Breaking News
light_mode
Trending Tags

Made Supartha Bongkar Persoalan di Kawasan ITDC, Akses Pantai untuk Masyarakat Bali Jangan Ditutup

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BADUNG, MATACOMPAS.COM – Pengelolaan kawasan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi dan keuntungan ekonomi. Hak masyarakat untuk menikmati pantai, menjalankan aktivitas adat, serta menjaga hubungan sosial budaya dengan kawasan pesisir juga harus menjadi perhatian utama.

Persoalan tersebut menjadi sorotan serius Komisi I DPRD Provinsi Bali saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait pengawasan kelengkapan perizinan pembangunan KRIB di kawasan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Senin (16/11/2026).

Dalam sidak tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., secara tegas mempertanyakan sejumlah aspek penataan kawasan pesisir, khususnya menyangkut keberadaan portal pembatas akses, pembangunan di sekitar pulau, hingga indikasi perubahan bentang alam yang berpotensi menghilangkan karakter geografis kawasan Nusa Dua.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., Sekretaris Komisi I DPRD Bali I Nyoman Oka Antara, S.H., Ketua Fraksi Demokrat-NasDem Dr Somvir, serta anggota Komisi I Anak Agung Gede Agung Suyoga, S.H., M.Kn., Drs. I Wayan Tagel Winarta, M.A.P., dan Dr Ketut Rochineng, S.H., M.H., bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Made Supartha yang merupakan mantan Ketua Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan, pengawasan yang dilakukan DPRD harus berpijak pada regulasi yang berlaku. Ia secara khusus mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pantai dan Pesisir.

Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut tidak cukup hanya diketahui oleh pengelola kawasan maupun investor. Implementasinya di lapangan harus benar-benar diperhatikan.

“Persoalannya bukan hanya mengetahui ada undang-undang dan perda. Tetapi apakah ketentuan itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Kita berangkat dari regulasi,” tegasnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Made Supartha adalah keberadaan portal yang membatasi akses masyarakat menuju kawasan pantai. Ia mempertanyakan siapa yang membangun portal tersebut dan apa dasar serta kepentingannya.

Dari penjelasan yang diterima dalam sidak, portal tersebut dibangun oleh pihak ITDC untuk kepentingan proyek.

Namun, bagi Made Supartha Politisi Asal Tabanan, persoalannya tidak berhenti pada alasan pengamanan proyek. Ia justru mempertanyakan sejauh mana kepentingan masyarakat Bali mendapatkan ruang di kawasan pariwisata tersebut.

“Apakah Bapak pernah berpikir tentang kepentingan masyarakat? Di mana fasilitas dan ruang publik yang harus diberikan kepada masyarakat? Pantai itu bukan semata-mata untuk kepentingan investasi,” sorotnya.

Ia mengingatkan, pantai memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Selain sebagai ruang publik, kawasan pesisir juga berkaitan erat dengan pelaksanaan upacara keagamaan, aktivitas adat, serta keberlangsungan tradisi dan budaya masyarakat setempat.

Karena itu, pembatasan akses pantai harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan ruang untuk menjalankan aktivitas adat dan keagamaan di wilayah pesisir yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan mereka.

“Pantai itu tempat suci. Antara masyarakat dan pantai tidak pernah lepas. Itu satu kesatuan. Ada kepentingan agama, adat, dan budaya yang harus kita lindungi,” ujarnya.

SOROT REKLAMASI DAN IDENTITAS NUSA DUA

Selain persoalan akses masyarakat, Made Supartha juga mempertanyakan pembangunan di sekitar kawasan pulau yang dinilainya perlu dikaji lebih mendalam.

Ia mengingatkan bahwa Nusa Dua memiliki karakter geografis tersendiri. Keberadaan dua daratan yang terpisah menjadi bagian dari identitas kawasan tersebut.

Namun, kondisi yang terlihat di lapangan memunculkan pertanyaan ketika terdapat pembangunan yang dinilai mendekati area pemisah antarpulau, termasuk adanya indikasi penutupan akses dan perubahan bentang alam.

Made Supartha mempertanyakan alasan kawasan yang sebelumnya memiliki pemisahan alami tersebut justru terkesan ditutup.

Ia juga menyoroti pembangunan yang disebut sebagai kegiatan pengurugan atau reklamasi serta konstruksi jembatan di sekitar kawasan tersebut.

“Ini kan Nusa Dua. Sejarahnya mengapa dikatakan Nusa Dua? Karena memang ada pemisahan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa ditutup? Ada kepentingan apa?” ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan yang terlalu mendekati area pemisah pulau perlu dicermati secara serius. Jangan sampai penataan kawasan yang dilakukan justru mengubah karakter geografis Nusa Dua hingga menghilangkan identitas yang selama ini melekat pada kawasan tersebut.

Ia tidak mempersoalkan pembangunan yang memang ditujukan untuk kepentingan perlindungan pantai maupun penanganan abrasi, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

“Kalau untuk kepentingan penanganan abrasi dan perlindungan pantai, silakan. Tetapi persoalannya adalah fakta yang kami lihat di lapangan. Ada portal, ada pembatasan akses, dan ada pembangunan yang perlu kami dalami lebih lanjut,” tegasnya.

INVESTASI JANGAN MENGESAMPINGKAN MASYARAKAT

Lebih jauh, Made Supartha mengingatkan agar pengembangan kawasan pariwisata di Bali tidak hanya menghitung keuntungan ekonomi bagi pengelola maupun investor.

Menurutnya, keberadaan investasi harus mampu berjalan berdampingan dengan kepentingan masyarakat lokal. Masyarakat Bali tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pembangunan kawasan pariwisata di daerahnya sendiri.

