Disel Astawa Dukung Program 4 Anak Gubernur Koster, Desak UMK Bali Minimal Rp4,5 Juta demi Cegah Stunting

BADUNG, MATACOMPAS.COM — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bali, I Wayan Disel Astawa, S.E., mendukung kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Bali. Ia menilai peningkatan upah pekerja menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan risiko stunting, sekaligus mendukung keberhasilan program pembangunan keluarga yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali.

Disel Astawa yang juga menjabat sebagai Bendesa Adat Ungasan itu menegaskan, kenaikan UMK perlu diperjuangkan secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan kemampuan dunia usaha. Ia berharap kenaikan upah dapat mencapai Rp5,2 juta. Namun, apabila target tersebut belum dapat diwujudkan, ia menilai angka minimal Rp4,5 juta perlu menjadi perhatian serius.

Menurutnya, persoalan upah tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan pekerja atau beban yang harus ditanggung pengusaha. Lebih dari itu, kebijakan pengupahan memiliki dampak langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama pangan, kesehatan, dan kebutuhan tumbuh kembang anak.

“Kalaupun tidak sampai Rp5,2 juta, minimal Rp4,5 juta. Ini penting untuk mewujudkan upaya pencegahan stunting,” tegasnya saat diwawancarai di Badung, Jumat 23 Oktober 2026.

Upah Rendah, Beban Keluarga Semakin Berat

Disel menyoroti semakin besarnya biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat. Kebutuhan keluarga, khususnya bagi pasangan yang memiliki anak, terus meningkat seiring dengan kebutuhan pangan, susu, dan berbagai keperluan penunjang tumbuh kembang anak.

Ia mencontohkan, harga susu saja dapat mencapai sekitar Rp60 ribu, bahkan untuk produk dengan harga relatif terjangkau. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga tidak bisa dianggap ringan, terlebih bagi pekerja yang harus mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan terbatas.

Menurutnya, apabila penghasilan pekerja masih berada di kisaran Rp2,5 juta, pemenuhan kebutuhan keluarga dapat menjadi tantangan tersendiri.

“Zaman sekarang punya anak satu saja berat. Bagaimana kalau kebutuhan terus meningkat, sementara upahnya masih rendah? Ini yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.

Karena itu, Disel berpandangan bahwa peningkatan upah perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia. Kesejahteraan keluarga harus menjadi fondasi agar anak-anak memperoleh asupan gizi yang baik dan tumbuh secara sehat.

Baginya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus terlihat dari kemampuan masyarakat menikmati hasil pembangunan tersebut.

Kenaikan UMK Dinilai Mendukung Program Empat Anak

Selain pencegahan stunting, Disel Astawa mengaitkan peningkatan kesejahteraan pekerja dengan program pembangunan keluarga yang disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, mengenai pentingnya memiliki empat anak bagi keluarga Bali.

Ia menilai, gagasan tersebut perlu diiringi kebijakan ekonomi yang mendukung kemampuan masyarakat membesarkan anak secara layak. Tanpa dukungan penghasilan yang memadai, keluarga berpotensi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka.

Menurut Disel, pemerintah tidak cukup hanya mendorong masyarakat untuk memiliki anak lebih banyak. Pemerintah juga harus memastikan bahwa keluarga memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai kebutuhan gizi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

“Untuk apa kita mendorong program punya anak empat, tetapi stunting tidak bisa kita tekan? Ini harus berjalan bersama. Kita ingin programnya berhasil, tetapi kesejahteraan keluarga juga harus diperhatikan,” ujar politi asal Desa Adat Ungasan ini.

Ia menegaskan, kebijakan kenaikan upah harus menjadi salah satu bagian dari upaya menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung keberlanjutan generasi Bali.

