BKD Pacitan Buka 50 Jenis Layanan ke Ruang Publik, Deni Cahyantoro: Standar Pelayanan Harus Jelas dan Terukur
- account_circle Redaksi Pacitan
- calendar_month 9 jam yang lalu
- visibility 9
- comment 0 komentar
- print Cetak

Kepala Badan Keuangan Daerah Pacitan, Deni Cahyantoro, SH, Msi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pacitan,MataKompas-Kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya diukur dari banyaknya jenis layanan yang tersedia. Kejelasan prosedur, kepastian waktu penyelesaian, kemudahan akses, hingga transparansi menjadi bagian penting yang menentukan sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.
Semangat itulah yang mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan, Kamis (19/11).
Forum tesebut, menjadi ruang dialog terbuka untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan di lingkungan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan keuangan dan pendapatan tersebut.
Kepala BKD setempat, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, Sekkab Pacitan, Deni Cahyantoro, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 50 jenis layanan yang diselenggarakan oleh instansi yang dipimpinnya.
Jumlah tersebut mencakup berbagai urusan pelayanan dari sejumlah bidang, mulai dari akuntansi, anggaran, pajak daerah, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, perbendaharaan, hingga sekretariat.
Menurut Deni, banyaknya jenis layanan tersebut perlu diimbangi dengan standar pelayanan yang tertata, terukur, dan mudah dipahami masyarakat. Terlebih, setiap jenis layanan memiliki karakteristik serta kebutuhan waktu penyelesaian yang berbeda.
Karena itu, kejelasan jangka waktu pelayanan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Masyarakat maupun pengguna layanan harus memperoleh kepastian mengenai persyaratan, prosedur, tahapan, serta berapa lama suatu layanan dapat diselesaikan.
“Di BKD ini terdapat sekitar 50 jenis layanan. Tentu jumlah tersebut harus diimbangi dengan standar pelayanan yang jelas, terutama terkait persyaratan, prosedur, dan jangka waktu penyelesaiannya. Jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan kepastian ketika membutuhkan layanan,” ungkap Deni Cahyantoro, saat membuka FKP.
Ia menegaskan, Forum Konsultasi Publik menjadi momentum penting untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, standar pelayanan yang disusun tidak semata-mata berdasarkan perspektif penyelenggara, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan.
Dalam forum tersebut, BKD memaparkan standar pelayanan dari masing-masing bidang. Salah satunya pada Bidang Pendapatan yang mencakup layanan penyuluhan pajak daerah, asistensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah, hingga pengesahan dan perforasi bon barang berharga.
Beragam layanan itu memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Sebab, kemudahan pelayanan dan kepastian prosedur tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Forum tersebut diikuti berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, kalangan pengusaha, hingga insan pers. Kehadiran berbagai elemen ini diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam membangun pelayanan yang semakin responsif dan akuntabel.
Mantan Kabag Hukum itu menyampaikan, keterlibatan publik merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kritik, saran, maupun masukan dari masyarakat justru menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.
“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami ingin mendengar langsung masukan dari berbagai pihak. Harapannya, standar pelayanan BKD semakin jelas, mudah diakses, transparan, serta memberikan kepastian waktu. Dengan begitu, pelayanan yang kami berikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, forum tersebut, jelas Deni, menjadi penegasan bahwa tata kelola keuangan daerah yang baik harus berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan publik.
Sebab, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui laporan keuangan yang akuntabel, tetapi juga melalui pelayanan yang pasti, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan menginventarisasi sekitar 50 jenis layanan, diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin efektif dan adaptif.
“Standar pelayanan bukan sekadar dokumen atau deretan prosedur, melainkan komitmen nyata pemerintah untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat,” tukas Deni, sebelum melanjutkan agenda rapat dinas bersama Sekda Maulana Heru Wiwoho Supadi Putro.(Red/yun).
- Penulis: Redaksi Pacitan










Saat ini belum ada komentar