Ia meminta agar ruang publik, akses masyarakat, serta kepentingan sosial budaya mendapatkan porsi yang jelas dalam pengelolaan kawasan ITDC.

“Kalau ruang itu mau dipakai bersama, tidak masalah. ITDC atau investor mendapatkan keuntungan, tetapi masyarakat juga jangan sampai terabaikan kepentingannya. Di mana ruang untuk masyarakat? Berapa persen ruang yang tersedia di kawasan ini untuk kepentingan masyarakat Bali?” tanyanya.

Ia menegaskan, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan lingkungan, serta keberlangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat Bali.

Komisi I DPRD Bali, lanjutnya, akan memperdalam berbagai persoalan yang ditemukan selama sidak, termasuk aspek perizinan pembangunan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihaknya juga mengagendakan pendalaman lebih lanjut terhadap kondisi kawasan lainnya agar pengawasan tidak berhenti pada satu titik lokasi.

“Jangan sekali-kali mengabaikan kepentingan masyarakat. Kalau kita ingin kawasan ini berkembang, investor dan masyarakat harus sama-sama mendapatkan manfaat. Hidup bersama, bahagia bersama. Jangan hanya ekonomi yang dipikirkan, karena ruang sosial dan budaya masyarakat adat juga sangat utama,” pungkas Made Supartha.

Sidak tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan pariwisata Bali tidak boleh tercerabut dari akar sosial, adat, dan budayanya. Investasi memang penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi hak masyarakat atas ruang publik, pantai, dan kawasan pesisir harus tetap dijaga.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jejak Gelap di Balik Gemerlap: 7 Tersangka Narkoba Dibekuk di Delona Vista 888

    Jejak Gelap di Balik Gemerlap: 7 Tersangka Narkoba Dibekuk di Delona Vista 888

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 57
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com  — Kilau lampu dan dentuman musik yang selama ini menjadi daya tarik hiburan malam di kawasan Pemogan, Denpasar Selatan, mendadak redup. Di balik gemerlap tersebut, aparat menemukan sisi lain yang jauh lebih kelam: dugaan kuat peredaran narkoba yang berujung pada penetapan tujuh orang tersangka. Kasus penggerebekan di Delona Vista 888, KTV Room, Hall […]

  • Disel Astawa Dukung Program 4 Anak Gubernur Koster, Desak UMK Bali Minimal Rp4,5 Juta demi Cegah Stunting

    Disel Astawa Dukung Program 4 Anak Gubernur Koster, Desak UMK Bali Minimal Rp4,5 Juta demi Cegah Stunting

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 39
    • 0Komentar

    BADUNG, MATACOMPAS.COM — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bali, I Wayan Disel Astawa, S.E., mendukung kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Bali. Ia menilai peningkatan upah pekerja menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan risiko stunting, sekaligus mendukung keberhasilan program pembangunan keluarga yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali. Disel Astawa yang juga menjabat sebagai Bendesa […]

  • Propam Polri Buka Layanan Pengaduan Via WhatsApp, Masyarakat Bisa Laporkan Polisi Nakal 24 Jam

    Propam Polri Buka Layanan Pengaduan Via WhatsApp, Masyarakat Bisa Laporkan Polisi Nakal 24 Jam

    • calendar_month Sabtu, 22 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 979
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM  – Masyarakat yang merasa dirugikan atau melihat tindakan tidak pantas dari anggota kepolisian kini memiliki cara lebih mudah untuk melaporkannya. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuka layanan pengaduan melalui aplikasi WhatsApp. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Dengan WhatsApp […]

  • Banteng Bali Siap Tempur! Tiga Laga Menanti di Fase Grup Soekarno Cup 2026 Made Supartha: Bawa Semangat Bali dan Pulang dengan Trofi

    Banteng Bali Siap Tempur! Tiga Laga Menanti di Fase Grup Soekarno Cup 2026 Made Supartha: Bawa Semangat Bali dan Pulang dengan Trofi

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 44
    • 0Komentar

    DENPASAR – Tim Banteng Bali bersiap mengukir prestasi pada putaran nasional Soekarno Cup 2026 yang akan berlangsung di Jawa Timur, 10–24 Agustus 2026. Skuad kebanggaan Bali tersebut akan menjalani seluruh pertandingan babak penyisihan grup di Lapangan THOR, Surabaya. Dukungan dan doa mengalir untuk perjuangan Banteng Bali yang membawa nama Pulau Dewata di ajang sepak bola […]

  • Kanwil Kemenkum Bali Fasilitasi Harmonisasi Ranperbup Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng

    Kanwil Kemenkum Bali Fasilitasi Harmonisasi Ranperbup Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 34
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memfasilitasi harmonisasi 2 Ranperbup Kabupaten Badung dan 3 Ranperbup Kabupaten Buleleng, Selasa, 28 Oktober 2025.  I Wayan Redana selaku Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum membuka resmi kegiatan tersebut. Wayan Redana menyampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan […]

  • Diduga Cemarkan Nama Baik, Roydi Laporkan Ketua Ormas Pijar Bengkulu ke Polisi

    Diduga Cemarkan Nama Baik, Roydi Laporkan Ketua Ormas Pijar Bengkulu ke Polisi

    • calendar_month Sabtu, 15 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Bengkulu, JarrakPos –  Roydi , resmi melaporkan Ketua Ormas Pusat Informasi dan Jaringan Rakyat (Pijar) Provinsi Bengkulu, Apriansyah , ke Polresta Bengkulu atas dugaan pencemaran nama baik , Jumat (14/2/2025). Laporan tersebut dibuat setelah Apriansyah menuduh Roydi sebagai preman yang melakukan pungutan pembohong (pungli) dengan menarik retribusi parkir di kawasan Pantai Panjang. Selain itu, Apriansyah […]

expand_less