Breaking News
light_mode
Trending Tags

Gubernur Koster Terima Kunker Panja Komisi II DPR RI Dorong Evaluasi Total UU Pemilu Soroti Kualitas Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

  • account_circle Redaksi Bali
  • calendar_month 39 menit yang lalu
  • visibility 7
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matacompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong evaluasi menyeluruh atas sistem Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai bagian dari penyempurnaan Undang-Undang tentang Pemilu.

Regulasi baru ini bertujuan tidak sekadar memperbaiki mekanisme penyelenggaraan, tetapi juga memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan kualitas demokrasi, serta melahirkan pemerintahan yang efektif.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Pertemuan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima memimpin pertemuan tersebut sebagai bagian dari penjaringan aspirasi pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu untuk menyusun perubahan UU Pemilu.

Gubernur Koster menegaskan, pemilu tidak boleh hanya dipandang sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan politik. Lebih dari itu, pemilu merupakan instrumen demokrasi untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, menurutnya, penyempurnaan regulasi harus berangkat dari evaluasi pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pemilu ideal tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang stabil, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Gubernur Koster juga mengingatkan agar perubahan aturan memperhatikan karakteristik daerah, keberagaman masyarakat, serta dinamika kehidupan demokrasi di tingkat lokal.

Ia berharap regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Sementara itu, Aria Bima menjelaskan, penjaringan aspirasi di Bali menjadi bagian penting dari proses penyusunan perubahan UU Pemilu. Berbagai masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di DPR RI.

Aria Bima menegaskan, penyempurnaan regulasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya harus dikaji secara serius agar perubahan undang-undang memberikan solusi sekaligus kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian Panja adalah penataan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembahasan mencakup pengaturan tahapan, kesiapan penyelenggara, beban pelaksanaan pemilu, hingga dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi politik.

Selain itu, Panja turut mencermati pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden serta ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Seluruhnya dikaji dengan mempertimbangkan putusan MK, prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan kompetisi politik, serta kebutuhan membangun sistem kepartaian dan pemerintahan yang efektif.

Penguatan penegakan hukum pemilu juga menjadi perhatian serius. Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum dinilai harus menjadi bagian penting dalam pembenahan regulasi.

Dari kalangan akademisi, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menyampaikan sejumlah rekomendasi, mulai dari penyesuaian regulasi ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan MK, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi parliamentary threshold, hingga penguatan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.

Universitas Udayana menyoroti perlunya evaluasi pemilu serentak, sistem representasi, ketentuan ambang batas, dan mekanisme pemilihan agar hubungan antara kedaulatan rakyat dan efektivitas pemerintahan dapat berjalan lebih baik.

Sementara itu, Universitas Warmadewa menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme rekrutmen serta peningkatan profesionalisme KPU dan Bawaslu.

KPU Provinsi Bali turut menyampaikan evaluasi berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, khususnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara untuk meminimalkan potensi sengketa hasil. KPU Bali juga mendorong penataan tahapan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, termasuk penerapan kampanye ramah lingkungan yang memperhatikan karakter budaya lokal.

Adapun Bawaslu Provinsi Bali menyoroti tantangan pengawasan, terutama keterbatasan akses terhadap data pemilih dan penanganan dugaan pelanggaran. Penguatan dukungan data, koordinasi antar lembaga, serta kepastian mekanisme penanganan pelanggaran dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Melalui penjaringan aspirasi tersebut, Panja Komisi II DPR RI diharapkan memperoleh gambaran komprehensif mengenai persoalan penyelenggaraan pemilu di daerah sebagai bahan penyusunan regulasi yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas.

Reporter : Putu Ivan
Editor      : Agus Jaya
Sumber   : Rilis Pemprov Bali

  • Penulis: Redaksi Bali

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Proyek FSRU LNG di Perairan Serangan, Putu Suasta Sebut Risiko Lingkungan dan Ledakan Mengkhawatirkan

    Proyek FSRU LNG di Perairan Serangan, Putu Suasta Sebut Risiko Lingkungan dan Ledakan Mengkhawatirkan

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 35
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Rencana pembangunan proyek Floating Storage and Regasification Unit Liquefied Natural Gas (FSRU LNG) di kawasan Sidakarya-Serangan, Bali, kembali menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis lingkungan. Pendiri LSM JARRAK dan Yayasan Wisnu Putu, Putu Suasta menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga sektor pariwisata yang menjadi tulang […]

  • Guru Perlu Ruang untuk Pulih, SOUL Action Gelar Refleksi Kehidupan di Santo Yusup Bandung

    Guru Perlu Ruang untuk Pulih, SOUL Action Gelar Refleksi Kehidupan di Santo Yusup Bandung

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Bandung – Di tengah padatnya tanggung jawab mendidik generasi penerus bangsa, para guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Santo Yusup Bandung diajak berhenti sejenak untuk menengok kembali perjalanan hidup mereka. Melalui kegiatan bertajuk SOUL Action “Buka Lembaran Baru”, Yayasan Cahaya Cinta Kasih (YCCK) bersama SOUL Action menghadirkan ruang refleksi dan meditasi yang sarat makna bagi […]

  • Bupati Sedana Arta Gandeng Imigrasi Denpasar, Warga Bangli Tak Perlu Jauh Urus Paspor

    Bupati Sedana Arta Gandeng Imigrasi Denpasar, Warga Bangli Tak Perlu Jauh Urus Paspor

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle admin
    • visibility 64
    • 0Komentar

    BANGLI, MATACOMPAS.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terus diperkuat. Kali ini, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menghadirkan kemudahan akses pelayanan keimigrasian bagi masyarakat melalui kerja sama resmi dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang peningkatan sinergi dan koordinasi pelayanan keimigrasian […]

  • 15 Advokat LBH Peradi Profesional Dampingi Buruh Pabrik di PN Jakarta Utara

    15 Advokat LBH Peradi Profesional Dampingi Buruh Pabrik di PN Jakarta Utara

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Matacompas.com Jakarta – Sidang perdana perkara dugaan pengisian ulang gas portable dengan terdakwa Gabriel Lumbantoruan alias Gabriel Sihombing digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis, 13 Agustus 2026. Gabriel adalah buruh pabrik di kawasan industri Cikarang. Ia didampingi 15 advokat dari LBH Peradi Profesional. Enam di antaranya hadir langsung di ruang sidang: Marulitua Rajagukguk, S.H., Irman […]

  • Komisi IV DPRD Badung Siapkan Pemanggilan RS Siloam, Rencana Setop Layanan BPJS 2027 Jadi Sorotan

    Komisi IV DPRD Badung Siapkan Pemanggilan RS Siloam, Rencana Setop Layanan BPJS 2027 Jadi Sorotan

    • calendar_month Minggu, 15 Nov 2026
    • account_circle admin
    • visibility 20
    • 0Komentar

    BADUNG,  – Rencana RS Siloam Denpasar (Siloam Hospitals Bali) yang dikabarkan tidak lagi melayani pasien BPJS Kesehatan mulai 2027 mendatang menuai perhatian serius DPRD Kabupaten Badung. Komisi IV DPRD Badung memastikan akan meminta klarifikasi langsung kepada manajemen rumah sakit guna memastikan kebenaran informasi sekaligus mengetahui alasan di balik rencana kebijakan tersebut. Ketua Komisi IV DPRD […]

  • BWS Bali Penida Tegaskan SPBU 54.822.16 Langgar Sempadan Sungai Ijogading, Bukti Kuat dari Liputan Media CMN

    BWS Bali Penida Tegaskan SPBU 54.822.16 Langgar Sempadan Sungai Ijogading, Bukti Kuat dari Liputan Media CMN

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JEMBRANA, Matakompas.com | Persidangan perkara 70 Pidsus 2025 yang menjerat jurnalis Media CMN, I Putu Suardana, kembali digelar di Pengadilan Negeri Negara, Jembrana, Kamis, 13 November 2025. Sidang menghadirkan sejumlah saksi ahli yang memperkuat fakta bahwa laporan investigatif jurnalis terkait pelanggaran sempadan Sungai Ijogading oleh SPBU 54.822.16 memiliki dasar yang kuat. Ahli BWS Bali Penida: […]

expand_less