka garap jauh sebelum perusahaan hadir. Massa menyoroti penangkapan Muh. Rida alias Aco Rida, tokoh masyarakat Pasangkayu, yang digerebek sekitar 20 polisi pada 7 November 2026 pukul 03.30 WITA lalu ditahan atas tuduhan mencuri 25 tandan sawit senilai di bawah Rp2 juta. Mereka juga menyoroti 18 petani yang dijerat UU Perkebunan atas laporan PT Pasangkayu hingga berkasnya dinyatakan lengkap (P21), serta Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu, Yani Pepy, yang berkali-kali dilaporkan pihak perusahaan hingga ditetapkan tersangka.

Menurut aliansi, akar persoalan ini sudah cacat sejak awal. Sawit ditanam sejak 1990-an, sebelum SK pelepasan kawasan hutan terbit pada 1996 dan sebelum HGU diberikan. Luasan PT Pasangkayu disebut membengkak dari 5.008 hektare sesuai SK pelepasan menjadi 9.319 hektare. Data BPN tahun 2021 mencatat 1.372 bidang tanah masyarakat di 30 desa tumpang tindih dengan HGU Grup Astra, termasuk kampung, sekolah, rumah ibadah, dan tanah adat Suku Bunggu. Satgas PKH juga telah menertibkan sekitar 861,7 hektare areal PT Pasangkayu, sementara perusahaan dinilai mengabaikan permintaan BPN untuk melakukan pengukuran ulang dan penataan batas.

Massa menilai penanganan laporan berjalan timpang. Laporan perusahaan terhadap warga diproses kilat hingga penetapan tersangka dan penahanan. Sebaliknya, laporan masyarakat terhadap PT Letawa atas kebun seluas sekitar 635 hektare di luar HGU dihentikan dengan alasan “bukan ranah pidana”. Para tersangka perusakan puluhan rumah dan pondok warga juga tidak ditahan, dan berkasnya bolak-balik P19 di Kejaksaan Tinggi hampir setahun. Massa turut menyoroti kejaksaan yang dinilai cepat meloloskan perkara petani, dan pengadilan yang menolak praperadilan warga dengan mengabaikan fakta persidangan. Mereka mendesak jaksa peneliti dan hakim praperadilan perkara 3/Pid.Pra/2026/PN.Pky diperiksa Komisi Kejaksaan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Aliansi menagih janji Kapolda Sulawesi Barat saat audiensi 22 Oktober 2026 untuk membentuk tim khusus guna menangani aduan masyarakat terkait dugaan mega korupsi dan pemalsuan dokumen oleh tiga perusahaan Grup Astra Agro Lestari. Mereka mendesak Polda segera memanggil dan memeriksa direksi serta seluruh penerima manfaat di Grup Astra Agro Lestari, dan menyita dokumen HGU, IUP, serta warkah yang diduga manipulatif. Jika Polda tidak mampu, perkara diminta diserahkan kepada Kortas Tipidkor Mabes Polri. Massa juga menyoroti dugaan pengerahan kelompok preman bayaran bersenjata tajam untuk berhadapan dengan masyarakat di lokasi konflik, dan meminta dalangnya segera ditangkap.

Massa mendesak Kapolres Pasangkayu dan Kasat Reskrim Polres Pasangkayu segera dicopot dan diperiksa. Pejabat Polda Sulbar yang diduga turut melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat dan diduga menerima aliran dana dari petinggi Astra Agro Lestari juga diminta diperiksa melalui Propam Polri, Itwasum Mabes Polri, dan PPATK. Selain itu, mereka menuntut moratorium seluruh perkara pidana terhadap warga sesuai Kesimpulan Rapat Komisi III DPR RI tanggal 26 Agustus 2026 dan TR Kapolri Nomor STR/2230/VIII/RES.1.24/2026, penangguhan penahanan Aco Rida Cs dan Daniel Eliazep, penghentian perkara Yani Pepy, penarikan Brimob dari lokasi konflik, perlindungan hak masyarakat adat Suku Bunggu, serta pengukuran ulang HGU bersama BPN.

Massa aksi kemudian diterima perwakilan Polda Sulbar, Kompol Jamaluddin dari Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus dan Wakil Direktur Intelkam Polda Sulbar AKBP. Rizal . Aliansi menegaskan akan terus mengawal tuntutannya. Jika hingga pekan depan Kapolda Sulawesi Barat tidak mengindahkan tuntutan tersebut, massa mengancam akan mendatangkan ribuan warga dari Pasangkayu ke Mamuju. Aksi berlangsung damai selama sekitar dua jam, dan menjelang salat Jumat massa membubarkan diri secara tertib.