Made Supartha Bongkar Persoalan di Kawasan ITDC, Akses Pantai untuk Masyarakat Bali Jangan Ditutup
- account_circle admin
- calendar_month Senin, 16 Nov 2026
- visibility 24
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BADUNG, MATACOMPAS.COM – Pengelolaan kawasan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi dan keuntungan ekonomi. Hak masyarakat untuk menikmati pantai, menjalankan aktivitas adat, serta menjaga hubungan sosial budaya dengan kawasan pesisir juga harus menjadi perhatian utama.
Persoalan tersebut menjadi sorotan serius Komisi I DPRD Provinsi Bali saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait pengawasan kelengkapan perizinan pembangunan KRIB di kawasan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Senin (16/11/2026).
Dalam sidak tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., secara tegas mempertanyakan sejumlah aspek penataan kawasan pesisir, khususnya menyangkut keberadaan portal pembatas akses, pembangunan di sekitar pulau, hingga indikasi perubahan bentang alam yang berpotensi menghilangkan karakter geografis kawasan Nusa Dua.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., Sekretaris Komisi I DPRD Bali I Nyoman Oka Antara, S.H., Ketua Fraksi Demokrat-NasDem Dr Somvir, serta anggota Komisi I Anak Agung Gede Agung Suyoga, S.H., M.Kn., Drs. I Wayan Tagel Winarta, M.A.P., dan Dr Ketut Rochineng, S.H., M.H., bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Made Supartha yang merupakan mantan Ketua Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan, pengawasan yang dilakukan DPRD harus berpijak pada regulasi yang berlaku. Ia secara khusus mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pantai dan Pesisir.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut tidak cukup hanya diketahui oleh pengelola kawasan maupun investor. Implementasinya di lapangan harus benar-benar diperhatikan.
“Persoalannya bukan hanya mengetahui ada undang-undang dan perda. Tetapi apakah ketentuan itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Kita berangkat dari regulasi,” tegasnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Made Supartha adalah keberadaan portal yang membatasi akses masyarakat menuju kawasan pantai. Ia mempertanyakan siapa yang membangun portal tersebut dan apa dasar serta kepentingannya.
Dari penjelasan yang diterima dalam sidak, portal tersebut dibangun oleh pihak ITDC untuk kepentingan proyek.
Namun, bagi Made Supartha Politisi Asal Tabanan, persoalannya tidak berhenti pada alasan pengamanan proyek. Ia justru mempertanyakan sejauh mana kepentingan masyarakat Bali mendapatkan ruang di kawasan pariwisata tersebut.
“Apakah Bapak pernah berpikir tentang kepentingan masyarakat? Di mana fasilitas dan ruang publik yang harus diberikan kepada masyarakat? Pantai itu bukan semata-mata untuk kepentingan investasi,” sorotnya.
Ia mengingatkan, pantai memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Selain sebagai ruang publik, kawasan pesisir juga berkaitan erat dengan pelaksanaan upacara keagamaan, aktivitas adat, serta keberlangsungan tradisi dan budaya masyarakat setempat.
Karena itu, pembatasan akses pantai harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan ruang untuk menjalankan aktivitas adat dan keagamaan di wilayah pesisir yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan mereka.
“Pantai itu tempat suci. Antara masyarakat dan pantai tidak pernah lepas. Itu satu kesatuan. Ada kepentingan agama, adat, dan budaya yang harus kita lindungi,” ujarnya.
SOROT REKLAMASI DAN IDENTITAS NUSA DUA
Selain persoalan akses masyarakat, Made Supartha juga mempertanyakan pembangunan di sekitar kawasan pulau yang dinilainya perlu dikaji lebih mendalam.
Ia mengingatkan bahwa Nusa Dua memiliki karakter geografis tersendiri. Keberadaan dua daratan yang terpisah menjadi bagian dari identitas kawasan tersebut.
Namun, kondisi yang terlihat di lapangan memunculkan pertanyaan ketika terdapat pembangunan yang dinilai mendekati area pemisah antarpulau, termasuk adanya indikasi penutupan akses dan perubahan bentang alam.
Made Supartha mempertanyakan alasan kawasan yang sebelumnya memiliki pemisahan alami tersebut justru terkesan ditutup.
Ia juga menyoroti pembangunan yang disebut sebagai kegiatan pengurugan atau reklamasi serta konstruksi jembatan di sekitar kawasan tersebut.
“Ini kan Nusa Dua. Sejarahnya mengapa dikatakan Nusa Dua? Karena memang ada pemisahan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa ditutup? Ada kepentingan apa?” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan yang terlalu mendekati area pemisah pulau perlu dicermati secara serius. Jangan sampai penataan kawasan yang dilakukan justru mengubah karakter geografis Nusa Dua hingga menghilangkan identitas yang selama ini melekat pada kawasan tersebut.
Ia tidak mempersoalkan pembangunan yang memang ditujukan untuk kepentingan perlindungan pantai maupun penanganan abrasi, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Kalau untuk kepentingan penanganan abrasi dan perlindungan pantai, silakan. Tetapi persoalannya adalah fakta yang kami lihat di lapangan. Ada portal, ada pembatasan akses, dan ada pembangunan yang perlu kami dalami lebih lanjut,” tegasnya.
INVESTASI JANGAN MENGESAMPINGKAN MASYARAKAT
Lebih jauh, Made Supartha mengingatkan agar pengembangan kawasan pariwisata di Bali tidak hanya menghitung keuntungan ekonomi bagi pengelola maupun investor.
Menurutnya, keberadaan investasi harus mampu berjalan berdampingan dengan kepentingan masyarakat lokal. Masyarakat Bali tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pembangunan kawasan pariwisata di daerahnya sendiri.
Ia meminta agar ruang publik, akses masyarakat, serta kepentingan sosial budaya mendapatkan porsi yang jelas dalam pengelolaan kawasan ITDC.
“Kalau ruang itu mau dipakai bersama, tidak masalah. ITDC atau investor mendapatkan keuntungan, tetapi masyarakat juga jangan sampai terabaikan kepentingannya. Di mana ruang untuk masyarakat? Berapa persen ruang yang tersedia di kawasan ini untuk kepentingan masyarakat Bali?” tanyanya.
Ia menegaskan, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan lingkungan, serta keberlangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat Bali.
Komisi I DPRD Bali, lanjutnya, akan memperdalam berbagai persoalan yang ditemukan selama sidak, termasuk aspek perizinan pembangunan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pihaknya juga mengagendakan pendalaman lebih lanjut terhadap kondisi kawasan lainnya agar pengawasan tidak berhenti pada satu titik lokasi.
“Jangan sekali-kali mengabaikan kepentingan masyarakat. Kalau kita ingin kawasan ini berkembang, investor dan masyarakat harus sama-sama mendapatkan manfaat. Hidup bersama, bahagia bersama. Jangan hanya ekonomi yang dipikirkan, karena ruang sosial dan budaya masyarakat adat juga sangat utama,” pungkas Made Supartha.
Sidak tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan pariwisata Bali tidak boleh tercerabut dari akar sosial, adat, dan budayanya. Investasi memang penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi hak masyarakat atas ruang publik, pantai, dan kawasan pesisir harus tetap dijaga.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar