Breaking News
light_mode
Trending Tags

Gebrakan Gubernur Koster! UMP Bali 2027 Tembus Rp4,55 Juta, Naik Fantastis 42,15 Persen

  • account_circle admin
  • calendar_month 5 jam yang lalu
  • visibility 8
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, MATACOMPAS.COM – Kabar menggembirakan bagi kalangan pekerja di Pulau Dewata. Gubernur Bali, Wayan Koster, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp1.351.828 atau sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 yang sebelumnya berada pada angka Rp3.207.459.

Keputusan tersebut menjadi salah satu kebijakan pengupahan yang progresif di Bali. Penetapan UMP 2027 sekaligus menjadi perhatian penting bagi dunia usaha, khususnya sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Pulau Dewata.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027.

Menariknya, keputusan tersebut ditandatangani pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80. Momentum bersejarah perjuangan rakyat Bali tersebut menjadi latar penetapan kebijakan yang diharapkan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan para pekerja.

Tidak hanya menetapkan UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 khusus sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025.

Besaran UMSP sektor hotel berbintang tersebut lebih tinggi Rp85.620 dibandingkan UMP Bali 2027.

JAWAB ASPIRASI SERIKAT PEKERJA

Penetapan UMP Bali 2027 tidak terlepas dari dinamika pembahasan dan aspirasi kalangan pekerja.

Dalam pertimbangannya, Gubernur Bali memperhatikan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali yang disampaikan langsung kepada Gubernur Wayan Koster pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026.

Aspirasi tersebut mendorong agar penghitungan UMP Bali menggunakan pendekatan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan semata-mata menggunakan formula pengupahan.

Berdasarkan data yang tercantum dalam keputusan tersebut, besaran KHL Bali Tahun 2027 yang ditetapkan pada 2026 mencapai Rp5.604.481.

Selain itu, terdapat aspirasi FSPM agar Gubernur Bali menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.287.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026.

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dan aspirasi tersebut, Koster akhirnya menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan.

MENDEKATI STANDAR KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

Kenaikan UMP Bali 2027 juga menunjukkan peningkatan signifikan apabila dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak masyarakat.

Dalam keputusan tersebut disebutkan, perbandingan UMP 2027 sebesar Rp4.559.287 dengan KHL sebesar Rp5.604.481 mencapai 81,35 persen.

Persentase ini meningkat cukup tajam dibandingkan kondisi tahun 2026 yang berada pada angka 61,54 persen, dengan UMP sebesar Rp3.207.459 berbanding KHL Rp5.253.107.

Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator upaya pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan pengupahan yang lebih memperhatikan kebutuhan hidup pekerja.

Koster berharap peningkatan pendapatan tersebut dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan kemampuan konsumsi produk kebutuhan sehari-hari, sekaligus mendorong kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

PELAKU USAHA DIMINTA PATUH

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Bali juga menginstruksikan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta seluruh pelaku usaha agar melaksanakan ketentuan UMP Bali Tahun 2027 dengan penuh tanggung jawab.

Kebijakan ini diharapkan menjadi perhatian serius seluruh perusahaan dan pelaku usaha agar hak pekerja terhadap upah minimum dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, kenaikan UMP juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pekerja, termasuk mereka yang menggantungkan penghidupan pada sektor pariwisata Bali.

Koster juga berharap peningkatan pendapatan dapat menjadi motivasi bagi para pegawai dan pekerja untuk semakin meningkatkan semangat kerja, kinerja, serta produktivitas.

Sebab, peningkatan kesejahteraan pekerja idealnya berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan produktivitas dunia usaha.

BERLAKU MULAI 1 JANUARI 2027

Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Dengan demikian, seluruh pihak yang menjadi sasaran pemberlakuan ketentuan upah minimum tersebut diharapkan mempersiapkan pelaksanaannya sejak dini.

Menutup penetapan kebijakan tersebut, Koster turut menyampaikan pantun penyemangat yang mengaitkan momentum perjuangan Puputan Margarana dengan harapan kesejahteraan pekerja Bali.

“Ke Marga Tabanan Melihat Sejarah, Perjuangan Pahlawan Tak Pernah Terlupa. Semangat Puputan Margarana Tetap Membara, Upah Yang Layak Demi Kesejahteraan Pekerja.”

Kenaikan UMP Bali 2027 sebesar 42,15 persen menjadi pesan bahwa persoalan kesejahteraan pekerja harus mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan daerah.

Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar terlaksana, hak pekerja terpenuhi, dan dunia usaha tetap tumbuh secara sehat serta berkelanjutan.

Kesejahteraan pekerja bukan sekadar angka dalam keputusan gubernur, tetapi harus menjadi kenyataan yang dirasakan masyarakat Bali.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Melalui Aksi No Viral No Justice Akhirnya Ada Jaminan Dari Kajari Cirebon Dalam Kasus Dugaan Korupsi Di Desa Keduanan.

    Melalui Aksi No Viral No Justice Akhirnya Ada Jaminan Dari Kajari Cirebon Dalam Kasus Dugaan Korupsi Di Desa Keduanan.

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.834
    • 0Komentar

    Cirebon, Jarrakpos.com – Melalui Proses Panjang yang di lakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM-PENJARA) akhirnya Kasus dugaan korupsi Desa Keduanan ada jaminan dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajari Kabupaten Cirebon Dr. Yudhi Kurniawan. SH, M.H. Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua DPC LSM Penjara Drs. H. Agus Suratman […]

  • Status UNESCO di Ujung Tanduk: Pansus TRAP Bongkar Pelanggaran dan Sorotan Keras Dr. Somvir

    Status UNESCO di Ujung Tanduk: Pansus TRAP Bongkar Pelanggaran dan Sorotan Keras Dr. Somvir

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 41
    • 0Komentar

    TABANAN, Matakompas.com | Kawasan Jatiluwih yang selama ini menjadi kebanggaan Bali dan dunia sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO kini menghadapi ancaman serius. Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak di Kawasan Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Selasa, 2 Desember 2025. Hasilnya, Pansus TRAP DPRD Bali menemukan 13 pelanggaran signifikan yang […]

  • Gugatan Pilkada Minut, Pakar : Bakal Dianulir MK

    Gugatan Pilkada Minut, Pakar : Bakal Dianulir MK

    • calendar_month Senin, 27 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Gugatan yang dilayangkan pasangan Melky Pangemanan dan Christian Kamagi atas pasangan pemenang pilkada Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda dan Kevin Lotulong tahun 2024 sangat tak rasional. Lanraran kemenanganyang diraih pasangan JG-KL cukup telak. Hal itu dikatakan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada media Senin (27/01/2025). Memang di Provinsi […]

  • Imigrasi Seragamkan 254 Titik Layanan di Indonesia: Kini Bernama Beranda Imigrasi

    Imigrasi Seragamkan 254 Titik Layanan di Indonesia: Kini Bernama Beranda Imigrasi

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle Redaksi Bali
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, Matacompas.com – Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan “Beranda Imigrasi” sebagai jenama tunggal untuk 254 titik pelayanan keimigrasian di luar gedung Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyeragaman nama ini bertujuan memudahkan masyarakat mengenali dan menemukan lokasi pelayanan imigrasi di berbagai ruang publik. Sebanyak 254 titik layanan tersebut terdiri dari 156 Mal Pelayanan Publik (MPP), […]

  • Yayasan Cahaya Cinta Kasih Bersama SOUL Community Gelar “SOUL Action Donor Darah” di UDD PMI Kabupaten Tabanan

    Yayasan Cahaya Cinta Kasih Bersama SOUL Community Gelar “SOUL Action Donor Darah” di UDD PMI Kabupaten Tabanan

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 41
    • 0Komentar

    TABANAN, Matakompas.com – Yayasan Cahaya Cinta Kasih (YCCK) bersama SOUL Community Tabanan-Jembrana kembali menggelar kegiatan sosial SOUL Action Donor Darah sebagai wujud nyata semangat “Berbagi dan Melayani”. Kegiatan yang berlangsung di UDD PMI Kabupaten Tabanan ini menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap kebutuhan stok darah bagi masyarakat. Inisiatif luar biasa ini dihadiri oleh 24 orang pendaftar, […]

  • Sinergi DPR, Pemerintah, dan Daerah Kunci Percepatan Infrastruktur Bali

    Sinergi DPR, Pemerintah, dan Daerah Kunci Percepatan Infrastruktur Bali

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 35
    • 0Komentar

    JAKARTA, Matakompas.com – Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama percepatan pembangunan Bali. Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi Bali, Rabu (8/4/2026). Dipimpin Lasarus, rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Wayan Koster bersama jajaran […]

expand_less