Pertumbuhan Ekonomi Jadi Pertimbangan

Disel yang merupakan politisi Asal Partai Gerindra ini juga menilai kondisi perekonomian Bali perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan kenaikan UMK. Ia menyinggung indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang menurutnya relatif terjaga sebagai alasan agar pemerintah tidak terlalu khawatir dalam membicarakan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Ia menyebut angka pertumbuhan ekonomi yang disampaikannya berada pada kisaran 5,9 hingga 6 persen, serta menyinggung angka 89 persen yang disebutnya berkaitan dengan indikator ekonomi daerah.

Namun, angka-angka tersebut masih memerlukan penjelasan mengenai periode, indikator, dan sumber data yang digunakan agar dapat dibandingkan secara tepat dengan perkembangan upah dan biaya hidup masyarakat.

Bagi Disel, pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja perlu duduk bersama untuk merumuskan kebijakan pengupahan yang adil, terukur, dan berkelanjutan.

Ia mendorong agar pembahasan kenaikan UMK dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, kalangan pengusaha, dan pekerja. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan perusahaan, tetapi juga kebutuhan riil masyarakat.

Menurutnya, dialog terbuka menjadi jalan untuk mencari titik temu antara keberlangsungan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Jangan Sampai Masyarakat Bali Tersisih di Tanah Sendiri

Lebih jauh, Disel Astawa mengingatkan bahwa persoalan kesejahteraan pekerja juga berkaitan dengan masa depan masyarakat dan kebudayaan Bali.

Ia menyoroti semakin besarnya tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat lokal, termasuk tekanan biaya hidup, kebutuhan memiliki tempat tinggal, serta persaingan ekonomi di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata dan properti.

Di satu sisi, pertumbuhan sektor usaha dan properti terus berlangsung. Namun, di sisi lain, masyarakat Bali harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan kehidupan yang layak di tanah kelahirannya sendiri.

Disel menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan justru membuat mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian alih fungsi lahan agar pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup masyarakat Bali.

Menurutnya, apabila persoalan kesejahteraan tidak ditangani secara serius, masyarakat lokal berpotensi semakin terdorong mencari pekerjaan di luar daerah maupun luar negeri demi memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Ia menyinggung pula pernyataan mengenai berkurangnya jumlah umat Hindu di Bali setiap tahun akibat berbagai faktor, termasuk perpindahan penduduk dan persoalan ekonomi. Pernyataan mengenai jumlah tersebut perlu merujuk pada data kependudukan yang terverifikasi, tetapi persoalan mendasar yang disorotnya adalah pentingnya menjaga agar masyarakat Bali tetap memiliki kesempatan hidup dan bekerja secara layak di daerahnya sendiri.

“Kalau masyarakat kita pergi karena melihat upah di Bali rendah, siapa yang akan menjaga wisata budaya Bali kita? Ini yang perlu kita pikirkan bersama,” tegasnya.

Kesejahteraan Pekerja dan Masa Depan Bali Harus Berjalan Bersama

Bagi Disel Astawa, kenaikan UMK bukan sekadar persoalan angka dalam kebijakan pengupahan. Di dalamnya terdapat kepentingan yang lebih besar, mulai dari kesejahteraan pekerja, kualitas gizi anak, pencegahan stunting, keberhasilan pembangunan keluarga, hingga keberlanjutan masyarakat dan kebudayaan Bali.

Ia berharap pemerintah daerah tidak ragu membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari formula kenaikan upah yang proporsional, dengan tetap memperhatikan kondisi dunia usaha dan kebutuhan hidup pekerja.

Kebijakan tersebut, menurutnya, harus mampu menjawab tantangan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha dan lapangan kerja.

Pesan yang ingin ditegaskannya jelas: Bali tidak cukup hanya bertumbuh secara ekonomi. Pertumbuhan itu harus menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakatnya.

Sebab, menjaga Bali bukan hanya tentang mempertahankan keindahan alam dan daya tarik pariwisatanya. Lebih dari itu, menjaga Bali berarti memastikan masyarakatnya mampu hidup layak, membesarkan generasi yang sehat, dan tetap memiliki masa depan di tanah kelahirannya sendiri.